Penguatan Tebing Sungai Blorong Maksimal

Tanggal -
5c9240f724c87559880141 copy

​KENDAL – Berkunjung ke Brangsong Kidul, Kendal, Komisi D DPRD Jateng meninjau hasil pengerjaan penguatan tebing Sungai Blorong. Ketua Komisi D Alwin Basri berharap dengan adanya penguatan tebing, sungai tidak lagi “mengamuk” di saat musim hujan.

“Sering kali saat musim hujan, sungai Blorong ‘ngamuk’. Mulai karena tanggul jebol, pengendapan sedimen, longsor. Jadi semoga ini jadi solusi,” terang Alwin. Selasa (19/3/2019).

Pengerjaan tebing sungai dilakukan sejak Juli 2018 dan sudah selesai Desember lalu. Alwin menjelaskan penguatan tebing sungai Blorong di Desa Kertomulyo dinilai bisa mampu mengurangi abrasi tanah di daerah hulu Sungai Brangsong.

“Jadi kita coba menyelasikan dari daerah hulu. Pemerintah mencoba meminimalisasi endapan tanah di hilir. Biasanya banjir di Pantura karena luapan Sungai Blorong,” jelas politikus PDI Perjuangan.

Perbaikan dan pembangunan prasarana pengendalian banjir terhadap sungai Blorong Kendal tersebut didanai APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.(azam/priyanto)

Dilihat: 78

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.