SOSIALISASI NON-PERDA: Perlunya Pembenahan Infrastruktur Desa
WONOPRINGGO – Meski pemerintah sudah menggelontorkan Dana Desa, namun masih banyak wilayah desa memiliki infrastruktur yang belum terbenahi.
RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur mengenai Raperda Pesantren
GEDUNG BERLIAN – Empat wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, Heri Pudyatmoko, Ferry Wawan Cahyono, dan Quatly Abdulkadir Alkatiri memimpin rapat paripurna, Jumat (29/7/2022). Rapat itu mengagendakan penjelasan gubernur soal Raperda tentang Fasilitasi & Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren.
Penting, Penerapan Tata Bahasa yang Baik dalam Perundang-undangan
SEMARANG – Redaksional penggunaan tata bahasa penyusunan perundang-undangan dan surat menyurat dalam lingkup lembaga pemerintah masih jauh dari kata baik. Sehingga, perlu pembinaan dan edukasi pendampingan penyusunan tata kebahasaan agar penerapan peraturan yang diterbitkan pemerintah dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
Pantau Bale Kambang Ambarukmo, Pelajari Pembenahan Wisata Budaya
YOGYAKARTA – Perkembangan sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian Komisi B DPRD Provinsi Jateng. Salah satu upayanya yakni dengan mempelajari pembenahan sejumlah objek wisata ke daerah lain, salah satunya Provinsi DIY.
FOCUS GROUP DISCUSSION: Strategi UMKM Solo Tembus Pasar Internasional
BERWIRAUSAHA: Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir Alkatiri menyemangati para pelaku UMKM di Solo supaya pantang mundur dalam berwirausaha.(foto: prianto) SURAKARTA – Banyak cara untuk bisa menembus pasar internasional. Digital pemasaran masih menjadi cara ampuh untuk menjaring pembeli, sepanjang produk yang…
SOSIALISASI PERDA: Perda No 4/2021 Jadi Payung Hukum Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan
SUKOHARJO – Pemuda sebagai generasi penerus harapan bangsa menjadi subjek utama untuk kemajuan negara. Dalam pengembangan kepemudaan tentunya membutuhkan payung hukum dan wadah yang dapat difungsikan untuk mengatur agar para pemuda tidak salah mengambil langkah demi tujuan untuk kemajuan bangsa.
SOSIALISASI NON-PERDA: Sektor Pariwisata Dioptimalkan, Tingkat Kemiskinan Diturunkan
WONOSOBO – Pemerintah Provinsi Jateng sampai sekarang masih terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Wonosobo. Data Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 menyebutkan, pada 2017 jumlah penduduk Wonosobo mencapai 858.273 jiwa dan dari angka itu, data Naskah Akademik Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo mencatat jumlah penduduk miskin pada 2018 mencapai 138.300 jiwa atau 17,58%.
DPRD Jateng Raih ‘Nirwasita Tantra 2021’ dari Menteri LHK
JAKARTA – DPRD Provinsi Jateng sabet penghargaan Nirwasita Tantra dari Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK) sebagai terbaik 1 kategori Provinsi dalam Pengelolaan lingkungan Hidup & Kehutanan Daerah. Acara penganugrahan itu digelar di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (20/7/2022).
SOSIALISASI NON-PERDA: Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Anak
BANCAK – Pendidikan karakter sangat besar pengaruhnya untuk masa depan. Maka dari itu, kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ yang dilakukan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto kali ini mengangkat tema ‘Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter,’ di Aula Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, Rabu (20/7/2022).
Banmus Paparkan Program Proaktif kepada DPRD Rembang
GEDUNG BERLIAN – Rombongan DPRD Rembang pada Selasa (19/7/2022) ke DPRD Jateng terkait peningkatan fungsi kapasitas anggota dewan. Menerima rombongan, sejumlah anggota DPRD Jateng dari Komisi E Yudi Indras, Padmasari Mestika (Komisi C) dan Sri Marnyuni (Sekretaris Komisi B) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Jateng, Gedung Berlian, Selasa (19/07/2022).
DPRD Sambut Rombongan Haji Kloter 5
BOYOLALI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono menyambut kedatangan Kloter 5 Embarkasi Solo di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Senin (18/7/2022). Rombongan Haji Kloter 5 itu berasal dari Kabupaten Grobogan.
DPRD Minta KPU Jateng Kalkulasikan Anggaran Kebutuhan Pilkada 2024
GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah meminta perlu segera diterbitkan peraturan gubernur (pergub) guna penetapan alokasi anggaran daerah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
