GEDUNG BERLIAN –Â Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.Â
YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
MADIUN –Â Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyambangi PG. Rejo Agung Baru, Selasa (30/6/2026). Tujuannya, mendapatkan informasi untuk mengoptimalkan kinerja BUMD yang menangani sektor pangan seperti Jateng Agro Berdikari (JTAB).
JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).
BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)
SEMARANG –Â Bappenas RI saat ini terus melaksanakan tahapan penilaian ke sejumlah daerah, salah satunya ke Provinsi Jateng. Penilaian itu sendiri dilakukan dalam rangka pelaksanaan ‘Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026.’
SURAKARTA – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mendorong perluasan program sekolah kemitraan dan penguatan Sekolah Rakyat sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurut dia pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri.
TEGAL – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Doktor Mohammad Saleh menghadiri acara Rembug Jateng bertema ‘Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan & Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi” di Pendopo Gedhe Sebayau Kota Tegal, Minggu (22/6/2026). Rembug itu menjadi forum sinergi Pemprov Jateng dengan pemerintah kabupaten/ kota se-Jateng untuk memantapkan arah pembangunan tahun mendatang.
KARANGANYAR — Hamparan tanah yang merekah tampak mendominasi sebagian area Waduk Delingan, Kecamatan Karanganyar, saat musim kemarau mulai berlangsung. Air yang biasanya menggenangi waduk bersejarah itu kini menyusut drastis, menyisakan cekungan-cekungan kering yang menjadi penanda menurunnya daya tampung waduk akibat sedimentasi yang terus terjadi selama bertahun-tahun.
SURAKARTA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Jumat (19/6/2026), menyoroti proyek pembangunan Gedung Critical Center RSUD dr. Moewardi Surakarta. Hal itu dilakukan sebagai upaya tindaklanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
TEMANGGUNG – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidaksesuaian spesifikasi pada pekerjaan preservasi ruas jalan Parakan–Patean, Batas Temanggung. Kegiatan pengawasan itu dipimpin Ketua Komisi D, Nur Saadah, didampingi Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jateng Temmy Purboyono dan Kabid Evaluasi Inspektorat Provinsi Jateng Indraswari Kusumaningrum
BOYOLALI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait koreksi ekuitas dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam kegiatan itu, hadir Kepala UPPD Kabupaten Semarang Dwi Aseanto dan Kepala UPPD Kabupaten Boyolali Agus Pranoto.
