Upacara HUT RI ke-77 Berlangsung Khidmat

WhatsApp Image 2022 08 17 at 08.43.32

PIMPINAN DPRD: Jajaran Pimpinan DPRD Jateng usai mengikuti upacara bendera di Lapangan Pancasila.(foto: setyo herlambang)

SEMARANG – Upacara pengibaran bendera Merah Putih di Lapangan Pancasila, Simpanglima, Kota Semarang, berlangsung khidmat dan lancar. Gubernur Ganjar Pranowo bertindak sebagai inspektur upacara dan Wakil Ketua DPRD Sukirman membacakan teks UUD 1945.

Tepat pukul 07.00, Rabu (17/8/2022), upacara bendera dimulai. Seluruh Forkopimda seperti Kapolda Irjen M Luthfi, Pangdam IV Diponegoro Mayjen Widi Prasetyono, pimpinan instansi vertikal, OPD, hadir pada kesempatan itu. Tidak ketinggalan para legiun veteran dengan sikap siap sempurna tetap hadir untuk memberi penghormatan kepada Merah Putih.

Jajaran DPRD Jateng pun ikut turut serta pada upacara tersebut. Selain Sukirman, ketiga Wakil Ketua DPRD juga turut hadir seperti Ferry Wawan Cahyono, Heri Pudyatmoko, dan Quatly Abdulkadir Alkatiri. Selain itu sejumlah perwakilan dari Komisi A, B, C, D, dan E turut menjadi tamu undangan.

Dari peserta upacara, selain dari unsur TNI, Polri, mahasiswa, PNS, linmas, ada yang menarik mengingat turut diikutsertakan para santriwan/santriwati serta sejumlah ormas. Keikutsertaan santri pada upacara kali ini menjadi perhatian dari Pemprov Jateng, sehingga masuk menjadi regu tersendiri.

Wakil Ketua DPRD Sukirman usai mengikuti upacara menyatakan, momentum 77 tahun usia kemerderkaan RI patut menjadi tonggak refleksi dari sikap kewarganegaraan. Arti merdeka harus diberi makna untuk berpikir ke depan, menjunjung tinggi hak asasi. Masyarakat diharapkan terlibat aktif mewujudkan kemerdekaan yang sempurna.  

Sementara pada sambutan upacara, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada warga Jateng yang selama ini tetap guyub rukun, saling ngajeni (menghormati) dan handarbeni (memiliki). Menurutnya, tanpa rasa handarbeni, mustahil semua warga bisa senang dan hidup gayeng seperti ini.

“Maka sebarlah rasa itu ke mana saja dan kepada siapa saja. Agar kita meraih kemerdekaan yang sesungguhnya,” pintanya. Pada kesempatan itu pula, Gubernur menerima bendera Merah Putih dengan Panjang 200 meter dari buruh migran.(ervan/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Tipe…

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana