Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah
Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah.
PERIODE DATA
28 September 2026 – 4 October 2026
Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan
Cakupan Media Pemantauan mencakup tiga jenis mainstream media, yaitu: Media online, Media cetak dan Televisi (TV).
Tujuan Pemantauan Laporan ini bertujuan mengukur efektivitas komunikasi dan kegiatan DPRD Jawa Tengah di media sosial maupun mainstream media, sebagai dasar pengembangan strategi komunikasi.
Pengukuran dilakukan dengan memetakan topik utama percakapan warganet mengenai DPRD Jawa Tengah serta melihat sebarannya di berbagai kanal mainstream media.
Kemudian menganalisis sentimen pemberitaan terhadap DPRD Jawa Tengah dan entitas lain yang muncul dalam pemantauan, termasuk mengidentifikasi potensi krisis maupun informasi penting.
Terakhir mengidentifikasi media dan penulis (authors) yang memberitakan DPRD Jawa Tengah, sekaligus menganalisis sentimen pemberitaan yang dihasilkan.
Pemantauan digunakan untuk melihat isu apa yang paling banyak dibicarakan, bagaimana sentimen pemberitaannya, di media mana isu berkembang, serta siapa yang menjadi sumber atau penulis pemberitaan, sehingga DPRD Jawa Tengah dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif.
Ringkasan Eksekutif Pemberitaan DPRD Jawa Tengah
DPRD Jawa Tengah mencatat 168 pemberitaan selama periode pemantauan. Eksposur didominasi media online sebanyak 162 artikel (96,43%), disusul media cetak sebanyak 6 artikel (3,57%), sementara media TV tidak mencatat pemberitaan.
Dari sisi sentimen, pemberitaan didominasi positif sebesar 73,21%, kemudian netral 18,45% dan negatif 8,33%. Dominasi sentimen positif menunjukkan citra pemberitaan DPRD Jateng secara umum cukup kondusif.
Isu positif utama: Nota Kesepakatan APBD 2026 dengan 37 artikel, terutama menyoroti keberhasilan dan progres DPRD dalam pembahasan serta kesepakatan kebijakan anggaran.
Isu negatif utama: Aksi Buruh Tuntut RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dengan 10 artikel, yang mencerminkan tekanan kelompok buruh kepada DPRD terkait perlindungan tenaga kerja dan kenaikan upah.
Isu netral utama: Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan 10 artikel, berfokus pada penanganan kasus serta permintaan kelonggaran dalam pelaksanaan program.
Puncak Pemberitaan Mingguan DPRD Jawa Tengah
Puncak pemberitaan terjadi pada 1 Oktober dengan 43 artikel, terutama didorong isu Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding hari sebelumnya, ketika pemberitaan masih banyak membahas Nota Kesepakatan APBD 2026.
Nota Kesepakatan APBD 2026 menjadi isu dominan pada awal periode dengan pemberitaan relatif stabil di kisaran 24–37 artikel. Namun, setelah memasuki 1 Oktober, jumlah pemberitaan menurun tajam, menunjukkan perhatian media terhadap isu APBD mulai mereda setelah momentum kesepakatan.
Pada 2 Oktober, fokus media bergeser ke isu kebijakan lain, terutama Penunjukan Bahlil Lahadalia oleh Wakil Ketua a mencatat 19 artikel. Setelah itu, perhatian kembali menurun pada isu Perda Perlindungan sebanyak 8 artikel dan pembangunan GSW sebanyak 5 artikel.
Dinamika pemberitaan DPRD Jawa Tengah selama periode ini menunjukkan pergeseran isu dari pembahasan APBD menuju isu nasional, kebijakan, dan pembangunan. Puncak volume pemberitaan terjadi karena momentum Hari Kesaktian Pancasila, sementara isu APBD yang sebelumnya dominan mulai kehilangan eksposur setelah kesepakatan anggaran tercapai.
Top 5 Pemberitaan Berdasarkan Sentimen DPRD Jawa Tengah
Isu negatif dengan eksposur tertinggi adalah Aksi Buruh Tuntut RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dengan 10 artikel. Pemberitaan mencerminkan keresahan buruh terkait kepastian kerja, risiko PHK, dan kecukupan upah, sekaligus mendorong DPRD Jateng untuk mengawal penguatan perlindungan ketenagakerjaan.
Isu positif utama adalah Nota Kesepakatan APBD 2026 dengan 37 artikel. Pemberitaan menonjolkan progres dan keberhasilan DPRD dalam pembahasan kebijakan anggaran.
Isu positif lainnya adalah Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan 16 artikel, yang memperkuat narasi tentang nilai kebangsaan dan peran DPRD dalam momentum nasional tersebut.
Secara umum, pemberitaan positif masih mendominasi, terutama pada isu kebijakan anggaran dan kegiatan kelembagaan.
Sementara itu, sentimen negatif terkonsentrasi pada isu tuntutan masyarakat, khususnya kelompok buruh, sehingga menjadi area yang perlu mendapat perhatian dalam komunikasi publik DPRD.
Pemberitaan DPRD Jawa Tengah relatif kondusif dengan dominasi narasi positif. Isu APBD menjadi penggerak utama eksposur positif, sedangkan tuntutan buruh menjadi isu negatif paling menonjol yang perlu direspons melalui komunikasi dan pengawalan aspirasi yang lebih kuat.
Profil Pemberitaan Ketua DPRD Jawa Tengah
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto tercatat mendapat 31 pemberitaan selama periode pemantauan. Sentimen pemberitaan didominasi positif sebesar 70,97%, sementara 29,03% bersentimen netral. Tidak terdapat pemberitaan negatif, sehingga secara umum eksposur terhadap Ketua DPRD Jateng berada dalam kondisi cukup kondusif.
Topik utama pemberitaan meliputi:
Penyesuaian Anggaran APBD 2026 oleh Gubernur dengan 6 artikel dan seluruhnya bersentimen positif, Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan 5 artikel yang mayoritas bersentimen netral.
Kemudian Nota Kesepakatan APBD 2026 dan Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah, masing-masing 4 artikel dan cenderung positif.
Dari sisi kanal, pemberitaan Sumanto tersebar di sejumlah media regional, terutama Beritajateng.TV, Indoraya News, KuasaKata.com, dan Espos–Regional. Keempat kanal tersebut menjadi sumber utama dari total 31 artikel yang teridentifikasi.
Ringkasan Profil Pemberitaan Wakil Ketua DPRD Jateng
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah mendapat 31 pemberitaan, dengan sentimen sangat positif: 93,55% positif dan 6,45% netral, tanpa pemberitaan negatif. Hal ini menunjukkan citra para Wakil Ketua di media tergolong sangat kondusif.
Eksposur tertinggi diraih Sarif Abadillah dengan 14 artikel terkait pembangunan GSW, disusul Heri Pudyamoko dan Mohammad Saleh masing-masing 9 artikel, serta Setya Arinugroho sebanyak 6 artikel.
Sementara itu, Indoraya News, Beritajateng.TV, dan Jateng News menjadi media utama yang memberitakan aktivitas para Wakil Ketua.
Ringkasan Pemberitaan Pemprov Jawa Tengah
Pemprov Jawa Tengah mencatat 1.021 pemberitaan selama periode pemantauan. Eksposur didominasi media online sebanyak 959 artikel (93,93%), disusul media cetak 62 artikel (6,07%), sementara TV tidak mencatat pemberitaan.
Dari sisi sentimen, pemberitaan didominasi positif sebesar 80,12%, kemudian netral 13,52% dan negatif 6,37%. Isu positif utama adalah Gubernur Ahmad Luthfi Tinjau Kasus Keracunan dengan 95 artikel, yang menonjolkan respons cepat pemerintah dalam menangani persoalan sosial.
Sementara itu, isu netral dengan eksposur tertinggi adalah Nobar Timnas Indonesia di Kantor Gubernur sebanyak 53 artikel, yang lebih banyak menggambarkan kegiatan sosial dan kebersamaan.
Ringkasan Share of Voice Seluruh Wilayah
Pemprov Jawa Tengah menjadi entitas dengan Share of Voice (SOV) tertinggi, mencapai 1.021 artikel atau sekitar 31% dari total 3.330 pemberitaan. Dominasi ini menunjukkan bahwa aktivitas, kebijakan, dan agenda Pemprov Jateng menjadi fokus utama percakapan media selama periode pemantauan.
Eksposur berikutnya ditempati DPRD DKI Jakarta sebanyak 581 artikel (17%), DPRD Jawa Timur 381 artikel (11%), DPRD Jawa Barat 275 artikel (8%), dan DPRD Banten 198 artikel (6%).
Sementara itu, DPRD Jawa Tengah mencatat 168 artikel atau sekitar 5%.
Angka tersebut menunjukkan eksposur DPRD Jateng sudah cukup terlihat dalam pemberitaan lintas wilayah, tetapi masih tertinggal dibandingkan sejumlah DPRD lain, terutama DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.
Dengan demikian, terdapat kesenjangan eksposur antara Pemprov Jateng dan DPRD Jateng. Pemprov Jateng memperoleh porsi pemberitaan jauh lebih besar, sedangkan DPRD Jateng masih perlu memperkuat visibilitas media agar kontribusinya dalam percakapan publik lebih menonjol.
Ringkasan Pemantauan DPRD Kabupaten/Kota Terkait — Pekalongan, Pemalang, Batang
Kota Pekalongan mencatat volume pemberitaan DPRD tertinggi dengan 167 artikel, disusul Kabupaten Batang 116 artikel, serta Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang masing-masing 101 artikel.
Dari sisi sentimen, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang relatif positif, dengan masing-masing 100 dan 81 artikel positif. Sebaliknya, Kabupaten Pemalang menghadapi tekanan negatif paling besar, dengan 46 artikel negatif.
Isu negatif utama di Kabupaten Pemalang adalah kasus bullying siswa SD yang menghasilkan 18 artikel negatif. Di Kota Pekalongan, isu viral ASN menerobos jalan basah menyumbang 13 artikel negatif, sedangkan di Kabupaten Pekalongan, isu video ASN menerobos jalan yang dicor menghasilkan 10 artikel negatif.
Percakapan positif paling menonjol muncul di Kota Pekalongan, melalui isu Penghargaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan 22 artikel positif. Di Kabupaten Pekalongan, pembangunan Sekolah Rakyat menyumbang 19 artikel positif. Sementara di Kabupaten Batang, isu kerja sama investasi KITB dengan Tiongkok serta ajakan Suyono kepada generasi muda memahami Pancasila masing-masing menghasilkan 10 artikel positif.
Kanal media yang paling dominan dalam pemberitaan gabungan adalah RADAR PEKALONGAN–DISWAY.ID, MSN.COM, dan PEKALONGANKOTA.
Ringkasan Pemantauan Percakapan DPRD Provinsi Lain — Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Banten
DPRD DKI Jakarta memiliki volume pemberitaan tertinggi dengan 581 artikel, disusul DPRD Jawa Timur 381 artikel, Jawa Barat 275 artikel, Banten 198 artikel, Bali 133 artikel, dan DI Yogyakarta 88 artikel.
Dari sisi sentimen, DPRD Jawa Timur dan Banten memiliki percakapan positif yang cukup kuat, masing-masing dengan 193 dan 105 artikel positif. Namun, Jawa Timur juga mencatat tekanan negatif terbesar, yakni 106 artikel negatif.
Isu negatif paling menonjol di Jawa Timur adalah tiga anggota DPRD Jatim ditangkap terkait narkoba dengan 32 artikel negatif. Selanjutnya, DKI Jakarta menghadapi isu evaluasi kebijakan ganjil-genap dengan 15 artikel negatif, sedangkan Bali mendapat tekanan dari isu usulan UMP Bali 2027 oleh aliansi dengan 18 artikel negatif.
Percakapan positif paling kuat terlihat di Jawa Timur melalui isu pengesahan Perda Disabilitas dengan 40 artikel positif, DKI Jakarta melalui pembentukan Dana Cadangan Daerah dengan 39 artikel positif, serta Banten melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera dengan 13 artikel positif.
Kanal media yang paling dominan dalam pemberitaan gabungan meliputi RRI, MSN.com, Times Jatim, Antara News, dan Detik.
Ringkasan Strategis Media Mainstream
Kesimpulan Keseluruhan
Pemberitaan DPRD Jawa Tengah pada periode 28 September–4 Oktober 2026 relatif kondusif dengan 168 artikel. Eksposur didominasi media online sebanyak 162 artikel (96,43%), disusul media cetak 6 artikel (3,57%), sementara TV belum mencatat pemberitaan.
Sentimen didominasi positif 73,21%, diikuti netral 18,45% dan negatif 8,33%, sehingga citra DPRD Jateng secara umum masih positif meski terdapat sejumlah isu yang perlu diantisipasi.
Sorotan Strategis
Puncak eksposur terjadi 1 Oktober dengan 43 artikel, terutama didorong pemberitaan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Sebelumnya, pemberitaan banyak ditopang Nota Kesepakatan APBD 2026. Penurunan volume setelah puncak menunjukkan perhatian media cenderung mengikuti momentum agenda utama.
Nota Kesepakatan APBD 2026 menjadi isu positif terkuat dengan 37 artikel positif, disusul Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan 16 artikel positif. Hal ini membuka ruang untuk memperkuat citra DPRD sebagai lembaga yang aktif dalam agenda pembangunan dan pengelolaan anggaran.
Dari sisi figur, Ketua DPRD Jateng Sumanto muncul dalam 31 artikel dengan sentimen positif 70,97%, sedangkan Wakil Ketua Sarif Abdillah tampil dalam 14 artikel. Eksposur pimpinan berkontribusi terhadap penguatan narasi kelembagaan.
Isu yang Perlu Dipantau
Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) — perlu pengawalan komunikasi melalui pesan transparansi, akuntabilitas, dan respons cepat agar tidak menggerus kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan DPRD.
Nota Kesepakatan APBD 2026 — perlu dipertahankan sebagai narasi positif dengan menonjolkan keterbukaan anggaran, sinergi kebijakan, dan keberlanjutan pembangunan.
PHK pekerja di Jawa Tengah — dapat menjadi peluang positioning DPRD sebagai fasilitator solusi melalui pesan perlindungan daya beli, ketahanan sosial, dan kolaborasi lintas sektor.
Lampiran: Pemberitaan DPRD Jawa Tengah — Isu Utama
ISU – 01
Nota Kesepakatan APBD 2026
oleh DPRD Jateng
Pemberitaan menyoroti pembahasan dan persetujuan APBD 2026 oleh DPRD Jateng bersama pemerintah daerah. Fokus utama mencakup optimalisasi anggaran, prioritas belanja, efektivitas pembangunan dan pelayanan publik, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.
ISU – 02
Penyesuaian Anggaran APBD 2026 oleh Gubernur Jateng
Penyesuaian APBD menjadi perhatian media karena berkaitan dengan perubahan prioritas pembangunan serta dinamika ekonomi dan sosial. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
ISU – 03
Aksi Buruh Tuntut RUU Perlindungan Ketenagakerjaan
Aksi demonstrasi buruh menyoroti tuntutan agar RUU Perlindungan Ketenagakerjaan segera disahkan. Isu ini mencerminkan aspirasi pekerja terkait kepastian hak dan perlindungan ketenagakerjaan serta menjadi ruang perhatian bagi pemerintah dan DPRD.
ISU – 04
Tuntutan Kenaikan UMP oleh Yudi Indras
Tuntutan kenaikan UMP dikaitkan dengan peningkatan biaya hidup dan inflasi. Isu ini memperlihatkan dinamika pembahasan kebijakan upah yang melibatkan pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja.
ISU – 05
Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis
Kasus keracunan menjadi isu yang berpotensi menimbulkan perhatian publik karena berkaitan dengan kualitas makanan dan pengawasan program. Investigasi terhadap penyebab kejadian serta langkah pencegahan menjadi aspek penting dalam pemberitaan.
ISU – 06
Peningkatan Keterwakilan Perempuan
Pemberitaan mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Jateng menyoroti upaya memperluas partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dan pengambilan kebijakan publik. Isu ini berkaitan dengan representasi dan inklusivitas dalam pemerintahan daerah.
