PRIME TOPIC: Menggali dan Meningkatkan PAD

3

Henry Wicaksono. (foto rahmat yasir widayat)

SEMARANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penopang utama pendapatan Provinsi Jateng yang kini porsinya mencapai 55%. Untuk itu, PAD harus digenjot lagi agar kenaikan pertumbuhan ekonomi 7% yang dicanangkan pemerintah pusat bisa terwujud.

Demikian disampaikan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Henri Wicaksono, saat menjadi narasumber dalam acara ‘Dialog bersama Parlemen, Prime Topic’ dengan tema ‘Menggali dan Meningkatkan PAD’ di Hotel Quest Kota Semarang, Kamis (28/11/2019). Ia mengatakan upaya peningkatan pendapatan itu bisa disiasati dengan cara menggali potensi daerah, menggenjot BUMD, dan sinergitas SKPD yang harus terus ditingkatkan.

Kendati demikian, kata dia, ada hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan PAD. Salah satunya dengan mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru.

“Revitalisasi aset daerah juga perlu dioptimalisasi dan memaksimalkan kinerja BUMD agar dapat meningkatkan daya saing Jateng. Aset itu sudah kita bahas sejak periode lalu. Tidak hanya pendapatan tapi juga peluang kerja juga harus dipikirkan. Saya optimis kalau BUMD dan pemerintah bisa bersinergi dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi yang menjadi visi dan misi Pak Gubernur bisa terealisasi,” katanya.

Narasumber lain, Kepala Bapenda Provinsi Jateng Tavip Supriyanto, mengatakan target PAD pada 2019 mencapai Rp 14,48 triliun dan sampai Oktober ini realisasi PAD sudah mencapai 83,24% yaitu sekitar Rp 12 triliun. Ia mengatakan waktu yang tinggal sedikit ini harus bisa tercapai dengan penambahan titik layanan dan peningkatan pendapatan BUMD.

“Saat ini yang paling kita kejar adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya pajak nomor kendaraan bermotor (BPNKB). Itu yang paling banyak menyumbang PAD di Jateng karena potensinya dari tahun ke tahun semakin meningkat. PKB itu juga upaya kita untuk mengurangi black market. Ini jadi tantangan kita bagaimana bisa bersinergi dengan aparat kepolisian,” kata Tavip.

(kiri-kanan). Taofik Hidayat, Tavip Supriyanto, Henry Wicaksono, dan Advianto Prasetyo dalam acara Prime Topic di Hotel Quest Kota Semarang.
(foto rahmat yasir widayat)

Ekonom Bank Jateng Taofik Hidayat menambahkan ada sumber daya lain yang bisa dijadikan pemasukan untuk Jateng. BUMD juga menghasilkan keuntungan devidennya itu 14% dengan cara memanfaatkan lahan yang masih menganggur. Seperti di Bandung, ia mencontohkan, lahan PDAM yang dijadikan tempat wisata kemudian disewakan. Bisa juga lahan-lahan yang sudah ada dijadikan hunian sementara lewat aplikasi yang bisa dikembangkan.

“Kalau ada gedung, bisa disewakan untuk kantor-kantor atau tempat kerja bersama seperti di Kota Surabaya. Seperti di Unaki Semarang, mereka punya gedung tapi disamping kampus mereka ada space yang dijadikan tempat menginap. Dengan cara itu, kita bisa menambah PAD kita,” terang Taofik. (ayu/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam