YOGYAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan PT. Bank BPD DIY, Kamis (12/11/2026). Tujuannya, mempelajari pengelolaan keuangan BUMD sektor jasa keuangan yang efisien, profesional, dan berintegritas
TEMANGGUNG – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap kinerja Bank Jateng di tengah tantangan sektor perbankan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi C mencermati adanya kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loans (NPL) di Kantor Cabang Temanggung dan Wonosobo.
BANYUMAS – Tingginya rasio Non-Performing Loans (NPL/ kredit macet) masih menjadi persoalan utama yang dialami BPR BKK. Dalam hal ini, Komisi C DPRD Provinsi Jateng meminta masing-masing BPR BKK membentuk tim khusus penanganan NPL tersebut.
KUDUS – Dalam monitoring kinerja keuangan BUMD jasa perbankan, Komisi C DPRD Provinsi Jateng melihat angka kredit macet (Non-Performing Loans/NPL) masih tinggi. Seperti di PT. BPR BKK Kudus (Perseroda), rasio NPL pada 2025 sebesar 12,89%.
BREBES – Hingga Agustus lalu, rasio Non-Performing Loans (NPL/ kredit macet) di PT. BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), Kabupaten Brebes, masih tinggi. Untuk itu, Komisi C DPRD Provinsi Jateng meminta direksi BPR plat merah tersebut dapat menekannya.
WONOGIRI –Â Pengelolaan dan perkembangan BUMD sektor keuangan masih menjadi perhatian utama Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Hal itu mengingat pentingnya deviden untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD).
YOGYAKARTA –Â Komisi C DPRD Provinsi Jateng menilai Bank Jateng Cabang Yogyakarta perlu memperluas pangsa pasarnya. Salah satunya ke sektor ekonomi kreatif.
