setwan jateng

  • Penyaluran Kredit Produktif di Bank Jateng Cabang Tegal Tinggi

    TEGAL – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyambangi Bank Jateng Cabang Tegal dalam rangka penyusunan Raperda tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD, Rabu (8/3/2023). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto mengapresiasi upaya yang dilakukan Bank Jateng Cabang Kota Tegal meningkatkan penyaluran kredit produktif yang besarannya melampaui kredit konsumsi.

  • Perlu, Restrukturisasi TPS dilakukan secara Detail

    BOYOLALI – Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong restrukturisasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di KPU Kabupaten Boyolali karena akan berdampak pada efektifitas anggaran, baik anggaran Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Restrukturisasi itu harus mempertimbangkan rasio dan keterjangkauan mengingat Boyolali memiliki letak geografis yang konturnya beragam, sangat dekat dengan puncak gunung berapi di bagian atas dan Bendung Kedung Ombo dibawahnya.

  • Kredit Macet di BPR BKK Demak Masih Tinggi

    DEMAK – Angka Non-Performing Loans (NPL atau kredit macet) tinggi menjadi perhatian Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat meninjau perkembangan BPR BKK Perseroda Demak, Selasa (7/3/2023). Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa angka NPL di BPR BKK Demak mencapai 11,24%, dimana rasio NPL ideal lembaga keuangan adalah dibawah 5%.

  • Komisi C Monitor Kinerja Keuangan BPR BKK Cabang Demak

    DEMAK – Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring ke PT. BPR BKK Jateng Perseroda Kantor Cabang Demak, Senin (6/3/2023). Pada kesempatan itu, Analis Kebijakan Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Agus Prasetyo menyampaikan, berdasarkan evaluasi OJK, BPR BKK yang ada di Jateng masih dalam posisi sehat. 

  • DPRD Kalsel ‘Belajar’ Tatib ke Gedung Berlian

    GEDUNG BERLIAN – Pansus Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Kalsel menyambangi DPRD Provinsi Jateng, Senin (6/3/2023), guna studi komparasi mengenai pembentukan tatib. Rombongan dewan itu diterima Ketua BK DPRD Provinsi Jateng Stephanus Sukirno bersama Anggota BK, Yusuf Hidayat dan Muhammad Yunus, di Lantai 4 Ruang Banggar Gedung Berlian.

  • BPHN Apresiasi JDIH Setwan Jateng

    PRODUK HUKUM. Setwan Provinsi Jateng bersama BPHN di Ruang JDIH, Lantai 2 Gedung Berlian, Kota Semarang, Senin (6/3/2023), membahas soal produk hukum. (foto ariel noviandri) GEDUNG BERLIAN – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM menyambangi Gedung Berlian, tepatnya di…

  • Komisi D Soroti Perkembangan KITB

    BATANG – Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan pihak pengelola kawasan industri terpadu Batang (KITB), baru-baru ini, membahas soal perkembangan kawasan yang mampu menarik banyak investor. Seperti dikatakan Direktur Kelembagaan & Humas Fakhrur Rozi, KITB nantinya dibentuk komite khusus untuk merealisasikan area kawasan yang green, smart, modern, & sustainable. 

  • Jelang Pemilu 2024, Sinergi Penyelenggara Perlu Ditingkatkan

    UNGARAN – Komisi A DPRD Provinsi Jateng masih memantau kesiapan Pemilu 2024 di sejumlah daerah, salah satunya ke Kantor KPU Kabupaten Semarang. Saat berdiskusi dengan komisioner KPU setempat, baru-baru ini, Komisi A meminta agar semua penyelenggara pemilu mampu berkoordinasi dengan baik agar tercipta sinergi positif.

  • Bahas Raperda Kedaulatan Pangan bersama Dishanpan & Distanbun

    UNGARAN – Dalam penyusunan Raperda tentang Kedaulatan Pangan, Komisi B DPRD Provinsi Jateng terus melakukan pendalaman materi untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Seperti saat Komisi B menyambangi Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) dan Dinas Pertanian & Perkebunan (Distanbun) di Komplek Tarubudoyo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang pada Rabu dan Kamis (1-2/3/2023).

  • KPU Cilacap Diskusikan Sharing Anggaran Pemilu 2024

    CILACAP – KPU Kabupaten Cilacap mengemukakan ‘uneg-uneg’ terkait dinamika dan kendala persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Paparan itu disampaikan saat Komisi A DPRD Provinsi Jateng menyambangi KPU Kabupaten Cilacap dalam rangka monitoring persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kantor KPU, Senin (27/2/2023).