mukafi fadli

  • Penuhi Hak Informasi Masyarakat, LPPL Perlu Dioptimalkan

    ​SALATIGA – Komisi A DPRD Provinsi Jateng memantau Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Kabupaten Boyolali dan Kota Salatiga, Rabu hingga Kamis (14-15/1/2026). Langkah itu diambil untuk memastikan radio milik pemerintah daerah tetap optimal dalam mendiseminasikan informasi pembangunan di tengah gempuran era digital.

  • Komisi A Dorong Profesionalitas Tata Kelola BUMDes

    KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi A saat bertandang ke Balai Desa Ponggok, yang berada di Kecamatan Polanharjo, Klaten.(foto: ervan ramayudha) KLATEN – Desa Ponggok dengan Umbul Ponggok punya nilai pendapatan tinggi, tentunya menarik kalangan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah…

  • Persoalan Aset, Komisi A Pantau SMKN 1 Plupuh Sragen

    SRAGEN – Dalam rangka monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset milik Pemprov Jateng, Komisi A DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke SMKN 1 Plupuh Sragen, baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Mulafi Fadli mengaku pihaknya ingin mengetahui aset milik pemprov.

  • Validitas Data Jadi Acuan Mengurangi Pengangguran di Jateng

    SALATIGA – Usaha Usaha untuk mengurangi Pengangguran di Jawa Tengah harus sesuai dengan kebutuhan, oleh karenanya Pemerintah diharapan untuk bisa memvalidasi data. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai pentingnya data valid sebagai acuan untuk menemukan solusi atas pengangguran terbuka di Jawa Tengah.

  • Program Astacita Tak Boleh Jadikan Solo Ada Kemiskinan

    SURAKARTA – Guna menyukseskan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan terkait Kebijakan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, di Kota Surakarta pada Senin (3/3/2025). Ketua Komisi A Imam Teguh menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan Komisi A di kedua daerah di Solo Raya tersebut.

  • Komisi A Minta Butuh Daya Maksimal Kelola Kearsipan

    SURAKARTA – Komisi A DPRD Jateng sepakat pengelolaan kearsipan tidak bisa dianggap remeh. Dari arsip akan menentukan konsep serta bentuk hukum dari sebuah lembaga atau badan pemerintah. Hal tersebut dilontarkan Wakil Ketua Komisi A Mukafi Fadli saat memberikan sambutan pada kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surakarta, Kamis (27/2/2025).

  • Klaten Masih Sisakan 505 Ribu Keluarga Miskin, Butuh Penanganan Bersama

    KLATEN – Kabupaten Klaten masih terdapat 505.826 keluarga tergolong miskin. Butuh penanganan khusus kepada mereka supaya bisa terentaskan dari kemiskinan. Hal itu diketahui dari pertemuan Komisi A DPRD Jateng dengan OPD Pemkab Klaten, Senin (3/2/2025), terkait terkait kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.