MUNGKID – Pengelolaan pasar seni yang berada di Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kab. Magelang atau dikenal dengan Pasar Seni Kujon perlu ada titik temu antara pemerintah, pengelolan Taman Wisata Borobudur dan masyarakat setempat dalam hal ini adalah pedagang. Sejauh ini belum ada titik temu mengenai upaya relokasi pasar terlebih dari pihak pedagang masih menilai keputusan pemerintah barus sepihak.
YOGYAKARTA – Wakil DPRD Jateng Setya Arinugraha menyampaikan maksud kunjungan dari Komisi A ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan guna ngangsu kaweruh mengenai pengayaan dan pengelolaan untuk rencana penyusunan perda tentang kearsipan. Sekarang ini DPRD Jateng baru tahap menyusun naskah akademik.
SURABAYA – Tata cara atau prosedur jalannya penyambutan pimpinan (keprotokolan) di Provinsi Jatim menjadi perhatian Komisi A DPRD Jateng. Masing-masing daerah memilliki pola pelayanan atau tata cara yang berbeda. Pada Jumat (6/12/2024), Komisi A diterima langsung oleh Kepala Bagian Biro Umum Setdaprov Jatim Rahmad Hadiman dan Biro Administrasi Pimpinan Zaenal Muttaqin.
KAJEN – Bertempat di Aula Lantai 1 Gedung Bupati Kabupaten Pekalongan, Selasa (3/12/2024), Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka benchmarking atau pembandingan mengenai Raperda Kearsipan. Saat berdiskusi, rombongan diterima oleh Sekda Kab. Pekalongan M Yulian Akbar serta Plt Kepala Dinas Kearsipan beserta jajarannya.
KLATEN – Komisi A DPRD Provinsi Jateng menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terkait kelebihan pembayaran dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan Tahun Anggaran 2023, Jumat (15/11/2024), di Kantor Dispermasdes Klaten.
SUKOHARJO – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo dalam rangka untuk memantau persiapan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Jateng ingin mengetahui alur perekrutan CPNS dan PPPK TA 2024 yang dianggap masih belum bersih dikalangan masyarakat. Selain itu juga menanyakan bagaimana kepastian nasib para pegawai non-ASN yang diterima sebagai PPPK dengan sistem penuh waktu dan juga paruh waktu. Hal itu dibahas dalam pertemuan Komisi A dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kantor Regional I BKN di Yogyakarta pada Selasa (22/10/2024).
