PEMALANG – Menghadapi rencana kebijakan kenormalan baru (new normal) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, semua elemen masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jateng Irna Setyowati, saat menjadi pembicara dalam dialog di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Widuri FM Kabupaten Pemalang, Rabu (10/6/2020).
BATANG — Setelah sehari sebelumnya membahas kesehatan santri di Kota Pekalongan, kini Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Batang untuk mempersiapkan penanganan kesehatan terhadap santri dilakukan secara cermat.
Termasuk, kata dia, kebijakan New Normal juga harus dipersiapkan lebih baik. Menurut dia kesiapan-kesiapan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di masing-masing daerah.
PEKALONGAN – Menghadapi rencana dimulainya Kegiatan Belajar Mengajar (ta’lim wat ta’allum) para santri di beberapa Pondok Pesantren, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman sowan ke kediaman Ketua PCNU Kota Pekalongan KH Muhtarom. Maksud kedatangannya, ingin memastikan Pemerintah berkoordinasi dengan PCNU Kota Pekalongan dalam hal ini Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) agar program Protokol Kesehatan dan Fasilitasi Keberangkatan Santri ke Pondoknya terarah dan tepat.
KEBUMEN – Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemka) Kebumen supaya terus menggelar tes cepat atau rapid diagnostic test (RDT) Covid-19 kepada warga. Secara panjang lebar dia juga menyinggung perihal jaring pengamanan sosial yang akan didistribusikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
KAJEN – DPRD Provinsi Jateng dari daerah pemilihan (Dapil) 13 Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang, dan Kota Pekalongan melakukan pantauan sekaligus penyerahan bantuan dalam penanganan Covid-19. Bantuan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng itu diserahkan ke RSUD Kajen di Kabupaten Pekalongan, Senin (8/6/2020).
UNGARAN – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang “Krebo” Kusriyanto mengapresiasi pelaksanaan program Jogo Tonggo yang dilaksanakan para kepala desa di Kecamatan Ungaran Timur, Ungaran Kabupaten Semarang.
GEDUNG BERLIAN – Bencana lingkungan yang terjadi baik banjir, longsor, kekeringan, pencemaran, pemanasan global dan sebagainya adalah contoh dari permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, jika tidak ada pengendalian untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, akan terjadi krisis lingkungan yang berujung pada ancaman kepunahan makhluk hidup akibat ketidakseimbangan ekosistem.
GEDUNG BERLIAN – Rapat paripurna secara virtual mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jateng 2019 kembali dilanjutkan. Pada Jumat (5/6/2020) ini, DPRD mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap penyampaian raperda tersebut oleh gubernur.
GEDUNG BERLIAN – Meski pada 2019 lalu angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jateng menurun, namun tingkat kekerasan tersebut harus terus ditekan. Dengan begitu, tindakan kekerasan itu bisa lambat laun terhenti/ terhapus di Provinsi Jateng.
GEDUNG BERLIAN – Rapat paripurna secara virtual kembali digelar. Kali ini, agenda utama yang disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto adalah penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 oleh Gubernur.
PEMALANG – Sebanyak 12 Anggota DPRD Provinsi Jateng yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Pemalang, Pekalongan, dan Batang memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan RSUD Dr M Ashari Pemalang, Selasa (2/6/2020). Para Anggota DPRD juga menyalurkan APD berupa Masker Bedah, Mika Pelindung diri, dan Baju Hazmat ke seluruh Puskesmas di Kabupaten Pemalang.
GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng kembali menggelar rapat paripurna, Jumat (29/5/2020), yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto dengan beberapa agenda. Diantaranya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD, tanggapan gubernur atas 4 raperda, pembentukan 4 pansus raperda, dan penyampaian laporan reses DPRD.
