Solidaritas Palestina, Buruh Sampaikan Aspirasi ke DPRD

Tanggal -
Screenshot 20210518

UNTUK PALESTINA. Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Soetjipto hadir di tengah para buruh yang berunjuk rasa di depan gerbang Gedung Berlian, Selasa (18/5/2021), untuk mendukung ‘Aksi Solidaritas Buruh untuk Palestina.’ (foto azam hanif adin)

GEDUNG BERLIAN – Puluhan orang yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi solidaritas buruh untuk Palestina di depan Gedung Berlian, DPRD Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Selasa (18/5/2021). Dalam aksinya, para buruh membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘Solidaritas untuk Palestina.’ 

Setelah menyampaikan orasinya, Koordinator Aksi Aulia Hakim dan beberapa perwakilan dari KSPI diterima Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Anggota Komisi A DPRD Soetjipto. Bertempat di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Aulia Hakim menyampaikan bahwa intimidasi, teror, penindasan, dan pembantaian bahkan pembunuhan oleh negara Israel terhadap Warga Palestina adalah bentuk pelanggaran atas nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu juga mengganggu keberlangsungan kerja bagi buruh di Palestina.

Untuk itu, ia meminta DPRD memberikan pernyataan. Diantaranya mengutuk keras dan hentikan agresi Israel terhadap Palestina, meminta DPRD menerbitkan surat dukungan untuk Palestina, dan menuntut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan sanksi tegas kepada Israel.

“Aksi ini serentak, baik secara langsung maupun virtual. Kami elemen buruh mengutuk keras agresi Israel terhadap Palestina,” kata Aulia lantang.

Dalam hal ini, Quatly menerima dan menyambut semangat Serikat Buruh KSPI menjaga kedamaian dan hak memerdekakan bagi Warga Palestina. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diamanatkan Presiden Sukarno bahwa perjuangan Masyarakat Indonesia untuk Palestina tidak akan berhenti. 

“(Konflik) Palestina dan Israel itu bukan tentang agama tertentu, bukan tentang politik tertentu, dan bukan tentang golongan tertentu. Ini tentang Warga Palestina, yang sudah ribuan nyawa melayang seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat sipil. Ini tentang kemanusiaan,” tegas Politisi PKS itu.

Ia juga mengutuk keras agresi Israel terhadap Palestina dan DPRD akan meminta pemerintah pusat untuk menyampaikan kepada PBB mengenai sanksi kepada Israel. “Kami (DPRD) berkomitmen secara kelembagaan akan menyampaikan aspirasi tersebut,” ucapnya.

Sementara, Soetjipto mengatakan pemerintah pusat sudah bersikap dengan melakukan koordinasi terhadap PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Di sela-sela penyampaiannya, ia juga mengutip pidato Bung Karno. 

“Selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Begitu pernyataan Soekarno pada 1962,” kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Sebagai informasi, serangan Israel ke Palestina akhir-akhir ini telah menyulut amarah umat Islam dari seluruh dunia. Bahkan, masyarakat di sejumlah negara melakukan aksi unjuk rasa untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Banyaknya korban anak-anak sampai dewasa juga menjadi pemantik buruh di Indonesia yang tergabung dalam KSPI untuk melakukan aksi solidaritas buruh untuk Palestina. (azam/ariel)

Dilihat: 62

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.