Situs DLHK Diretas, DPRD Minta Kepolisian Usut Tuntas

Screenshot 20211020

Mohammad Saleh. (foto ariel noviandri)

GEDUNG BERLIAN – Belum lama ini, situs web Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) diretas dan dijadikan situs judi online. Melihat kondisi itu, DPRD Provinsi Jateng meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Mohammad Saleh, baru-baru ini. Tak cukup disitu, dirinya juga meminta Diskominfo untuk melacak sejauh mana dampak peretasan tersebut. 

“Terkait teknologi informasi, sebenarnya penanganannya ada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Diskominfo berperan mengolah semua informasi dari semua dinas dan menjaga situs. Diskominfo perlu melacak sejauh mana dampak peretasan itu. Ini kan sudah terjadi dimana mana,” kata Politikus Golkar itu.

Ia juga berharap kepolisian bisa menelusuri semuanya yang terkait karena diyakini polisi mampu menangkap pelakunya. Ia pun mendorong Diskominfo agar bergerak mengantisipasi supaya kejadian itu tak terulang kembali di kemudian hari. 

Salah satunya yakni dengan pengecekan ulang semua web Dinas jajaran, apakah sudah aman atau belum. Jika belum kuat atau belum aman, maka harus diperkuat sistemnya.

“Perlu dicek situs situs atau domain dinas-dinas sudah sejauh mana keamanannya atau kemampuan sistem OPD menangkal peretas peretas,” tegasnya, sembari menambahkan, sebagai Langkah keamanan, diperlukan standarisasi dan back up sistem Web dari Kominfo sehingga di kemudian hari tidak terjadi seperti ini sekaligus ada recovery data. (ariel/priyanto)

Berita Terkait

  • Capaian Pembangunan 2020 Jadi Bahan Evaluasi

    YOGYAKARTA – Pandemi Covid-19 telah mengubah anggaran daerah terutama pada pendapatan. Baik Provinsi Jateng maupun DI Yogyakarta pun turut terkena imbas. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jateng 2020 dengan Wakil Ketua DPRD DI Yogyakarta Huda Tri Yudianto di ruang rapat pimpinan DPRD setempat, Kamis (8/4/2021).

  • Kedaulatan Pangan Perlu Pertanian yang Terintegrasi

    SUKOHARJO – Dalam rangka penyusunan Raperda Kedaulatan Pangan, Komisi B DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Rohani Farm House Kabupaten Sukoharjo yang memiliki program pertanian terintegrasi. Yakni, dalam satu lahan mencakup tanaman pangan, perikanan, dan peternakan.

  • Kualitas Layanan RS Harus Ditingkatkan

    SOLO – Komisi C DPRD Jateng meminta Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) di Jateng mampu mewujudkan dana cost recovery melebihi 100%. Selain itu, mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dibanding rumah sakit swasta.

  • Perlu, Perpanjangan Ruas Tol Solo-Jogja

    KLATEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau pelaksanaan pembangunan Ruas Tol Solo-Jogja di Kabupaten Klaten, Rabu (7/10/2020). Dalam pantauan itu, Komisi D menilai perlu adanya perpanjangan ruas jalan tol hingga melewati Bandara Internasional Yogyakarta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di 2 provinsi yakni Jateng dan DIY.