Anggota DPRD Dapil 13 Serahkan Bantuan APD ke RSUD Kajen

Tanggal -
01 sukirman KAJEN

SERAHKAN BANTUAN. Sukirman bersama Anggota DPRD Provinsi Jateng Dapil 13 menyerahkan bantuan dari Dinkes Provinsi Jateng untuk RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan, yang diterima langsung oleh Bupati Asip Cholbihi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Kepala Dinkes Kabupaten Pekalongan Wawan, dan Direktur RSUD Kajen Amrozi, Senin (8/6/2020). (foto ariel noviandri)

KAJEN – DPRD Provinsi Jateng dari daerah pemilihan (Dapil) 13 Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang, dan Kota Pekalongan melakukan pantauan sekaligus penyerahan bantuan dalam penanganan Covid-19. Bantuan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng itu diserahkan ke RSUD Kajen di Kabupaten Pekalongan, Senin (8/6/2020).

Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman bersama Ketua Komisi A Moh Saleh dari Fraksi Golkar, Ketua Bapemperda Iskandar Zulkarnain dari Fraksi Gerindra, dan Sekretaris Fraksi PKS Riyono. Kedatangan rombongan DPRD dari Dapil Kabupaten/ Kota Pekalongan, Pemalang, dan Batang itu juga untuk mengecek persiapan New Normal.

Pengecekannya untuk melihat kondisi terakhir RSUD Kajen soal data pasien terjangkit Covid-19 dan penanganannya.

Saat penyerahan bantuan APD, diterima langsung oleh Bupati Pekalongan Asip Cholbihi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Kepala Dinkes Kabupaten Pekalongan Wawan, dan Direktur RSUD Kajen Amrozi.

“Persiapan New Normal membutuhkan persiapan semua hal, apalagi rumah sakit sebagai tempat rujukan utama penanganan Covid-19. Kami (DPRD) ingin memastikan RSUD Kajen betul betul siap, terutama APD-nya,” ujar Legislator PKB itu.

Pada kesempatan itu, Bupati Asip mengatakan Rumah Sakit membutuhkan masker bedah 500 pieces setiap harinya. “Kami berterima kasih terhadap perhatian DPRD Jateng atas inisiatif dan empatinya,” kata Politikus PKB sekaligus Mantan Anggota DPRD Provinsi Jateng.

Senada, Direktur RSUD Kajen Amrozi juga mengaku pihaknya masih membutuhkan masker dalam jumlah besar. Sampai sekarang, barang tersebut juga cenderung masih langka.

“Kami siap anggarannya untuk beli tapi stock yang dijual terbatas. Tenaga medis kami menuntut tetap harus disediakan masker bedah. Kalau habis, terpaksa, masker kain ditambah tisu di dalamnya,” pungkasnya.

Mendengar hal itu, DPRD Provinsi Jateng akan menindaklanjuti persoalan tersebut ke Pemerintah sebagai bagian penuntasan penanganan Covid-19 di Provinsi Jateng. (ariel/priyanto)

Dilihat: 46

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).