Author: Staf Admin

  • PLLT Sarang Rembang Tak Mampu Capai Target PAD

    REMBANG – Komisi C DPRD Jateng memaklumi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor lalu lintas ternak tidak bisa mencapai target, menyusul beroperasinya Tol Trans Jawa. Menurut Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tety Indarti kondisi seperti itu terjadi tidak hanya di Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) Tanjung Brebes, melainkan juga di PLLT Sarang Kabupaten Rembang.

  • Listrik Murah di Rembang Perlu Ditingkatkan

    REMBANG – Anggota Komisi D DPRD Jateng Muhammad Ngainirrichadl menilai program bantuan listrik murah dan hemat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu digulirkan lagi supaya seluruh rumah di provinsi ini bisa teraliri listrik.

  • Dewan Kunjungi Perhutani Jatim

    SURABAYA – Guna melengkapi data raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan di Jawa Tengah, Komisi B DPRD Jateng berkunjung ke Perum Perhutani Divre Jatim, Jalan Genteng Kali No 49 Surabaya, Jumat (17/5/2019).

  • Dibahas, Ponpes Sewa Aset Daerah di Banyumas

    BANYUMAS – Persoalan aset kembali menjadi perhatian Komisi A DPRD. Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Miftahussalam Kejawer Kabupaten Banyumas, Kamis (16/5/2019), diketahui bahwa Ponpes tersebut menyewa lahan milik Pemerintah Provinsi.

  • Baik, Kesejahteraan Pekerja di Pabrik Mesin Kota Tegal

    PANTAU PABRIK. Komisi E DPRD Jateng saat memantau persoalan ketenagakerjaan di pabrik PT Barata Indonesia, Kamis (16/5/2019), di Kota Tegal. (foto priskilla candra cahyaningtyas)

    TEGAL – Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke pabrik mesin industri hilir PT Barata Indonesia di Kota Tegal, Kamis (16/5/2019). untuk memantau persoalan ketenagakerjaan. Saat bertemu dengan Riyadi Eri Satoto selaku Manajer Pabrik PT Barata Indonesia bersama jajarannya, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid mengatakan kesejahteraan dan keselamatan kerja sangat penting diperhatikan di setiap pabrik.

    Untuk itu, Dewan berharap pihak manajemen pabrik/ perusahaan harus mampu mengutamakan hal tersebut. Karena, untuk menciptakan masyarakat Jateng yang sejahtera adil dan makmur, hal itu dimulai dari pabrik-pabrik yang ada, mengingat pekerja paling banyak berada di pabrik.

    “Kami sebagai Dewan ingin memantau secara keseluruhan terkait nasib pekerja. Hak yang didapat apakah sudah terpenuhi secara finansial misalnya,” kata Politikus PKB itu.

    Anggota Komisi E lainnya, Rif’an, juga mengingatkan proses pemeliharaan pekerja lembur harus diperhitungan dan dihargai karena kondisi itu sudah menguras waktu pekerja diluar jam yang semestinya mereka bekerja. Menurut dia hal tersebut cukup manusiawi untuk dipertimbangkan dan dilakukan karena saat perusahaan memberikan hak secara benar maka pekerja akan memenuhi kewajibannya dengan baik.

    “Mari membicarakan terkait hak tenaga kerja saat lembur. Itu akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkannya,” ujar Legislator dari Fraksi Golkar itu.

    Menanggapi Dewan itu, Eri mengatakan selama ini sudah ada tunjangan kesehatan bagi pekerja. Untuk pembayaran tunjangan itu, kata dia, rinciannya yakni sebesar 4% dari perusahaan dan 1% dari gaji karyawan yang dipotong setiap bulan. Tidak hanya tunjangan kesehatan, lanjut dia, terdapat pula Jaminan kecelakaan (0,89% dari perusahaan), Jaminan Kematian (0,3% dari perusahaan), Jaminan Hari Tua (3,7 dari Perusahaan dan 2% dari pekerja), dan Jaminan Pensiun (2% dari perusahaan dan 1% dari karyawan).

    “Hal itu selalu diperhatikan perusahaan karena berdampak dengan produksi suksesnya pabrik sehingga kami harus seimbang dengan pemberian gaji dan tunjangannya. Kami bisa ditegur apabila tidak sesuai dengan prosedur pemerintah yang ada,” kata Eri. (tyas/ariel)

  • PRIME TOPIC: Mudik Lancar, Aman, & Nyaman

    SEMARANG – Menghadapi lebaran pada tahun ini, pihak-pihak terkait mulai melakukan perencanaan matang agar jalur mudik menjadi aman dan lancar. Dalam hal ini, Anggota Komisi D DPRD Jateng Ngainirrichadl mengatakan kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Jateng sudah cukup lancar.