GEDUNG BERLIAN – Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memasuki hari ketiga di ruang rapat Komisi C, Rabu (24/6/2020). Rapat diikuti 13 organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi C itu dipimpin Ketua Komisi C Asfirla Harisanto, Wakil Ketua Sriyanto Saputro, dan Sekretaris MH Wicaksono.
GEDUNG BERLIAN – Rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kembali memasuki pembahasan di hari kedua di Ruang Rapat Komisi C, Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Pahlawan Kota Semarang, Selasa (23/6/2020). Rapat yang diikuti 13 organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membahas target pencapaian dan realisasi Tahun 2020 yang nantinya akan menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendatang.
GEDUNG BERLIAN – Komisi C DPRD Provinsi Jateng mengelar rapat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Senin (22/6/2020), di ruang rapat komisi. RKPD sendiri merupakan perencanaan tahunan sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
MUNGKID – Komisi C DPRD Jateng, Rabu (17/6/2020), melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kebun Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (KBTPH) Payaman, di Secang, Kabupaten Magelang.
UNGARAN – Komisi C DPRD Jateng menggelar monitoring kinerja Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kabupaten Semarang, dengan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19, Selasa (16/6/2020). Rombongan diterima langsung oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng Tavip Supriyanto dan Kepala UPPD Listiyati Purnama Risdiana.
SEMARANG – Dialog bersama Parlemen Jateng kali ini mengangkat tema ‘Pengelolaan Aset Mangkrak’ di Hotel Noormans Semarang, Senin (16/3/2020). Dalam dialog itu, Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jareng Henry Wicaksono selaku pembicara utama mengatakan optimalisasi pengelolaan aset milik pemprov selama ini upayanya masih minim.
PADANG – Komisi C DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kantor Jamkrida Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (13/3/2020), untuk melihat operasional Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang didukung penuh oleh Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah/BPD) Sumbar itu. Menurut Ketua Komisi C Asfirla Harisanto hingga saat ini Jamkrida Jateng masih merindukan dukungan sepenuhnya dari Bank Jateng. Hal itu mengingat BPD di provinsi manapun di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dari LKPD yang didirikan, seperti PT Jamkrida Jateng.
PADANG – Komisi C DPRD Jateng melaksanakan studi banding tentang Pengelolaan BUMD Perbankan (PT Jamkrida) ke Pemprov Sumatera Barat, Kamis (12/3/2020). Menurut Ketua Komisi C Asfirla Harisanto, PT Jamkrida Jateng telah mencapai kinerja positif dengan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Bruto (cash basis) dari keseluruhan bisnis penjaminan sebesar Rp 56 miliar lebih dengan 113 mitra lembaga keuangan dan koperasi.
UNGARAN – Status perseroda atau perseroan daerah lebih memiliki kelebihan dibanding dengan status perumda. Karena itu rencana perubahan status PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng menjadi perseroda sangat tepat untuk segera diwujudkan.
PEKALONGAN – Komisi C DPRD Provinsi Jateng dibuat kagum saat berkunjung ke Kantor Unit Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Jateng di Kota Pekalongan, Jumat (6/3/2020). PDAB Tirta Utama adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih di Jateng.
BATANG – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kebun Dinas (KD) Wonorejo di Kabupaten Batang, Kamis (5/3/2020), setelah sebelumnya memonitor kinerja KD Bantarangin di Wonogiri. Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro mengatakan pihaknya terus mendorong 33 unit kebun milik Pemprov Jateng sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar pajak kendaraan bermotor.
WONOGIRI – Dalam rangka monitoring kinerja dan pengelolaan kebun milik Pemprov Jateng, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Kebun Dinas (KD) Bantarangin Kabupaten Wonogiri, Rabu (4/3/2020). Menurut Anggota Komisi C DPRD Jateng Nurul Hidayah, yang memimpin kunjungan kerja, umumnya kinerja dan pengelolaan kebun belum optimal, sebagian memprihatinkan, dan belum bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).
