mukafi fadli

  • Program Astacita Tak Boleh Jadikan Solo Ada Kemiskinan

    SURAKARTA – Guna menyukseskan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan terkait Kebijakan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, di Kota Surakarta pada Senin (3/3/2025). Ketua Komisi A Imam Teguh menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan Komisi A di kedua daerah di Solo Raya tersebut.

  • Komisi A Minta Butuh Daya Maksimal Kelola Kearsipan

    SURAKARTA – Komisi A DPRD Jateng sepakat pengelolaan kearsipan tidak bisa dianggap remeh. Dari arsip akan menentukan konsep serta bentuk hukum dari sebuah lembaga atau badan pemerintah. Hal tersebut dilontarkan Wakil Ketua Komisi A Mukafi Fadli saat memberikan sambutan pada kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surakarta, Kamis (27/2/2025).

  • Klaten Masih Sisakan 505 Ribu Keluarga Miskin, Butuh Penanganan Bersama

    KLATEN – Kabupaten Klaten masih terdapat 505.826 keluarga tergolong miskin. Butuh penanganan khusus kepada mereka supaya bisa terentaskan dari kemiskinan. Hal itu diketahui dari pertemuan Komisi A DPRD Jateng dengan OPD Pemkab Klaten, Senin (3/2/2025), terkait terkait kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

  • Komisi A Tak Ingin Penataan KSN Candi Borobudur Rugikan Masyarakat

    MUNGKID – Pengelolaan pasar seni yang berada di Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kab. Magelang atau dikenal dengan Pasar Seni Kujon perlu ada titik temu antara pemerintah, pengelolan Taman Wisata Borobudur dan masyarakat setempat dalam hal ini adalah pedagang. Sejauh ini belum ada titik temu mengenai upaya relokasi pasar terlebih dari pihak pedagang masih menilai keputusan pemerintah barus sepihak.

  • Komisi A Tertarik Pengembangan Digitalisasi Kearsipan DIY

    YOGYAKARTA – Wakil DPRD Jateng Setya Arinugraha menyampaikan maksud kunjungan dari Komisi A ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan guna ngangsu kaweruh mengenai pengayaan dan pengelolaan untuk rencana penyusunan perda tentang kearsipan. Sekarang ini DPRD Jateng baru tahap menyusun naskah akademik.

  • Komisi A Tertarik Konsep Keprotokolan Pemprov Jatim

    SURABAYA – Tata cara atau prosedur jalannya penyambutan pimpinan (keprotokolan) di Provinsi Jatim menjadi perhatian Komisi A DPRD Jateng. Masing-masing daerah memilliki pola pelayanan atau tata cara yang berbeda. Pada Jumat (6/12/2024), Komisi A diterima langsung oleh Kepala Bagian Biro Umum Setdaprov Jatim Rahmad Hadiman dan Biro Administrasi Pimpinan Zaenal Muttaqin.

  • Pengelolaan Kearsipan Didorong Lebih Teratur, Mudah Diakses dan Aman

    KAJEN – Bertempat di Aula Lantai 1 Gedung Bupati Kabupaten Pekalongan, Selasa (3/12/2024), Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka benchmarking atau pembandingan mengenai Raperda Kearsipan. Saat berdiskusi, rombongan diterima oleh Sekda Kab. Pekalongan M Yulian Akbar serta Plt Kepala Dinas Kearsipan beserta jajarannya.

  • LPj Bankeu Desa Sepatutnya Tepat Waktu

    KLATEN – Komisi A DPRD Provinsi Jateng menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terkait kelebihan pembayaran dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan Tahun Anggaran 2023, Jumat (15/11/2024), di Kantor Dispermasdes Klaten.

  • Komisi A Ingin Perekrutan CPNS & PPPK Tak Ada Kecurangan

    YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Jateng ingin mengetahui alur perekrutan CPNS dan PPPK TA 2024 yang dianggap masih belum bersih dikalangan masyarakat. Selain itu juga menanyakan bagaimana kepastian nasib para pegawai non-ASN yang diterima sebagai PPPK dengan sistem penuh waktu dan juga paruh waktu. Hal itu dibahas dalam pertemuan Komisi A dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kantor Regional I BKN di Yogyakarta pada Selasa (22/10/2024).