Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

PERIODE DATA

31 Agustus 2026 – 6 September 2026

Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan

Ruang Lingkup Pemantauan

Pemantauan dilakukan terhadap percakapan dan pemberitaan mengenai DPRD Jawa Tengah pada kanal media sosial dan media mainstream. 

Kanal media sosial yang dianalisis meliputi: X (Twitter), Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Pemantauan mencakup topik, volume percakapan, sentimen, kanal penyebaran informasi, serta akun atau media yang berkontribusi dalam membentuk percakapan mengenai DPRD Jawa Tengah.

Tujuan Laporan

Laporan ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas kegiatan komunikasi DPRD Jawa Tengah di media sosial dan media mainstream sebagai bahan pengembangan strategi komunikasi ke depan.

Pengukuran dilakukan dengan beberapa indikator utama, yaitu: pertama mengidentifikasi topik utama percakapan yang dibicarakan warganet mengenai DPRD Jawa Tengah, termasuk melihat cakupan kanal media sosial tempat percakapan tersebut berlangsung.

Kedua, menganalisis sentimen percakapan mengenai DPRD Jawa Tengah dan entitas lain yang terkait dalam pemantauan, sekaligus mengidentifikasi potensi krisis, isu negatif, maupun informasi penting yang perlu mendapat perhatian.

Kemudian mengidentifikasi akun, authors, dan media yang membicarakan DPRD Jawa Tengah di media sosial maupun media mainstream, termasuk menganalisis sentimen dari setiap percakapan atau pemberitaan yang muncul.

Terakhir mengevaluasi perkembangan eksposur dan persepsi publik terhadap DPRD Jawa Tengah sebagai dasar untuk menentukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif.

Ringkasan Eksekutif Media Sosial – DPRD Jawa Tengah

Percakapan terkait DPRD Jawa Tengah selama periode pemantauan tercatat sebanyak 54 post dengan total 5.166 engagement. Sentimen positif mendominasi percakapan sebesar 98,15%, sementara sentimen negatif sebesar 1,85%. Komposisi tersebut menunjukkan persepsi publik yang sangat positif terhadap DPRD Jawa Tengah, meskipun masih terdapat sejumlah kecil kritik dalam percakapan yang teridentifikasi.

Instagram menjadi platform dengan kontribusi engagement terbesar, yakni 4.173 engagement. Hal ini menunjukkan Instagram menjadi kanal utama interaksi publik terhadap konten yang berkaitan dengan DPRD Jawa Tengah selama periode pemantauan.

Konten dengan engagement tertinggi berasal dari Jatengnews.id yang membahas dampak geothermal terhadap ketersediaan air bersih di Semarang dengan 332 engagement. Selanjutnya, konten Tribun Jateng mengenai ancaman aksi demonstrasi besar-besaran memperoleh 185 engagement, sedangkan konten DPRD Jateng terkait dukungan terhadap collaborative government memperoleh 116 engagement.

Tingginya engagement pada ketiga isu tersebut menunjukkan bahwa perhatian publik tidak hanya terfokus pada aktivitas kelembagaan DPRD, tetapi juga meluas pada isu lingkungan, ketersediaan layanan dasar, serta dinamika sosial-politik yang berkembang di Jawa Tengah.

Secara umum, tingginya proporsi sentimen positif menunjukkan citra dan persepsi publik terhadap DPRD Jawa Tengah berada dalam kondisi positif pada periode pemantauan. Namun, isu lingkungan dan dinamika aksi demonstrasi tetap perlu diperhatikan karena berpotensi memengaruhi persepsi publik apabila berkembang menjadi percakapan negatif yang lebih luas.

Peta Percakapan Media Sosial – DPRD Jawa Tengah

Instagram menjadi kanal dengan jumlah post tertinggi, yakni sebesar 31,48%, disusul TikTok 25,93% dan YouTube 24,07%. Sementara itu, Facebook dan X (Twitter) masing-masing berkontribusi 9,26%. Komposisi ini menunjukkan bahwa distribusi percakapan mengenai DPRD Jawa Tengah paling banyak terkonsentrasi di Instagram.

Instagram juga menjadi kanal dengan kontribusi engagement terbesar, mencapai 80,78%, jauh lebih tinggi dibandingkan TikTok sebesar 15,25% dan YouTube sebesar 3,91%. Facebook dan X (Twitter) memberikan kontribusi engagement yang relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Instagram merupakan kanal paling efektif dalam mendorong interaksi audiens terhadap isu dan konten DPRD Jawa Tengah.

Dari sisi sentimen, percakapan publik didominasi sentimen positif sebesar 98,15%, sedangkan sentimen negatif hanya 1,85% dan tidak ditemukan sentimen netral. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap DPRD Jawa Tengah berada dalam kondisi sangat positif dan kondusif selama periode pemantauan.

Secara keseluruhan, Instagram menjadi kanal strategis utama bagi DPRD Jawa Tengah, baik dari sisi volume percakapan maupun engagement. Optimalisasi konten visual, interaktif, dan informatif di kanal tersebut dapat menjadi salah satu prioritas dalam strategi komunikasi digital DPRD Jawa Tengah.

Tren Percakapan Mingguan – DPRD Jawa Tengah

Puncak volume percakapan terjadi pada 2 September, dengan 15 post dan 3.883 engagement. Lonjakan tersebut menunjukkan adanya satu momentum atau isu yang mampu mendorong peningkatan perhatian publik secara signifikan pada pertengahan periode pemantauan.

Engagement tertinggi juga tercatat pada 2 September, dengan capaian yang jauh melampaui hari-hari lainnya. Sebagai pembanding, 5 September mencatat 335 engagement, sedangkan 3 September sebanyak 329 engagement. Hal ini menunjukkan bahwa isu yang berkembang pada 2 September memiliki daya tarik interaksi audiens paling kuat selama periode pemantauan.

Setelah mencapai puncak pada 2 September, volume percakapan dan engagement cenderung menurun pada 3–6 September. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa eksposur DPRD Jawa Tengah pada periode ini sangat dipengaruhi oleh satu momentum besar, bukan oleh percakapan yang berlangsung secara merata sepanjang pekan.

Pola tersebut perlu menjadi perhatian dalam strategi komunikasi. Momentum dengan engagement tinggi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pesan kelembagaan, sementara pada hari-hari dengan aktivitas percakapan yang lebih rendah, DPRD Jawa Tengah dapat mempertahankan konsistensi eksposur melalui konten informatif, edukatif, dan interaktif.

Topik Utama dan Narasi Publik – DPRD Jawa Tengah

“Geothermal Gunung Ungaran dan aspirasi warga” menjadi topik dengan volume percakapan tertinggi, yakni sebanyak 18 post. Mayoritas percakapan memiliki sentimen positif, menunjukkan bahwa isu lingkungan, energi, serta respons terhadap aspirasi masyarakat menjadi salah satu perhatian utama publik terhadap DPRD Jawa Tengah selama periode pemantauan.

Dari sisi engagement, topik “Dieng Culture Festival dan tradisi ruwatan rambut gimbal” mencatat respons tertinggi dengan 3.587 engagement dari satu post. Capaian tersebut jauh melampaui topik “Geothermal Gunung Ungaran dan aspirasi warga” yang memperoleh 582 engagement, serta “PHK PT SGS dan pemenuhan hak buruh” dengan 229 engagement. Hal ini menunjukkan bahwa isu budaya dan kearifan lokal dapat menghasilkan engagement yang sangat tinggi ketika dikemas dalam konten yang menarik dan memiliki daya tarik emosional bagi audiens.

Narasi publik secara keseluruhan didominasi sentimen positif, terutama pada isu geothermal, pelestarian budaya, PHK dan pemenuhan hak buruh, serta collaborative government. Kondisi ini menunjukkan respons publik yang relatif konstruktif terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan DPRD Jawa Tengah.

Sentimen negatif hanya muncul secara terbatas pada isu geothermal, sehingga isu tersebut perlu tetap dipantau. Meskipun proporsinya kecil, percakapan negatif dapat menjadi indikator adanya kekhawatiran atau aspirasi warga yang perlu direspons melalui komunikasi yang informatif, transparan, dan berbasis data.

Secara strategis, isu lingkungan dan aspirasi warga memiliki potensi sebagai ruang komunikasi substantif, sementara isu budaya menunjukkan potensi engagement yang tinggi. Keduanya dapat dioptimalkan dengan pendekatan komunikasi yang berbeda: informatif dan responsif untuk isu publik, serta visual dan storytelling untuk isu budaya.

Pemantauan Ketua DPRD Jawa Tengah

Eksposur Ketua DPRD Jawa Tengah masih relatif terbatas, dengan hanya 1 post yang tercatat selama periode pemantauan dan menghasilkan 41 engagement. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas maupun percakapan publik yang secara spesifik menyebut Ketua DPRD belum banyak muncul pada periode tersebut.

Dari sisi sentimen, seluruh percakapan tercatat positif sebesar 100%, tanpa ditemukan sentimen netral maupun negatif. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan yang muncul terkait Ketua DPRD Jawa Tengah berada dalam kondisi sangat kondusif.

Post dengan engagement tertinggi berasal dari Instagram, dengan 41 engagement. Seluruh interaksi terkait Ketua DPRD pada periode ini terkonsentrasi pada satu unggahan, sehingga capaian tersebut belum dapat menggambarkan pola persepsi publik secara lebih luas.

Secara strategis, rendahnya volume percakapan menjadi ruang untuk meningkatkan eksposur Ketua DPRD Jawa Tengah melalui konten yang menampilkan aktivitas, kebijakan, respons terhadap aspirasi masyarakat, serta capaian kelembagaan. Penguatan distribusi konten di Instagram dapat menjadi salah satu pilihan mengingat kanal tersebut menjadi penyumbang engagement terbesar pada pemantauan DPRD Jawa Tengah secara keseluruhan.

Pemantauan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah

Percakapan terkait Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah tercatat sebanyak 6 post dengan total 61 engagement. Seluruh percakapan didominasi sentimen positif, menunjukkan bahwa eksposur para Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah berada dalam kondisi kondusif, meskipun volume percakapannya masih relatif terbatas.

Heri Pudyatmoko menjadi figur dengan eksposur dan engagement tertinggi, dengan 3 post dan 37 engagement. Topik yang paling menonjol berkaitan dengan dukungan terhadap Prabowo, yang menjadi narasi utama dalam percakapan mengenai dirinya selama periode pemantauan.

Setya Arinugroho mencatat 2 post dengan 24 engagement, dengan narasi utama mengenai dukungan terhadap pelestarian budaya lokal. Isu tersebut menunjukkan adanya ruang komunikasi yang mengaitkan peran legislatif dengan pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Mohammad Saleh tercatat dalam 1 post, namun belum menghasilkan engagement. Sementara itu, Sarif Abdillah tidak mencatat percakapan selama periode pemantauan.

Secara keseluruhan, eksposur Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah masih terkonsentrasi pada Heri Pudyatmoko dan Setya Arinugroho. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan eksposur bagi seluruh figur Wakil Ketua melalui konten yang menampilkan aktivitas kelembagaan, respons terhadap aspirasi masyarakat, serta isu-isu yang relevan dengan kebutuhan publik.

Dari sisi strategi komunikasi, keragaman narasi perlu diperluas agar eksposur para Wakil Ketua tidak hanya muncul pada isu personal atau dukungan politik, tetapi juga memperkuat citra kelembagaan melalui isu pelayanan publik, kebijakan daerah, pengawasan, dan aspirasi masyarakat.

Pemantauan Pemprov Jawa Tengah

Pemprov Jawa Tengah mencatat 284 post dengan total 54.362 engagement selama periode pemantauan. Sentimen positif mendominasi sebesar 90,85%, diikuti sentimen negatif 7,39% dan netral 1,76%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa respons publik terhadap Pemprov Jawa Tengah secara umum masih sangat kondusif, meskipun terdapat sejumlah isu kritis yang memunculkan percakapan negatif.

Dari sisi volume percakapan, topik “bansos lansia dan penyalahgunaan KTP untuk judol” menjadi isu yang paling banyak dibicarakan, dengan 33 post positif dan 5 post negatif. Selanjutnya, isu kebakaran TPA Putri Cempo dan penanganan warga serta bantuan logistik tahap kedua juga menjadi perhatian publik. Hal ini menunjukkan bahwa isu sosial, perlindungan masyarakat, kebencanaan, dan penanganan kondisi darurat menjadi tema yang cukup dominan dalam percakapan mengenai Pemprov Jawa Tengah.

Dari sisi engagement, topik “kebakaran TPA Putri Cempo dan penanganan warga” menjadi isu dengan respons tertinggi, mencapai 13.677 engagement. Berikutnya, topik “geothermal Gunung Ungaran dan aspirasi warga” mencatat 12.489 engagement, sedangkan “bansos lansia dan penyalahgunaan KTP untuk judol” memperoleh 9.273 engagement.

Tingginya engagement pada ketiga isu tersebut menunjukkan bahwa perhatian publik paling kuat tertuju pada persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama penanganan bencana, isu lingkungan, perlindungan sosial, serta respons pemerintah terhadap aspirasi warga.

Secara keseluruhan, Pemprov Jawa Tengah memiliki eksposur dan engagement yang jauh lebih besar dibandingkan DPRD Jawa Tengah pada periode pemantauan. Namun, munculnya sentimen negatif pada isu bansos dan penyalahgunaan KTP untuk judi online serta isu kebencanaan perlu menjadi perhatian dalam strategi komunikasi, khususnya dengan mengedepankan informasi yang cepat, transparan, dan menunjukkan langkah konkret pemerintah.

Share of Voice Seluruh Wilayah

Total engagement seluruh wilayah mencapai 628.068 selama periode pemantauan. DPRD Kabupaten Pekalongan menjadi kontributor terbesar dengan 491.541 engagement atau 78,26%, menunjukkan dominasi yang sangat kuat dalam percakapan lintas wilayah.

DPRD DKI Jakarta menempati posisi kedua dengan 61.949 engagement atau 9,86%, disusul Pemprov Jawa Tengah dengan 54.362 engagement atau 8,66%. Data tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi engagement masih sangat terpusat pada DPRD Kabupaten Pekalongan, sementara entitas lainnya memiliki porsi yang jauh lebih kecil.

DPRD Jawa Tengah mencatat 5.166 engagement, atau sekitar 0,82% dari total engagement seluruh wilayah. Capaian tersebut masih berada di bawah DPRD DKI Jakarta, Pemprov Jawa Tengah, serta dominasi DPRD Kabupaten Pekalongan.

Entitas lain mencatat kontribusi yang relatif kecil, yakni DPRD Jawa Barat sebesar 5.070 engagement dan DPRD Jawa Timur sebesar 3.687 engagement. Sementara itu, DPRD Kabupaten Pemalang dan DPRD Kota Pekalongan berada pada posisi dengan kontribusi engagement terendah.

Secara keseluruhan, Share of Voice periode ini sangat dipengaruhi oleh satu momentum besar di Kabupaten Pekalongan, sehingga perbandingan antarwilayah perlu dibaca dengan mempertimbangkan adanya konsentrasi engagement yang sangat tinggi pada satu entitas. Bagi DPRD Jawa Tengah, kondisi ini menunjukkan perlunya memperkuat konten yang memiliki daya jangkau dan daya interaksi tinggi agar posisi dalam percakapan lintas wilayah semakin kompetitif.

Pemantauan DPRD Kabupaten/Kota Terkait — Pekalongan, Pemalang, Batang

Percakapan mengenai DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang didominasi oleh Kabupaten Batang, terutama melalui isu dugaan absensi ALF dan keterkaitan dengan dapur MBG. Isu tersebut mencatat 5 post dengan sentimen negatif, menunjukkan adanya tekanan isu kritis terhadap DPRD Kabupaten Batang selama periode pemantauan.

Dari sisi engagement, DPRD Kabupaten Batang juga menjadi entitas dengan respons publik tertinggi. Isu yang sama menghasilkan 569 engagement dari 5 post, jauh melampaui DPRD Kabupaten Pemalang yang memperoleh 104 engagement melalui isu pinjaman daerah PT SMI dan sorotan DPRD. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu kontroversial memiliki daya dorong interaksi publik yang lebih kuat dibandingkan percakapan kelembagaan yang bersifat rutin.

Narasi positif tetap muncul dari DPRD Kabupaten Pemalang dan DPRD Kota Pekalongan, terutama terkait Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD 2026, serta kunjungan kerja Komisi C DPRD Kota Pekalongan dan penyaluran logistik kebencanaan. Namun, eksposur dan engagement dari narasi tersebut masih belum mampu mengimbangi dominasi isu negatif yang berkembang di Kabupaten Batang.

Secara keseluruhan, Kabupaten Batang menjadi titik perhatian utama dalam pemantauan wilayah terkait, dengan isu negatif sebagai penggerak utama percakapan dan engagement. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dari sisi komunikasi publik, terutama untuk memastikan klarifikasi dan informasi resmi dapat menjangkau audiens secara cepat guna mencegah berkembangnya persepsi negatif.

Sementara itu, Pekalongan dan Pemalang memiliki peluang untuk memperkuat eksposur melalui narasi positif berbasis kinerja kelembagaan, seperti pembahasan kebijakan daerah, pengawasan anggaran, pelayanan publik, serta respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Perbandingan Percakapan DPRD Provinsi Lain — Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Banten

DKI Jakarta menjadi wilayah dengan volume percakapan tertinggi, dengan total 286 post atau 42,56% dari keseluruhan 672 post. Tingginya volume tersebut terutama dipengaruhi isu usulan kenaikan tarif Taman Margasatwa Ragunan yang menjadi perhatian utama audiens.

Dari sisi engagement, DKI Jakarta juga mendominasi dengan 19.897 engagement, jauh di atas Jawa Timur sebesar 2.348 engagement dan Jawa Barat sebesar 1.891 engagement. Kondisi ini menunjukkan isu yang berkembang di DKI Jakarta memiliki daya tarik dan kemampuan memicu interaksi publik lebih tinggi dibandingkan wilayah benchmark lainnya.

Sentimen percakapan di seluruh wilayah cenderung positif, mencakup DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DI Yogyakarta, dan Banten. Hal ini menunjukkan kondisi komunikasi publik antardaerah pada periode pemantauan relatif kondusif, meskipun masing-masing wilayah memiliki isu dan karakter percakapan yang berbeda.

Secara strategis, DKI Jakarta dapat menjadi benchmark utama dari sisi kemampuan isu dalam menghasilkan engagement. DPRD Jawa Tengah perlu mengidentifikasi karakter isu yang memiliki daya tarik tinggi bagi publik, sekaligus mengemas isu kelembagaan dan aspirasi masyarakat dalam konten yang lebih relevan, aktual, dan berpotensi mendorong interaksi.

Ringkasan Strategis Media Sosial

Kesimpulan Keseluruhan

Percakapan media sosial terkait DPRD Jawa Tengah pada periode 31 Agustus–6 September 2026 mencatat 54 post dengan total 5.166 engagement. Percakapan didominasi sentimen positif sebesar 98,15%, dengan Instagram menjadi kanal penyumbang engagement terbesar sebesar 80,78%.

Instagram menjadi kanal utama komunikasi DPRD Jawa Tengah, baik dari sisi jumlah posting sebesar 31,48% maupun engagement sebesar 80,78%. Dominasi tersebut menunjukkan tingginya efektivitas konten visual dalam menarik perhatian dan mendorong keterlibatan audiens.

Sorotan Strategis

Puncak engagement terjadi pada 2 September 2026, dengan 15 posting dan 3.883 engagement. Salah satu percakapan yang muncul adalah topik “DPRD Jateng Temui Massa Jateng Guyub”, yang menghasilkan 147 engagement dari satu posting.

Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto, menjadi figur pimpinan yang paling menonjol, dengan 1 posting dan 41 engagement. Percakapan terkait figur tersebut tercatat 100% positif, menunjukkan respons publik yang kondusif terhadap eksposur pimpinan.

Narasi positif juga terlihat pada topik Jogo Kali, yang menunjukkan adanya perhatian publik terhadap isu lingkungan dan kepedulian terhadap kondisi wilayah. Isu tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi yang lebih dekat dengan kepentingan masyarakat.

Isu yang Perlu Dipantau

Isu “Anggota DPRD Batang Diduga Sering Absen” menjadi salah satu isu negatif yang perlu mendapat perhatian, dengan 163 engagement dan sentimen negatif. Komunikasi proaktif berupa klarifikasi dan transparansi terkait kehadiran anggota diperlukan untuk meredam potensi kekhawatiran serta persepsi negatif publik.

Tren penurunan aktivitas dan engagement setelah puncak 2 September perlu dipantau, terutama pada isu PHK massal dan absensi anggota DPRD yang memiliki daya tarik relatif lebih rendah. Penguatan konten yang aktual, relevan, dan interaktif diperlukan untuk menjaga konsistensi keterlibatan audiens.

Eksposur pimpinan DPRD perlu diperkuat secara berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan frekuensi penyebutan dan narasi positif Ketua DPRD Sumanto. Konten mengenai budaya, lingkungan, aspirasi masyarakat, dan proyek strategis daerah dapat menjadi pilihan untuk memperkuat citra kepemimpinan sekaligus membangun kepercayaan publik.

Lampiran: Percakapan DPRD Jawa Tengah — Isu Utama

ISU · 01 DPRD Jateng Soroti Dampak Geotermal Gunung Ungaran

Anggota DPRD Jawa Tengah Muhammad Farchan menilai rencana pengembangan geotermal Gunung Ungaran perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait potensi dampaknya terhadap lingkungan dan ketersediaan air. Menurutnya, dampak proyek tersebut berpotensi dirasakan tidak hanya di Kabupaten Semarang, tetapi juga Kabupaten Kendal dan Kota Semarang.

ISU · 02 DPRD Jateng Terima Aspirasi Aliansi Jateng Guyub

Aliansi Jateng Guyub kembali menggelar aksi di Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menagih tindak lanjut atas tuntutan terkait konflik agraria, lingkungan, ruang hidup, kriminalisasi, hingga ketenagakerjaan. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jawa Tengah menerima perwakilan warga bersama Anggota Komisi A DPRD Jateng Ribut Budi Santoso sebagai bagian dari respons terhadap aspirasi masyarakat.

ISU · 03 DPRD Jateng Dukung Pemerintahan Kolaboratif

DPRD Jawa Tengah mendukung penerapan prinsip pemerintahan kolaboratif dalam pembangunan daerah. Dukungan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi lintas pihak agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

ISU · 04 DPRD Jateng Kawal Aspirasi Geotermal Gunung Ungaran

Pemprov Jawa Tengah menyatakan siap menjembatani aspirasi masyarakat terkait rencana pengembangan geotermal Gunung Ungaran yang masih dalam tahap kajian berdasarkan data teknis dan dampak lingkungan. DPRD Jateng juga akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memastikan skema pembangunan, manfaat, serta potensi risikonya dikaji secara menyeluruh.

ISU · 05 Bagus Suryokusumo Inisiasi Ojo Dumeh Fest

Anggota Komisi E DPRD Jateng Bagus Suryokusumo menginisiasi Ojo Dumeh Fest putaran ke-11 yang menghadirkan kolaborasi campursari dan jaran kepang di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Kegiatan tersebut menjadi ruang penguatan kreativitas seni lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi bagi pelaku UMKM setempat.

ISU · 06 DPRD Jateng Bahas Renja dan Pokir 2027

DPRD Jawa Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan Rencana Kerja (Renja) dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2027. Rapat tersebut sekaligus menjadi momentum penutupan masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025/2026 dan pembukaan masa persidangan pertama Tahun Sidang 2026/2027.

Info Lainnya