RAPAT PARIPURNA: Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022

Screenshot 20230605

BUKA RAPAT. Sumanto membuka rapat paripurna, Senin (5/6/2023), dengan agenda penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022. (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Senin (5/6/2023), Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto menyampaikan agenda Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Pada kesempatan itu, ia mempersilahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan laporannya.

Dihadapan Anggota Dewan, Ganjar memaparkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022. Setelah penyampaian laporan, dilanjut dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap raperda tersebut.

Agenda berikutnya adalah perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Disebutkan, Ketua Komisi B kini dijabat Sarno. 

“Dari hasil rapat Komisi B, ditetapkan sebagai Ketua Komisi B adalah Sarno,” kata Sekretaris Komisi B, M. Ngainirrichadl. (ayuutami/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan