PEMBAHASAN : Pansus DPRD Jateng melakukan pembahasan RPJMD dengan Bappeda DKI Jakarta.(foto: ervan ramayudha)
JAKARTA – Sebagai bagian dari proses penyusunan RPJMD Prov. Jateng 2025–2030, Pansus DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja dan diskusi bersama dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Kamis (3/7/2025). Turut dalam pembahasan itu Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo serta jajaran stakeholder Pemprov Jateng.
“Kami ke sini untuk menggali perspektif, prioritas pembangunan, arah kesesuaian dan akomodasi pusat dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta,” ucap Ketua Pansus Ferry Wawan Cahyono kepada Sekretaris Bappeda DKI Jakarta Budi Setiawan beserta Kepala Bidang Perencanaan Stratetigis Kawasan Rama Permana.
Budi menjelaskan, dengan mengambil visi-misi Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, sampai sekarang ini masih terdapat isu-isu Pembangunan yang perlu diselesaikan. Di antaranya pemenuhan layanan dasar, penanganan dampak iklim dan degradasi kualitas lingkungan hidup, ketimpangan sosial, peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian, serta tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Selain itu, Jakarta juga perlu mengejar ketertinggalan dari perkembangan kota-kota global lainnya di dunia. Jakarta sekarang ini menempati peringkat ke 74 dari 156 kota dunia. Untuk itu, arah dan ritme pembangunan Jakarta saat ini perlu diakselerasi dengan langkah strategis untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus meningkatkan posisi dan citra positif Jakarta di kancah global,” ucapnya.
Sementara anggota Pansus Sri Hartini menyoroti perihal prioritas pusat seperti Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat bisa dilakukan dan diintegrasikan di dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta.
Rama menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sudah menyelaraskan kebijakan tersebut masuk dalam RPJMD. Sekarang ini mengenai Koperasi Merah Putih maupun Sekolah rakyat sedang dilakukan pembahasan dengan OPD terkait.
Anggota Pansus Yohannes Winarto tertarik mempertanyakan konsep mekanisme sinergi antara eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta dalam penyusunan RPJMD.
“Adakah praktik baik yang bisa diadaptasi di Jawa Tengah? Sejauh mana peran DPRD DKI Jakarta dalam memberikan masukan terhadap dokumen rancangan RPJMD?” tanyanya.
Budi menyatakan, Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno disetiap kesempatan meminta supaya hubungan relasi dengan DPRD dikuatkan. Sebagai Lembaga legislative, DPRD juga turut memberikan sumbahsih pemikiran untuk turut menyukseskan visi dan misi gubernur.(tyo/priyanto)
