Pansus LKPj Menggali Informasi ke Jatim

Tanggal -
IMG 20240505

SOAL LKPj. Pansus DPRD Provinsi Jateng menyambangi Gedung DPRD Provinsi Jatim, Selasa (2/4/2024), untuk mendapatkan informasi seputar LKPj Gubernur. (foto mohammad maarif)

SURABAYA – Setelah Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana membacakan nota penjelasan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna, baru-baru ini, DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPj Jateng. Dalam tugasnya, pansus melakukan pembahasan lebih lanjut soal LKPj 2023, salah satunya mencari data dan informasi ke DPRD Provinsi Jatim.

Agung Budi Margono selaku Ketua Pansus 10 LKPj 2023 berdiskusi dengan DPRD Provinsi Jatim, Selasa (2/4/2024), yang diikuti beberapa OPD di ruang rapat Banmus DPRD Provinsi Jatim. “Pansus ini nanti kerjanya selama 30 hari. Jadi, kami harap Pansus LKPj bisa tepat waktu dan tidak molor lagi terkait rekomendasi LKPj 2023. Puasa ramadan dan lebaran bukan halangan untuk tidak membahas LKPj tersebut,” tegasnya.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat itu, ada beberapa pencermatan yang diambil pansus. Seperti dikatakan Anggota Pansus Amin Maksun, capaian kinerja Pemprov Jatim pada 2023 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan.

“Namun, karena Jateng dan Jatim saat ini dipimpin oleh Pj. Gubernur, maka kami bermaksud menggali data dan informasi bagaimana tahapan dan mekanismenya, mengingat waktu kami (Pansus 10) bekerja sangat maraton yakni berkisar waktu 1 bulan,” kata Amin. (con/ariel)

Dilihat: 55

Berita Terkait

  • Batik Berlian Pekalongan Jadi Contoh Perlindungan Pekerja Rentan

    PEKALONGAN – Upaya Pemerintah Kota Pekalongan melindungi pekerja sektor informal mendapat perhatian khusus dari Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Saat bertandang ke Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026), Komisi E mendalami berbagai program perlindungan tenaga kerja rentan yang dinilai telah berjalan cukup konkret dan menyentuh masyarakat bawah.

  • Jateng Buka Musrenbang Online

    SEMARANG – Untuk tetap menjalankan penyerapan aspirasi/ usulan pembangunan dari masyarakat yang kini tersendat akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemprov Jateng mengambil langkah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2021 melalui media dalam jaringan (daring/ online). Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo, Minggu (12/4/2020)

  • Didukung, Terobosan dalam Pajak Kendaraan Bermotor

    BATANG – DPRD Provinsi Jateng mendukung terobosan pemerintah yakni kemudahan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, didampingi Ketua Komisi A DPRD Mohammad Saleh, Anggota Komisi D DPRD Albertus Agung Satria Hermawan, dan Pujo Widiono selaku Anggota Komisi B, saat talkshow di Radio MFM 106.2 FM Batang dan Radio Kota Batik 91.2 FM Kota Pekalongan, Jumat (12/3/2021).

  • Penampungan Tinja di Sragen Butuh Penanganan Serius

    SRAGEN – Penampungan limbah tinja di Sragen perlu penanganan serius. Meski sekarang ini memiliki areal penampungan limbah di kawasan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kecamatan Tangen, namun belum sepenuhnya bisa disebut instalasi pengelolaan limbah tinja (IPLT) sebagaimana mestinya.