RAPAT PARIPURNA: Penyesuaian dalam APBD Perubahan 2026 guna Menjaga Keseimbangan Fiskal Daerah
PERUBAHAN APBD. Sumanto bersama Ahmad Luthfi dalam rapat paripurna dengan agenda penjelasan gubernur atas Raperda Rancangan Perubahan APBD 2026, Selasa (29/6/2026). (foto teguh prasetyo)
GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng kembali menggelar rapat paripurna secara maraton. Setelah kemarin (28/9/2026) dilakukan penantanganan perubahan KUA & PPAS Perubahan APBD 2026, kini (29/9/2026) Gubernur Ahmad Luthfi memberikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD 2026.
Dalam rapat paripurna itu, ada 3 agenda pembahasan. Diantaranya penjelasan Gubernur atas Raperda Rancangan Perubahan APBD 2026 & Nota Keuangannya, Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2026, dan tanggapan/ jawaban Gubenur atas PU Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
Memasuki agenda pertama, Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto mempersilahkan Ahmad Luthfi untuk menyampaikan laporannya. Dihadapan Anggota Dewan, gubernur menjelaskan selama semester pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Jateng naik menjadi 5,8% lebih tinggi dari angka nasional 5,4%. Dari angka pertumbuhan itu didukung dengan adanya penurunan angka kemiskinan di Jateng.
Disebutkannya, struktur Rancangan APBD Perubahan 2026 yakni Pendapatan daerah Rp 23,19 triliun sebelumnya Rp 23,35 triliun dan Belanja Daerah Rp 23,65 triliun sebelumnya Rp 23,76 triliun. Untuk Pembiayaan Daerah, Rp 467,18 miliar yang sebelumnya mencapai Rp 414,5 miliar.
“Penyesuaian tersebut dilakukan guna menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus memastikan pendanaan program prioritas tetap terjaga,” kata gubernur.
Usai laporan gubernur, dilanjut agenda PU Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2026. Dimulai dari Fraksi Partai Golkar, yang dibacakan Anggota Fraksi Padmasari Mestikajati.
“Persoalan angka kemiskinan masih menjadi perhatian karena masih ada sekitar 3 juta penduduk miskin,” kata Padma dalam laporannya.
Setelah pembacaan laporan itu, Sumanto meminta Fraksi-fraksi lain untuk menyerahkan PU Fraksinya kepada Pimpinan DPRD dan gubernur. Mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, PKS, PPP, Partai Demokrat, dan Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas. (ariel/red.)
