BERI SAMBUTAN : Wakil Ketua DPRD Sarif Abdillah memberikan sambutan pada acara pembukaan masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Gedung Gradhika Bhakti Praja.(foto: teguh prasetyo)
SEMARANG – Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD turut memberikan pokok-pokok pikiran yang masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. DPRD pun diwajibkan menyerap aspirasi melalui reses dan dengar pendapat/aspirasi dengan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah saat membacakan sambutan Ketua DPRD pada acara pembukaan masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng tahun 2026, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (11/2/2025).
Tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2025, DPRD meminta kepada pemerintah daerah harus mengikuti program kerja, visi misi dari kepala daerah terpilih.
“Dalam pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah daerah harus membuat konsep perencanaan yang terintegrasi dan terarah supaya hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat,” ucapnya di hadapan Pj Gubernur Nana Sudjana, Sekda Sumarno, OPD serta perwakilan pejabat daerah dari 35 kabupaten/kota. Turut hadir pada acara itu perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pengusaha, lembaga atau instansi vertikal, hingga kelompok rentan yakni organisasi perempuan, forum anak, komunitas disabilitas dan lainnya.
Selanjutnya turut memperhatikan PP No 12/2019 maka dalam perencanaan diharapkan memprioritaskan program yang mendorong standar pelayanan minimum, serta program prioritas dari gubernur dan wakil gubernur terpilih.
“Perencanaan agar memperhatikan masukan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai wujud nyata dari kebutuhan masyarakat yang masuk dalam perencanaan sesuai tema pembangunan. Pada 2025 diharapkan dapat fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing Jawa Tengah,” ucap Sarif.
Seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan daerah, meningkatkan kualitas pendidikan termasuk kesejahteraan guru. Selanjutnya peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
Khusus untuk penanganan kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, lanjut Sarif, dibutuhkan strategi berupa sinergi dan terintegrasi yang berkesinambungan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, swasta dan masyarakat.
“Fokus pada akar permasalahan terutama ekonomi keluarga, Pendidikan dan budaya,” ucapnya.
Sementara Pj Gubernur Nana Sudjana meminta masukan dari semua pihak agar musrenbang dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami harapkan masukan dari bapak-ibu sekalian, untuk lebih fokus ataupun mengarah kepada kepentingan masyarakat Jawa Tengah,” ucap Nana dalam sambutannya.
Di kesempatan itu, Nana menyampaikan beberapa hal terkait capaian Provinsi Jawa Tengah hingga awal 2025. Angka kemiskinan di wilayahnya mengalami penurunan. Pada September 2024, angkanya mencapai 9,58 persen, atau mengalami penurunan 0,89 persen dibandingkan Maret 2024. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada 2024 telah mencapai angka 73,87. Angka itu mengalami peningkatan dibandingkan pada 2023 yang mencapai 73,39. Kemudian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun dari 5,13% pada Agustus 2023 menjadi 4,78 persen pada tahun Agustus 2024. Nana menyampaikan berterima kasih atas pertisipasi aktif seluruh elemen masyarakat hingga mampu meraih banyak capaian yang baik.(teguh/priyanto)
