Dipantau, Program Listrik Murah di Sragen

IMG 20211101 WA0016

PANTAU LISTRIK. Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau Program Listrik Murah di Desa Dawungan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Senin (1/11/2021). (foto bintari setyawati)

SRAGEN – Masyarakat tidak mampu kini sudah bisa merasakan Program Listrik Murah dari pemerintah. Untuk itu, Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau sejauh mana program tersebut berjalan secara merata.

Salah satu tempat yang dituju adalah Desa Dawungan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Senin (1/11/2021). Dalam pantauan itu, Anggota Dewan melihat selama pemasangan listrik di rumah warga ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi dan hal itu ditanyakan langsung ke dinas terkait.

“Kendala apa saja yang dihadapi selama pemasangan listrik ini?,” tanya Samirun, Anggota Komisi D.

Menjawabnya, Dinas ESDM Kabupaten Sragen mengakui ada kendala lampu dan bantuan yang didapat belum bisa merata ke semua warga. “Bantuan pemasangan listrik yang didapat hanya untuk 2 lampu, dan 1 stop contact saja untuk 1 titik. Selain itu, di Desa Dawungan ini ada 9 yang terdaftar sebagai penerima bantuan tapi baru 6 yang mendapat bantuan. Itu karena ada NIK yang sudah digunakan, mungkin pernah dipinjam atau digunakan yang lain. Bukan kami yang memutuskan siapa yang mendapat bantuan karena yang memutuskan dari pihak PLN nya. Untuk pemeliharaan pemasangan listrik juga 6 bulan,” jelas Wahyu dari Dinas ESDM Kabupaten Sragen.

Mendengar penjelasan itu, Komisi D berharap ke depannya bantuan listrik untuk warga yang terdata dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bisa dinaikkan dayanya. Tujuannya agar tidak terbatas 1 titik hanya 2 lampu.

“Semoga bantuan itu bermanfaat bagi warga yang benar-benar tidak mampu, yang belum ada listrik di rumahnya karena listrik penting untuk kehidupan.” ujar Albertus Agung Satria Hermawan, Anggota Komisi D lainnya. (bintari/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam