PANTAU PANTI: Bangun Jejaring untuk Pengembangan Panti Sosial

20210227100515 IMG

PANTI SOSIAL. Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Joko Purnomo, Sumarsono, dan Anton Lami Suhadi saat berdiskusi mengenai optimalisasi pelayanan panti sosiali di Panti Pelayanan Sosial Wanita ‘Wanodyatama’ Kota Surakarta, Sabtu (27/2/2021). (foto ariel noviandri)

SURAKARTA – Dalam acara ‘Sosialisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS Terlantar dalam Panti 2021’ di Panti Pelayanan Sosial Wanita ‘Wanodyatama’ Kota Surakarta, Sabtu (27/2/2021), optimalisasi panti menjadi persoalan utama yang diperbincangkan. Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri, pengelolaan panti harus diperhatikan sehingga pelayanannya bisa optimal. 

“Panti tersebut mengurusi permasalahan sosial sehingga membutuhkan pelayanan managerial yang prima,” kata Politikus PKS itu.

Ia mengatakan, dalam hal pemanfaatan bantuan subsidi permakanan satu orang satu hari (SOSH), bantuan itu merupakan stimulus dari pemerintah agar lembaga kesejahteaan sosial (LKS) swasta tetap mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, diharapkan pula SDM yang ada di panti mampu menangani penghuni panti secara tepat.

“Tidak hanya itu, LKS swasta diharapkan mampu membangun jejaring dengan stakeholder. Dengan begitu, panti bisa berkembang dengan baik di tengah masyarakat,” harapnya, didampingi Anggota DPRD Provinsi Jateng Joko Purnomo, Sumarsono, dan Anton Lami Suhadi.

Sementara, Kepala Dinsos Provinsi Jateng Harso Susilo, dalam sambutannya secara daring, mengatakan bahwa selama ini pemprov sudah memberikan subsidi bantuan untuk LKS swasta. Hal itu dilakukan karena kewenangan pengelolaan dalam panti sosial ditangani pemprov.

“Kami berterimakasih atas partisipasi LKS swasta yang telah ikut membantu pemprov dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Jateng,” kata Harso. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam