Komisi A Ingin Penyaluran Bankeudes Tak Ada Hambatan

LAKUKAN MONITOR: Jajaran Komisi A melakukan monitor penyaluran bankeudes di Batang.(foto: ervan ramayudha)

BATANG – Penyaluran anggaran bantuan keuangan desa (bankeudes) perlu mendapat perhatian serius. Pada Kamis (10/3/2022), Komisi A DPRD Jateng memantau penyaluran bankeudes tahun anggaran 2021 di Batang.

Pada kesempatan itu, rombongan Dewan didampingi Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah Didi Hariyadi mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Batang diterima Kepala Dinas Rusmanto beserta jajarannya di aula kantor setempat.

Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat mengatakan, Komisi A memiliki kepentingan untuk berkunjung ke kabupaten–kabupaten guna memonitor penyalurannya tepat sasaran. Pentingnya memonitor penyaluran bantuan tersebut mengingat alokasi anggaran yang dikucurkan terbilang besar. Pada tahun anggaran 2022 saja senilai Rp 1,7 triliun.

“Kami ingin mendengarkan secara langsung bagaimana manfaat dari bantuan keuangan telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten / Kota. Apa saja hambatan, manfaat, serta usulannya apa saja sehingga nanti pada 2023,” ungkapnya.

Data menyebutkan, Batang pada tahun 2021 mendapatkan alokasi bantuan untuk 251 lokasi. Selanjutnya pada 2022 menjadi 269 lokasi. Pada SK tahap I sudah ada 263 titik senilai Rp 33 miliar  dan total bantuan sesuai Peraturan Gubernur Rp 41 miliar.

Sementara dalam paparannya, Rusmanto menjelaskan, terkait bantuan keuangan desa pada 2021 mendapatkan 251 lokasi bantuan dengan bantuan keseluruhan sebesar Rp 40,5 miliar. Kemudian dari 251 lokasi yang mendapatkan bantuan ada dua lokasi tidak bisa dilaksanakan dan tidak bisa diambil yaitu di Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal.

“Sesuai verifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah bersama Pemkab Batang tidak memenuhi syarat karena karena kurang penting. Juga ada di Desa Bawang, Kecamatan Bawang. Lokasi yang diusulkan dan setelah dilakukan survey kondisi sarana dan prasarananya masih dalam kondisi bagus,” ucapnya.

Rusmanto mengungkapkan, di Desa Selokarto (Pecalungan) sampai sekarang ini pembangunan belum selesai. Kondisi cuaca sangat menentukan cepat lambatnya pekerjaan proyek. Sementara dalam hal pelaksanaan Bina Masyarakat (Binmas) diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Bankeu.

Untuk Bankeu Provinsi tahun 2022 ini sudah menerima SK Gubernur. Ada 269 lokasi dengan nominal bantuan Rp 41,3 miliar.

Saat ini kami telah mengirimkan surat peringatan kepada desa penerima Bankeu tahun 2021. Mudah-mudahan ini bisa sesuai target Pemerintah Provinsi untuk Penetapan Th. 2022 ini pada bulan April sudah bisa disalurkan,” jelas Rusmanto.(ayutami/priyanto)