Komisi C & BPD DIY Diskusi soal Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan
BUMD KEUANGAN. Komisi C DPRD Provinsi Jateng bersama BPD DIY berdiskusi soal pengelolaan keuangan BUMD sektor jasa keuangan, Kamis (12/11/2026). (foto rahmat)
YOGYAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan PT. Bank BPD DIY, Kamis (12/11/2026). Tujuannya, mempelajari pengelolaan keuangan BUMD sektor jasa keuangan yang efisien, profesional, dan berintegritas.
Melalui diskusi itu, Komisi C memperoleh referensi untuk mendorong optimalisasi kinerja BUMD agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Seperti diutarakan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Siti Rosidah, diskusi dilakukan untuk menggali sejumlah aspek pengelolaan keuangan, terutama strategi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit. Menurut dia likuiditas yang tersedia perlu dikelola secara produktif agar mampu mendukung sektor riil dan pengembangan UMKM di daerah. Siti juga menanyakan strategi bank dalam mengendalikan Cost of Fund (CoF) di tengah meningkatnya porsi simpanan deposito.
“Perlu penjelasan mengenai kenaikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), apakah dipengaruhi memburuknya kualitas kredit pada sektor tertentu atau merupakan langkah antisipasi berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan dan penerapan PSAK 71,” katanya.
Menanggapinya, Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan Bank BPD DIY Muhatmanto Budiatmoko Subono memaparkan kinerja keuangan Bank BPD DIY per 30 September 2026. Total aset perusahaan tercatat Rp 21,82 triliun, dengan penghimpunan DPK Rp 14 triliun, dan penyaluran kredit Rp 10,92 triliun. Sementara, laba yang dibukukan mencapai Rp 316,04 miliar.
Dari sisi kesehatan keuangan, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 43,97%, sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 77,59%. Adapun rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) Gross tercatat 3,72%. Selain kinerja operasional, paparan juga menunjukkan kontribusi Bank BPD DIY terhadap pendapatan daerah melalui pembagian deviden.
“Sepanjang 2020 sampai 2025, laba sebelum pajak meningkat dari Rp 312,76 miliar menjadi Rp 441,67 miliar. Laba bersih juga tumbuh dari Rp 240,62 miliar menjadi Rp 340,98 miliar. Sejalan dengan itu, deviden yang dibagikan kepada pemegang saham meningkat dari Rp 169,85 miliar pada 2020 menjadi Rp 240,69 miliar pada 2025,” jelasnya.
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), sebesar 70,59% laba bersih dialokasikan untuk deviden. Sedangkan 29,41% lainnya menjadi dana cadangan untuk memperkuat permodalan perusahaan. (azam/red.)
