Dimonitor, Kinerja Keuangan Bank Jateng Cabang Solo

0L7A0866

SOAL KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen Bank Jateng Cabang Solo, Kamis (9/4/2026), membahas soal kinerja keuangan. (foto diana sulistiana)

SURAKARTA – Dalam rangka penyehatan kinerja keuangan, Komisi C DPRD Provinsi Jateng masih memonitor perkembangan BUMD Jasa Perbankan. Setelah sebelumnya menyambangi Kantor Bank Jateng Cabang Sragen, pada Kamis (9/4/2026) bertandang ke Kantor Bank Jateng Cabang Surakarta.

Saat berdiskusi, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Moh. Budoyono menjelaskan maksud dari kunjungan Komisi C ke Bank Jateng Cabang Surakarta. Dengan diskusi ini, ia meminta ada evaluasi kinerja agar kinerja keuangan menjadi lebih baik lagi.

“Komisi C datang kesini karena ingin mengetahui paparan kinerja Bank Jateng Cabang Surakarta, bagaimana perkembangannya, dan apakah perkembangan Bank Jateng ini bisa bersinergi dengan program dari pemerintah, dan bisa meningkatkan ekonomi daerah terutama daerah Solo Raya ini,” jelasnya.

Sutanti, Pimpinan Cabang Koordinator Bank Jateng se-Solo Raya, menjelaskan pencapaian Bank Jateng KC Koordinator Surakarta. Dipaparkannya, Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai Maret 2026 sudah mencapai 105,98%, total kredit 96,99%, laba 76,19%, dan aset sudah mencapai 101,89%. Untuk rasio Non-Performing Loans (NPL/ kredit macet), dari 2025 sebesar 1,55% sampai Maret 2026 ke 2,70%. 

“Dukungan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) pendapatan sudah sangat banyak dari layanan digital. Jadi, hampir semua sudah secara digitalisasi. Keuangan pemkot di Surakarta tersentralisasi semua sudah di Bank Jateng,” kata Sutanti.

Ia juga mengatakan ada penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jateng, termasuk pembentukan Koperasi Merah Putih. “Bank Jateng berkomitmen hadir bersama dengan pemerintah kota,” pungkasnya. (danik/red.)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam