Kesiapan KPU Hadapi Pemilu Disorot

6a80a8c5 31ef 40fd 8b9d 1be7746dae88

Mohammad Saleh. (foto azar)

SALATIGA – Dalam rangka menyambut pemilu mendatang, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memantau kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa daerah, salah satunya KPU Kota Salatiga. Saat berdiskusi dengan Komisioner KPU Kota Salatiga Rohim, Senin, (26/9/2022), Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Muhammad Saleh mewanti-wanti KPU terkait masalah netralitas ASN yang dapat menjadi senjata atau alat dalam kemenangan pemilu.

Selain itu, KPU harus tetap mewaspadai praktik money politics yang kerap terjadi selama pesta demokrasi berlangsung. Ia juga menanyakan soal tingkat partisipasi masyarakat untuk menjadi kader di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Banyak sekali yang perlu kita koordinasikan, selain anggaran dan lain-lain. Diantaranya perlu diwaspadai karena krusial jangan sampai calon incumbent itu menjadikan ASN sebagai alat kemenangan. Dan, bagaimana KPU mengantisipasi money politics, dan seperti apa tingkat partisipasi masyarakat untuk menjadi kader di KPPS,” tanyanya.

Dalam hal ini, Rohim mengaku pihaknya terus genjar mencanangkan dan mensosialisasikan soal pemilu bagi masyarakat pemula, manula, dan disabilitas, serta bahayanya money politics. Selain itu, minat masyarakat untuk menjadi kader KPPS pemilu sangat tinggi dengan indikator survey yang telah dilakukan KPU.

“Tugas kami hanya mensosialisasikan karena money politics dan ASN yang dapat menjadi alat itu sudah menjadi ranah Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu). Antisipasi dari KPU yaitu mengadakan kegiatan seperti sosialisasi, bagaimana bahayanya money politics, pentingnya partisipasi surat suara, serta bagi anak-anak muda yang mudah terkena berita hoaks mengenai simpang siur politik. Kita juga sudah MoU dengan universitas untuk melakukan pendidikan pemilu goes to campus,” ujar Rohim.

Di akhir acara, Muhammad Saleh berharap, dengan koordinasi secara berkala, DPRD Provinsi Jateng dapat memantau perkembangan kesiapan pemilu yang akan datang. Dengan kesiapan matang itu, diharapkan pemilu bisa menghasilkan pejabat-pejabat yang berkualitas baik.

“Kami sebagai Anggota DPRD perlu diberitahui sejauh mana persiapannya, terkait isu-isu yang beredar agar nanti kita sikronkan. Sehingga, kita pun dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik dalam pemilu mendatang.” harapnya. (azar/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Tipe…

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana