Komisi E Diskusi soal Pelayanan BPJS di Tegal

BPJS KESEHATAN. Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Tegal, Rabu (18/11/2026). (foto bintayi setiawati)
TEGAL – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Tegal, Rabu (18/11/2026). Tujuannya, memperoleh informasi dan pendalaman terkait sistem pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Tegal.
Rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dipimpin Sekretaris Komisi E, Zainuddin. Kedatangan rombongan disambut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tegal Ario Pambudi Trisnowibowo bersama jajarannya.
Saat berdiskusi, Zainuddin menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif sekaligus upaya memperoleh informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. “Kami selaku legislatif ingin mengawasi dan juga ingin mencari informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami ingin tahu bagaimana pengelolaan BPJS Kesehatan ini berjalan. Karena di sini ada uang rakyat, ini haknya rakyat, bagaimana pengelolaannya supaya bisa disalurkan dengan baik,” katanya.

Melalui pertemuan tersebut, berbagai persoalan yang selama ini terjadi dalam pelayanan BPJS Kesehatan, termasuk kendala proses klaim dan permasalahan lainnya, dapat menemukan solusi sehingga tidak terus berlarut-larut. Komisi E juga memberikan perhatian terhadap mekanisme pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, termasuk kemudahan akses layanan, sistem antrean, ketersediaan obat, dan optimalisasi pelayanan bagi peserta JKN.
“Semoga dengan pertemuan ini, hal-hal mengenai masalah klaim yang susah ataupun masalah-masalah lainnya yang sering terjadi di BPJS Kesehatan tidak berkepanjangan,” tambahnya.
Menanggapinya, Ario Pambudi Trisnowibowo menyampaikan paparan mengenai profil kantor cabang, kondisi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan berbagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah tingkat keaktifan peserta JKN di Kota Tegal.
Berdasarkan data per 1 November 2026, rasio keaktifan peserta tercatat sebesar 80,13%. Kondisi itu menjadi salah satu bahan pendalaman, terutama terkait upaya mengatasi kepesertaan nonaktif akibat tunggakan iuran peserta mandiri dan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, pembahasan juga mencakup koordinasi antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait dalam memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap memperoleh perlindungan serta akses pelayanan kesehatan. (danik/red.)







