Angka Kredit Macet BPR BKK Purwokerto & Cilacap Perlu Ditekan
SOAL KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran BPR BKK Purwokerto, Senin (8/5/2023), membahas soal kinerja keuangan. (foto rahmat yasir widayat)
BANYUMAS – Dalam kegiatan monitoring BUMD bidang keuangan di Kabupaten Banyumas, Senin (8/5/2023), Komisi C DPRD Provinsi Jateng bertemu dengan PT. BPR BKK Purwokerto. Saat berdiskusi di ruang rapat, kinerja keuangan kedua BUMD itu menunjukkan peningkatan tapi rasio Non-Performing Loans (NPL/ kredit macet) perlu ditekan.
Dalam paparan Dirut PT. BPR BKK Purwokerto Sugeng Prijono, aset per 31 Maret 2023 tercapai sebesar Rp 945,60 miliar atau 95,68% dari rencana bisnis 2023 sebesar Rp 986,48 miliar. Angka itu tumbuh 1,73% dari pencapaian tahun lalu sebesar Rp 926,55 miliar.
Untuk Dana Pihak Ketiga, posisi 31 Maret 2023 tercapai Rp 801,48 miliar atau 95,24% dari target pada 2023 atau tumbuh 1,28% dibanding pada 2022 lalu. Untuk penyaluran kredit, posisi 31 Maret 2023 tercatat Rp 662,80 miliar atau 100,92% dari target tahun ini atau tumbuh 3,95% dari tahun lalu.
Sedangkan Laba Usaha yang tercapai per 31 Maret 2023 yakni Rp 11,05 miliar atau 303,04% dari target 2023. Angka itu tumbuh 11,58% dibanding tahun lalu yakni sebesar Rp 9,90 miliar.
Soal NPL, ia mengakui rasionya masih cukup tinggi yakni 9,72% per 31 Maret 2023. Angka itu lebih tinggi dibanding pada 2022 yakni 6,64%.
“Rasio NPL lebih tinggi karena telah berakhirnya kredit relaksasi Covid-19,” katanya.
Sementara, Dirut Pemasaran PT. BPR BKK Cilacap Sudihartono memaparkan posisi Maret 2023 Aset tercapai Rp 395,06 miliar dari target 2023 Rp 419,57 miliar, Tabungan tercapai Rp 321,79 miliar dari target Rp 345,33 miliar, dan Kredit Rp 288,03 miliar dari target Rp 309,57 miliar. Untuk Laba (sebelum pajak), posisi Maret 2023 tercapai Rp 2,85 miliar dari target Rp 16,24 miliar.
“Untuk rasio NPL, tidak berbeda dengan BPR BKK Purwokerto, masih diatas 5 persen,” ungkap Sudihartono kepada Komisi C, Selasa (9/5/2023).
Menanggapinya, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Siti Rosidah mengaku apresiatif dengan pencapaian kinerja yang telah dilalui kedua BPR tersebut. Dalam diskusi itu, ia menyoroti soal penyaluran kredit BPR BKK, terkait dengan adanya relaksasi.
“Kami berharap rasio NPL bisa ditekan sehingga BPR BKK tidak terlena dengan adanya program relaksasi dari pemerintah,” kata Siti.
Dwi Yasmanto, Anggota Komisi C lainnya, menyarankan agar BPR BKK lebih kreatif saat melaksanakan program kerja. Dengan begitu, bisa meningkatkan kinerja keuangannya.
“Namun, pihak BPR juga tetap memperhatikan permodalannya saat melaksanakan program kerja tersebut,” kata Yayan, sapaan akrabnya.
Menjawab soal tingginya NPL, Sugeng Prijono mengatakan pihaknya telah berupaya menekan NPL. Diantaranya penagihan, lelang agunan, bekerjasama dengan Kejaksaan, dan lainnya.
“Itu upaya kami dalam mitigasi resiko pasca relaksasi Covid-19. Kami berharap pada Triwulan Ketiga tahun ini rasio NPL sudah turun,” harap Sugeng. (ariel/priyanto)
