YOGYAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Tengah tengah menggali masukan terkait revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Pada Kamis (20/5/2021), Pansus bersama Pemporov Jateng bertemu dengan jajaran Bappeda Pemprov DI Yogyakarta.
Ada dua fokus materi pembahasan yakni masalah investasi dan pendapatan. Keduanya menjadi pokok pembahasan guna mencari konsep pascapandemi Covid-19.
Wakil Ketua Pansus Hadi Santoso mengemukakan, perlu mencari konsep guna menarik investasi. Tercatat lebih dari Rp 150 triliun nilai investasi yang terdiri dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanam modal dalam negeri i yang tersebar di Jawa Tengah khususnya di Kawasan Industri Terpadu Batang ( KITB ) maupun Kawasan Industri Kendal ( KIK).
“Kami menyambut baik besarnya investasi di Jawa Tengah. Sugeng rawuh para investor, Pemda bersama DPRD sedang melakukan perubahan RPJMD guna menyinergiskan semua kebutuhan pembangunan di Jawa Tengah,” ungkapnya saat bersama Ketua Pansus Muhamad Saleh memimpin pertemuan. Dalam kesempatan turut dihadiri Pj Sekda Jateng Prasetyo Aribowo, serta Pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua Sukirman, Ferry Wawan Cahyono dan Heri Pudyatmoko.
Menurut Politisi PKS tersebut dampak dari Peraturan Presiden 79/2019 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peraturan Presiden No 109 / 2020 tentang Proyek Strategis Nasional, yang berakibat lahirnya Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Brebes, KSPN Borobudur dan Kawasan Industri Terpadu Batang harus diikuti dengan penyesuaian kebijakan infrasatruktur pendukung, penyiapan dan rehabilitasi lahan serta dukungan pengembangan pariwisata di Jawa Tengah.
“Kebangkitan ekonomi pasca pandemi di depan mata, segala aturan pendukung harus segera disiapkan, jangan sampai regulasi menjadi penghambat, dan juga jangan sampai masyarakat lokal menjadi penonton, “lanjutnya.
Hadi menjelaskan bahwa revisi Perda 5 tahun 2018 tentu juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pasca Covid-19 ini yang menyebabkan kenaikan kemiskinan sebsar 11,9%, pertumbuhan ekonomi minus 0,8 %, pengangguran terbuka sebsar 5,67%, lebih dari 65 ribu pekerja terdampak baik di PHK ataupun dirumahkan.
“Di satu sisi kondisi pasca pandemi perlu perhatian. Di sisi lain optimisme kebangkitan ekonomi terlihat jelas, revisi RPJMD ini harus membawa aura optimis, karena optimis dalam memprediksi bagian dari doa,”lanjutnya.
Hadi memberikan gambaran revisi yang akan dilakukan selain terkait penyiapan menyambut percepatan ekonomi juga soal besaran potensi pendapatan, prioritas anggaran, target serta sasaran pembangunan tahun 2022 dan 2023.
Pun dengan semangat enterprenuer government, lanjutnya akan didorong agar pendapatan sektor nonpajak meningkat, serta prioritas menekan angka kemiskinan dan pengangguran harus muncul dalam revisi RPJMD ini.(ariel/priyanto)
