Sarana & Prasarana di Terminal Tanjung Telah Lengkap

Tanggal -
WhatsApp Image 2022 10 17 at 17.13.38

LIHAT TERMINAL: Jajaran Komisi D berkunjung ke Terminal Tanjung, Brebes guna melihat kelengkapan sarana dan prasarana terminal.(foto: ervan ramayudha)

BREBES – Komisi D DPRD Jateng malakukan kunjungan kerja ke Terminal Tipe B Tanjung di Brebes, Senin (17/10/2022). Sekretaris Komisi D Chamim Irfani dan rombongan diterima Kepala BPSPP Wil VI Pekalongan Lambang Kurniawan berserta jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut Lambang Kurniawan menjelaskan, Terminal Tanjung dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terminal yang berada di Jalan Cendrawasih No. 270, Desa Tanjung itu telah dilengkapi jalur keberangkatan/kedatangan, tempat parkir kendaraan, tempat tunggu penumpang serta fasilitas umum lainnya seperti toilet, mushala, kios/kantin, ruang informasi dan pengaduan serta telah disediakannya pula ruang laktasi.

Terminal Tanjung melayani jurusan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Tegal-Brebes-Losari dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) Tegal-Brebes-Jakarta. Untuk jam oprasionalng dari pukul 07.00 – 12.00 dan 18.00 – 23.59 WIB. Sedangkan 22 kios yang ada di terminal telah terisi penuh.

Saat ini hal-hal yang perlu diperhatikan seperti penambahan jumlah pegawai karena di sini hanya ada sembilan pegawai terdiri atas dua PNS dan pegawai non-PNS. Penambahan teknologi pembayaran retribusi yang berbasis cashless, penambahan kendaraan oprasional petugas, pembangunan pos pengawasan, penambahan perlengkapan jalan, penambahan fasilitas penyandang cacat. Untuk capaian target pendapatan terpenuhi, mendapatkan bantuan kursi roda dari Bank Jateng Cabang Brebes dalam rangka memenuhi hak disabilitas.

Di akhir pertemuan Chamim Irfani menambahkan, Kunjungan kerja Komisi D DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja kali ini guna melaksanakan monitoring pelaksanaan hasil peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum di Terminal Tipe B Brebes.

“Kami pastikan bersama semuanya dapat berfungsi dengan baik dan ada beberapa kios yang dibangun yang disewa oleh agen bus sehingga bus antarprovinsi bisa masuk di Terminal Tipe B Tanjung baik menurunkan penumpang maupun menjemput penumpang agar dapat menggerakkan perekonomian yang ada di sekitar terminal. Harapannya selain bus antarprovinsi yang masuk ke terminal ini, busantar kabupaten juga dapat masuk dan berhenti di terminal ini agar semakin ramai dan roda ekonomi masyarakat dapat lebih bergerak lagi dan meningkat,” ungkapnya.(ervan/priyanto)

Dilihat: 93

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).