SMKN 2 Demak Wajib Siapkan Siswa Masuk Dunia Kerja

1 ademak1

KUNJUNGAN KERJA. Komisi E mengunjungi SMKN 2 Demak pada Kamis (25/7/2019).(Foto: Priskilla Tyas)

DEMAK – Kalangan DPRD Jateng dari Komisi E melakukan kunjungan kerja ke SMK N 2 Demak, Kamis (25/7/2019). Kunjungan itu dilakukan untuk kembali mencari data dan informasi terkait perkembangan pendidikan di Jawa Tengah.

Komisi E berada di SMKN 2 Demak

Rombongan Komisi E diterima oleh Plt Kepala SMKN 2 Subekman. Saat pertemuan, pimpinan rombongan Muh Zen mengatakan, masalah perkembangan pendidikan wajib diperhatikan. Bagaimanapun pendidikan ada keterkaitan yang erat untuk penuntasan kemisikinan. Konsep itu harus diawali dari pola pendidikan dengan menciptakan peserta didik yang berkualitas terutama membekali mereka dengan keterampilan supaya siap memasuki dunia kerja.

“Secara kelembagaan Komisi E sering berdiskusi pendidikan di Jateng supaya SMK ini dikelola secara baik dan bertanggung jawab, bisa dilihat dari sektor sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah ini apakah sudah memenuhi guna meningkatkan proses pembelajaran siswa,” kata Zen.

Anggota Komisi E lainnya, Sri Marnyuni, mengatakan bahwa terkait dengan penyiapan industri, SMK di Demak harus mau berproses secara cepat demi mengejar kebutuhan tenaga kerja di berbagai perusahaanguna mengantisipasi agar pengangguran tidak terjadi. Menurut dia hal ini sangat berpengaruh bagi siswa supaya saat lulus siap menghadapi dunia kerja.

“Pekerjaan apa saja yang bisa diajak bekerja sama apakah sesuai dengan jurusan yang diambil atau tidak, dan bagaimana siswa dibimbing hingga mereka bekerja apakah sekolah sudah bekerja sama dengan berbagai sekolah atau belum,” tutur Marnyuni.

Menanggapi hal itu, Subekman mengatakan, dalam hal sarana dan prasarana sekolah sudah cukup baik. Hanya saja ada beberapa pemeliharaan atau ganti baru terkait komputer yang digunakan untuk UNBK. Ia juga mengatakan SMK N 2 Demak sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan guna perekrutan kebutuhan tenaga kerja.

Namun demikian, selama ini pola orang tua siswa menginginkan setelah lulus harus mendapatkan kerja di Demak. Banyak lulusan SMKN 2 yang tidak dapat kerja luar daerah hanya karena tidak mendapatkan izin.

“Sangat rumit jika berhubungan dengan kepercayaan orang tua, saat siswa sudah terekrut secara resmi, saat hari H bekerja, orang tua tidak memperbolehkan untuk bekerja di luar kota Demak dan berbagai alasan lain,” kata Subekman.(tyas/priyanto)

Berita Terkait

  • Komisi A Ingin Penghitungan Suara di KPU Berjalan Lancar

    BANYUMAS – Komisi A DPRD Jateng pada Selasa (20/2/2024), melakukan kunjungan kerja ke KPU Banyumas. Dalam kunjungan tersebut Komisi A diterima Ketua KPU Banyumas Rofingatun Khasanah beserta jajarannya di ruang rapat. Dalam kesempatan itu pimpin rombongan, Soetjipto menyampaikan, pihaknya turut memantau penyelenggaraan pemilu di Banyumas.

  • Ganjar Apresiasi Inovasi Studio BerlianTV

    GEDUNG BERLIAN – Studio BerlianTV mendapat sanjungan dari Gubernur Ganjar Pranowo. Hal itu terlihat saat orang nomor satu di Jateng tersebut menyambangi studio yang berada di Lantai 1 Gedung Berlian, Kamis (3/12/2020), didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Jateng Urip Sihabudin.

  • Perbanyak Pelatihan Kerja Jadi Cara Kota Tegal Tangani Kemiskinan

    TEGAL – Komisi E DPRD Jateng pada Senin (17/2/2025) berkunjung ke Kantor Pemkot Tegal guna mengetahui program penanganan kemiskinan. Sebagai daerah pesisir Pantura, Kota Tegal masih memiliki sejumah catatan terutama mengenai kemiskinan. Pertemuan itu langsung diterima oleh Pj Wali Kota Agus Dwi Sulistyantono di ruang kerjanya.

  • Disorot, Kredit Macet BPR BKK Kudus & Jepara

    KUDUS – Dalam monitoring kinerja keuangan BUMD jasa perbankan, Komisi C DPRD Provinsi Jateng melihat angka kredit macet (Non-Performing Loans/NPL) masih tinggi. Seperti di PT. BPR BKK Kudus (Perseroda), rasio NPL pada 2025 sebesar 12,89%.

  • Capaian Penyaluran Bankeudes di Blora 100%

    BLORA – Komisi A mengapresiasi capaian yang diambil Pemkab Blora dalam penyaluran bantuan keuangan desa pada tahun anggaran 2021. Bantuan keuangan tersebut mampu diserap oleh seluruh desa termasuk dengan laporan pertanggungjawabannya.