SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.
KENDAL – Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2024, Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring Kabupaten Kendal, Rabu (29/10/2025). Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental (RPSDM) di Banjarsari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, Kamis (30/10/2025).
SURAKARTA – Sekolah Rakyat merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Mendukung hal itu, Komisi E DPRD Provinsi Jateng memantau pelaksanaan program tersebut, salah satunya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta.
SLAWI – Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mendapat sorotan Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Hal itu terlihat saat diskusi di Kantor Dinas Sosial & Biro Kesejahteraan Rakyat (Dinsos) Kabupaten Tegal, Jumat (1/12/2023).
WONOGIRI – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyoroti soal pentingnya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena, data itu menjadi salah satu komponen untuk menyusun rencana pengentasan kemiskinan.
