BPR BKK Ungaran Perlu Tekan Angka NPL

Web

DISKUSI KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen BPR BKK Ungaran, Kamis (13/10/2022), membahas kinerja keuangan. (foto ariel noviandri)

UNGARAN – Secara kinerja pengelolaan keuangan, PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) sudah cukup baik. Hanya saja, rasio kredit macet (non-performing loans/ NPL) masih cukup tinggi.

Data BPR BKK Ungaran mencatat, rasio NPL hingga Desember 2021 sebesar 7,53%. Sementara, realisasi hingga 30 September 2022 sebesar 8,39%.

Melihat angka itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro meminta jajaran manajemen tetap mengoptimalkan kinerjanya agar mampu menurunkan rasio NPL pada 2022. Meski begitu, Komisi C tetap mendorong penyaluran kredit produktif bagi masyarakat.

“Selain berupaya menurunkan NPL, penyaluran kredit untuk usaha masyarakat juga tetap berjalan agar perekonomian stabil,” kata Sriyanto, saat memimpin diskusi di Kantor BPR BKK Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (13/10/2022).

Sementara, Anggota Komisi C Mustholih juga mengakui tingginya rasio NPL itu merupakan dampak dari masa Covid-19 lalu. Ia berharap BPR BKK tetap meningkatkan kinerjanya di masa pasca pandemi ini.

Menanggapinya, Dirut BPR BKK Ungaran Budi Santoso mengaku apresiatif dengan kehadiran Komisi C yang telah memberikan masukan. Ia berharap masukan tersebut dapat semakin meningkatkan kinerja agar target 2022 bisa tercapai. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…