KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi E saat berada di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel di Kota Cimahi, Jabar.(foto: dwi nugrahini)
BANDUNG – Model pelayanan bagi penyandang disabilitas di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel dibawah naungan Dinas Sosial Prov. Jabar patut mendapatkan apresiasi. Di tempat itu penyandang disabilitas tidak saja diberikan keterampilan berkarya namun mengembalikan kepercayaan diri saat kembali kepada masyarakat.
Pada Kamis (19/10/2023), Komisi E DPRD Jateng berkesempatan melihat langsung tempat pelatihan membatik maupun tempat yang dijadikan untuk pemasaran produk. UPTD Griya Harapan Difabel berada di Kecamatan Cigugur, Kota Cimahi. Dalam kunjungan itu, rombongan DPRD Jateng itu diterima Kepala UPTD Teguh Khasbudi.
Ketua Komisi E Abdul Hamid menyampaikan model pelayanan bagi penyandang disabilitas harus menjadi kesepahaman Bersama, termasuk di Jateng. Sekarang ini perhatian pada pembinaan serta pengembangan penyandang disabilitas harus tinggi supaya mereka nanti benar-benar bisa mandiri.
Abdul Hamid sangat mengapresiasi Balai Griya Bina Harapan tersebut dalam memberikan pelayanan dan kepedulian terhadap para Difabel. Kepada Komisi E, Teguh menjelaskan, pembinaan kalangan disabilitas di Provinsi Jabar sangat mendapatkan perhatian. Bahkan pada alokasi APBD pun untuk masalah pembinaan sosial mendapatkan alokasi sebesar Rp 200 miliar.
“ Di daerah Pangandaran, kita membahas satu atap pelayanan kebutuhan sosial dan mengusulkan satuan pelayanan untuk wanita lansia. Di Cirebon ada satuan pelayanan binaan mandiri, yang luas lahannya sekitar 3,5 hektare dan di dalam otonomi daerah ada warisan dari Kementerian Sosial beserta aset-asetnya. Substansi terkait kerjasama itu kita tentu jalan. Bulan oktober awal kita di anugerahi 25 besar sebagai program kampung juwara seperti kegiatan di Panti yaitu olahan pangan, mencukur dan menjahit,” kata Teguih.
Dinas Sosial Jabar akan turut Bersama menargetkan penurunan angka kemiskinan serta membangun sinegisitas bersama DPRD. Pada tahun ini akan melakukan pengkajian satuan pelayanan dan berusaha menyusun raperda peningkatan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial , posisi sampai dengan bulan Oktober ini ada peningkatan.(anif/priyanto)
