Bambang Kusriyanto
UNGARAN – Pemerintah Provinsi Jateng kini menjalankan kebijakan pemerintah pusat mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021. Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto berharap aturan itu dapat dijalankan dengan tegas.
Ia menilai ketegasan tersebut perlu dilakukan, mengingat kasus Covid-19 di Jateng masih sangat tinggi. Untuk itu, sikap tegas pemerintah dapat dilakukan dengan penerapan sanksi terhadap semua pihak yang melanggar demi mencegah penyebaran Covid-19.
“Sanksi itu tindakannya harus lebih tegas dan jelas. Mulai peringatan tertulis, hingga penghentian sementara kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM Darurat,” katanya, Sabtu (3/7/2021).
Ia juga meminta seluruh elemen pemerintahan daerah di Jateng mulai eksekutif, legislatif, hingga yudikatif mendukung aturan tersebut. Menurut dia dukungan sangat diperlukan sebagai upaya melaksanakan tugas kemanusiaan secara bersama-sama.
“Jangan khawatir dengan persepsi publik bahwa yang digunakan kekuasaan, yang diterapkan ini adalah tugas kemanusiaan, untuk menyelamatkan nyawa manusia dari pandemi Covid-19. DPRD Jateng mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu melawan Covid-19,” tegas Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng itu.
Pria yang akrab disapa Bambang Kribo itu juga mendorong Pemprov Jateng bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan PPKM Darurat. Dikatakannya, jika tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah, dikhawatirkan klaster baru akan terus muncul dan semakin banyak warga yang terpapar Covid-19.
“Kepala daerah harus tegas. Kondisi seperti ini jangan digunakan untuk pencitraan tapi harus ada tindakan nyata yang dilakukan Pemprov, Pemkot, dan Pemkab untuk menurunkan angka positif Covid-19,” ucapnya sembari menambahkan, “rumah sakit sudah penuh dan tidak bisa menampung. Jumlah tenaga kesehatan juga terbatas. Jika kondisi ini terus terjadi, masyarakat akan menyalahkan pemerintah karena pelayanan kesehatan kurang maksimal.”
OBAT MAHAL
Ia juga menyoroti soal adanya kecenderungan mahalnya harga obat. Ia berharap ada pengawasan di apotek dan toko obat yang menaikkan harga obat dan peralatan medis secara tak wajar. Ia menilai pengawasan itu penting karena nantinya memberatkan masyarakat yang membutuhkan obat dan peralatan medis seperti oksigen.
“Perlu dilakukan operasi di toko obat dan apotek. Kalau menaikkan harga obat seenaknya sendiri, berikan sanksi, peringatan, bahkan penutupan sementara,” tegasnya lagi.
Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat juga perlu dilakukan dengan cara penyediaan obat dan vitamin bagi masyarakat secara gratis. Ia menilai upaya itu salah satu perwujudan Program Jogo tonggo sehingga yang diterapkan bukan hanya untuk menjaga orang keluar masuk wilayah dan mengawasi warga yang positif Covid-19 tapi juga menyalurkan obat dan vitamin yang dibutuhkan masyarakat.
“Pemprov perlu untuk membantu memberikan obat-obatan, vitamin, hingga sembako. Soal anggarannya, bisa kita bicarakan. DPRD akan selalu mendukung, kalau itu betul betul digunakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Kita semua berharap tidak muncul klaster baru yang akan menambah angka positif Covid-19 di Jateng,” tandasnya. (cahyo/ariel)
