Laporan Bulanan Media Sosial DPRD Jawa Tengah
Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tegah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.
Periode Data 01- 28 Juni 2026
Ringkasan Eksekutif
Pada periode 1 Juni–28 Juni 2026, terpantau 337 postingan yang berkaitan dengan DPRD Jawa Tengah di berbagai platform media sosial. Dari keseluruhan percakapan, 40% bernada positif, 34% netral, dan 26% negatif, menunjukkan persepsi publik yang cenderung positif meskipun masih diwarnai sejumlah isu yang memicu kritik.
Sebanyak 12 lembaga terkait DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi objek pemantauan. TikTok menjadi platform dengan volume percakapan tertinggi, menyumbang 30% atau 101 postingan, sementara Instagram mencatat tingkat keterlibatan (engagement) tertinggi dengan rata-rata 1.134,5 interaksi per unggahan.
Secara umum, publik menilai DPRD Jawa Tengah cukup aktif dalam merespons berbagai isu dan aspirasi masyarakat. Namun, perhatian publik selama periode pemantauan lebih banyak tersedot pada aksi dan tuntutan mahasiswa yang dipandang sebagai representasi suara perubahan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Sentimen negatif sebesar 26% terutama dipicu oleh tiga isu utama, yakni aksi demonstrasi mahasiswa, isu korupsi dan dugaan pelibatan DPRD, serta kritik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. Di sisi lain, sentimen positif didorong oleh pemberitaan mengenai aktivitas dan respons DPRD Jawa Tengah, dukungan terhadap pembangunan dan infrastruktur, serta berbagai kegiatan pelayanan dan pengawasan yang dilakukan DPRD.
Pemberitaan DPRD Jawa Tengah — Isu Utama
Secara keseluruhan, percakapan selama periode ini didominasi oleh tiga topik utama, yaitu aktivitas dan respons DPRD Jawa Tengah, isu dan aksi mahasiswa di lingkungan DPRD Jawa Tengah, serta pembangunan dan infrastruktur di Jawa Tengah. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa perhatian publik tidak hanya tertuju pada kinerja legislatif, tetapi juga pada respons DPRD terhadap isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.
Pemberitaan DPRD Jawa Tengah pada periode pemantauan didominasi oleh tiga isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah, aktivitas kelembagaan DPRD, serta fungsi pengawasan dan regulasi.
ISU 01 — Infrastruktur dan Pembangunan
Isu infrastruktur menjadi sorotan utama, ditandai dengan dorongan DPRD Jawa Tengah untuk mempercepat perbaikan ruas Jalan Pantura Barat guna mendukung konektivitas dan keselamatan pengguna jalan. DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain itu, DPRD mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklamasi Hutan sebagai langkah memperkuat rehabilitasi lahan kritis dan mengendalikan alih fungsi kawasan hutan.
ISU 02 — Kegiatan dan Aktivitas DPRD
Sepanjang periode pemantauan, DPRD Jawa Tengah aktif menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi. Kegiatan yang mendapat perhatian antara lain studi banding ke DPRD Jawa Barat terkait wacana pemekaran Kabupaten Brebes, kunjungan kerja Komisi E ke RSUD Dr. Moewardi, serta sosialisasi ekonomi syariah dan pembahasan jalur alternatif pascapenutupan Jembatan Ser. Di saat yang sama, kawasan Kantor DPRD Jawa Tengah juga menjadi lokasi penyampaian aspirasi melalui aksi mahasiswa dan elemen masyarakat.
ISU 03 — Pengawasan, Regulasi, dan Isu Politik
Dalam fungsi pengawasan, DPRD Jawa Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dari BPK RI serta melakukan pengawasan tindak lanjut di UPPD Ungaran. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membahas regulasi untuk memperkuat perlindungan pekerja sektor informal. Di sisi lain, isu politik turut mewarnai pemberitaan melalui aksi demonstrasi mahasiswa yang menyampaikan tuntutan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran di depan Gedung DPRD Jawa Tengah.
Analisis Tren Data 4 Minggu – DPRD Jawa Tengah
Selama periode pemantauan, isu yang berkaitan dengan aksi demonstrasi menjadi topik dengan perhatian publik paling tinggi dibandingkan agenda kelembagaan DPRD.
8 Juni (17 unggahan) – Pencapaian Opini WTP ke-15 berturut-turut dan TLRHP 96,48% tertinggi nasional memperoleh 502 engagement, dengan TikTok sebagai platform dominan. Sentimen cenderung positif karena menyoroti capaian tata kelola pemerintahan.
10 Juni (29 unggahan) – Isu bantahan Ketua DPRD Jateng terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi MBG menghasilkan 885 engagement. Facebook menjadi platform dengan interaksi tertinggi, menunjukkan perhatian publik terhadap isu integritas lembaga.
12 Juni (18 unggahan) – Aksi BEM Undip yang memanas hingga massa mencoba memanjat gerbang DPRD Jateng menjadi puncak percakapan dengan 23,4 ribu engagement, didominasi Instagram. Tingginya interaksi dipicu oleh visual aksi di lapangan dan eskalasi demonstrasi.
15 Juni (32 unggahan) – Aksi mahasiswa yang membakar jelangkung dan menghadang kendaraan di depan DPRD Jateng meraih 16,7 ribu engagement. TikTok menjadi platform utama dengan sentimen didominasi negatif akibat narasi bentrokan dan gangguan ketertiban.
16 Juni (23 unggahan) – Aksi tuntutan terhadap Prabowo-Gibran di DPRD Jateng yang terpecah menjadi dua kelompok massa memperoleh 1,7 ribu engagement. Instagram kembali menjadi platform dominan dengan sentimen negatif yang dipengaruhi dinamika demonstrasi.
Kesimpulan:
Percakapan publik mengenai DPRD Jawa Tengah dalam empat minggu terakhir didominasi isu demonstrasi dan dinamika politik, yang menghasilkan engagement jauh lebih tinggi dibandingkan pemberitaan mengenai kinerja institusi. Sebaliknya, capaian administratif seperti opini WTP tetap memperoleh sentimen positif, namun daya jangkaunya relatif lebih rendah dibandingkan isu konflik atau aksi massa.
Analisis Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah
Percakapan di media sosial selama periode pemantauan menunjukkan perhatian publik terhadap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah masih didominasi oleh isu politik, kegiatan kelembagaan, dan aktivitas kedekatan dengan masyarakat.
Ketua DPRD Jawa Tengah – Sumanto menjadi pimpinan DPRD dengan eksposur tertinggi, mencatat 23 mention. Distribusi sentimen terdiri atas 31% positif, 30% netral, dan 39% negatif, sehingga sentimen negatif masih mendominasi. Pendorong utama berasal dari isu dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi MBG. Meskipun telah disampaikan bantahan, percakapan publik masih menunjukkan skeptisisme sehingga isu tersebut membentuk persepsi negatif terhadap figur Ketua DPRD.
Di sisi lain, pemberitaan mengenai kehadiran Sumanto dalam Musrenbang/Musrembug Pembangunan serta Upacara Hari Lahir Pancasila memberikan sentimen positif karena memperlihatkan komitmen DPRD dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan pariwisata, ekonomi syariah, dan nilai-nilai kebangsaan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah – Sarif Abdillah memperoleh 19 mention dengan pemberitaan yang didominasi sentimen positif. Isu utama berasal dari keterlibatannya dalam Peringatan Harlah Panji Bangsa serta Hari Lahir Pancasila, yang memperkuat citra sebagai pimpinan DPRD yang menekankan persatuan, kebangsaan, dan kontribusi kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah – Setya Arinugroho tercatat memperoleh 10 mention. Percakapan didominasi pemberitaan mengenai kunjungan dan dialog langsung dengan masyarakat desa, yang mendapat respons positif karena dinilai mencerminkan kedekatan wakil rakyat dengan konstituen.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko belum tercatat memperoleh eksposur yang signifikan dalam percakapan digital selama periode pemantauan.
Kesimpulan: Eksposur pimpinan DPRD Jawa Tengah masih terkonsentrasi pada Ketua DPRD, namun persepsinya dipengaruhi oleh isu dugaan korupsi yang memicu sentimen negatif. Sebaliknya, pemberitaan mengenai kegiatan kelembagaan, kebangsaan, dan interaksi langsung dengan masyarakat cenderung menghasilkan sentimen yang lebih positif bagi para Wakil Ketua DPRD.
Analisis Singkat Pemantauan Media Sosial — DPRD Jawa Tengah
Isu Utama Percakapan publik mengenai DPRD Jawa Tengah didominasi oleh aksi demonstrasi mahasiswa dan isu dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dua isu tersebut menjadi penggerak utama perhatian dan interaksi warganet.
Ringkasan Isu
Demo Mahasiswa di DPRD Jawa Tengah menjadi topik paling ramai. Narasi berfokus pada aksi penolakan pembubaran organisasi mahasiswa, termasuk pembakaran jelangkung dan penghadangan kendaraan sebagai simbol protes.
Respons Ketua DPRD Jateng terhadap dugaan korupsi MBG turut menjadi sorotan. Percakapan didominasi pemberitaan mengenai bantahan Ketua DPRD Jateng Sumanto atas tudingan keterlibatan dalam kasus tersebut dan penegasan bahwa dirinya tidak mengenal pihak yang disebut dalam perkara.
Demonstrasi Mahasiswa Undip juga memperoleh perhatian tinggi. Warganet membahas tuntutan mahasiswa terkait evaluasi kondisi nasional serta aksi yang sempat memanas ketika massa memanjat gerbang DPRD Jateng.
Instagram menjadi platform dengan tingkat interaksi tertinggi, diikuti TikTok. Sebaliknya, Twitter/X menunjukkan tingkat engagement yang sangat rendah.
Rekomendasi Strategis
Prioritaskan penyebaran klarifikasi, capaian kinerja, dan respons terhadap isu publik melalui Instagram dan TikTok.
Perkuat komunikasi krisis dengan penyampaian informasi yang cepat, berbasis data, dan mudah dipahami terkait isu MBG maupun demonstrasi mahasiswa.
Tingkatkan konten visual seperti video singkat, infografik, dan dokumentasi kegiatan DPRD untuk memperkuat narasi positif dan meningkatkan keterlibatan publik.
Analisis Sentimen — DPRD Jawa Tengah
Distribusi sentimen menunjukkan percakapan publik terhadap DPRD Jawa Tengah masih didominasi sentimen positif (40%), disusul netral (34%), dan negatif (26%). Kondisi ini mengindikasikan citra DPRD secara umum masih relatif baik, meski terdapat isu yang berpotensi memicu peningkatan sentimen negatif.
Sentimen Positif (40%) didorong oleh pemberitaan mengenai capaian kelembagaan, seperti keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dukungan terhadap percepatan perbaikan Jalan Pantura Barat, serta pembahasan regulasi perlindungan pekerja informal. Isu-isu tersebut memperkuat persepsi DPRD sebagai lembaga yang aktif menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
Sentimen Netral (34%) berasal dari konten informatif yang memuat agenda resmi, rapat, kunjungan kerja, dan kegiatan kelembagaan DPRD. Percakapan bersifat faktual tanpa opini atau penilaian emosional, sehingga berkontribusi menjaga transparansi informasi kepada publik.
Sentimen Negatif (26%) dipengaruhi oleh demonstrasi mahasiswa di DPRD Jawa Tengah yang menyoroti dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta isu dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam kepemilikan dapur umum program tersebut. Narasi kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi pemicu utama sentimen negatif, dengan potensi eskalasi apabila tidak direspons secara cepat dan terbuka.
Kesimpulan
Komposisi sentimen masih menunjukkan persepsi publik yang cenderung positif. Namun, isu korupsi dan aksi demonstrasi menjadi risiko reputasi utama yang perlu dikelola melalui komunikasi publik yang responsif, transparan, dan berbasis fakta, sembari terus mengangkat kinerja serta capaian DPRD melalui kanal digital dengan tingkat engagement tinggi, terutama Instagram dan TikTok.
Analisis Pemantauan Media Sosial — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Percakapan media sosial mengenai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode pemantauan didominasi isu perbaikan infrastruktur jalan. Mayoritas pembahasan berfokus pada komitmen Gubernur Ahmad Luthfi dalam mempercepat penanganan jalan rusak sebagai bagian dari peningkatan konektivitas dan pelayanan publik.
Topik utama adalah alokasi anggaran lebih dari Rp34 miliar untuk perbaikan ruas jalan Randublatung–Cepu menggunakan konstruksi beton. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari realokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp200 miliar pada 2026 dan mendapat respons positif karena dinilai menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang lebih baik.
Topik kedua menyoroti peresmian Program Inpres Jalan Daerah senilai Rp493 miliar untuk 30 paket pekerjaan jalan di Jawa Tengah. Warganet menilai program ini berpotensi meningkatkan konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata.
Sementara itu, perhatian publik juga tertuju pada aksi protes warga Randublatung, Blora, yang menanam pohon pisang di ruas jalan provinsi yang rusak. Aksi tersebut menjadi viral di media sosial dan mendorong respons cepat dari Gubernur Ahmad Luthfi dengan memastikan perbaikan jalan segera dilakukan.
Insight
Percakapan menunjukkan bahwa isu infrastruktur masih menjadi perhatian utama masyarakat. Respons cepat pemerintah terhadap keluhan warga berhasil menggeser narasi dari kritik menuju apresiasi. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi mengenai progres pembangunan jalan melalui konten visual dan pembaruan berkala di media sosial guna menjaga kepercayaan publik.
Analisis Hot Issue DPRD Lain — Jawa Barat & Jawa Timur
Pemantauan terhadap DPRD Jawa Barat dan DPRD Jawa Timur menunjukkan dinamika isu yang dapat menjadi pembanding bagi DPRD Jawa Tengah dalam mengelola komunikasi publik dan reputasi kelembagaan.
DPRD Jawa Barat mencatat 1.259 unggahan dengan komposisi sentimen 26% positif, 27% netral, dan 47% negatif. Sentimen negatif didominasi oleh aksi mahasiswa yang menyampaikan tujuh tuntutan, termasuk evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan isu ekonomi. Di sisi lain, pemberian bonus Rp1 miliar kepada Persib Bandung oleh Gubernur Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jawa Barat menjadi sorotan positif, namun belum mampu mengimbangi tingginya percakapan bernada kritis. Kondisi ini menunjukkan isu demonstrasi masih menjadi faktor utama pembentuk opini publik.
DPRD Jawa Timur menghasilkan 569 unggahan dengan komposisi 33% positif, 50% netral, dan 17% negatif. Percakapan didominasi sentimen netral karena banyak membahas agenda kelembagaan, seperti diskusi kebijakan NGODE DPRD Jatim 2026 dan pengawasan distribusi BBM. Meski demikian, isu dugaan korupsi Program MBG yang menyeret nama Ketua DPRD Jawa Timur tetap menjadi perhatian publik, meskipun tidak mendominasi keseluruhan percakapan.
Insight Perbandingan
Dibandingkan kedua provinsi tersebut, DPRD Jawa Tengah berada pada posisi yang relatif lebih baik dengan komposisi sentimen 40% positif, 34% netral, dan 26% negatif. Meski demikian, pola isu yang berkembang memiliki kemiripan, yakni demonstrasi mahasiswa dan dugaan korupsi MBG menjadi pemicu utama sentimen negatif.
Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang cepat, transparan, dan konsisten agar isu negatif tidak berkembang seperti yang terjadi di Jawa Barat, sekaligus memperbanyak publikasi kinerja legislatif untuk mempertahankan dominasi sentimen positif.
Ringkasan & Perbandingan — DPRD Jawa Tengah
DPRD Jawa Tengah mencatat 337 percakapan di media sosial dengan komposisi 40% sentimen positif, 34% netral, dan 26% negatif. Dibandingkan lembaga lain, volume percakapan DPRD Jateng relatif lebih rendah, namun porsi sentimen negatif masih cukup tinggi sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan komunikasi publik.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendominasi percakapan dengan 1.295 unggahan dan memiliki citra paling positif, yakni 63% sentimen positif serta hanya 10% sentimen negatif. Kondisi ini menunjukkan narasi pembangunan dan pelayanan publik lebih banyak mendapat apresiasi masyarakat.
Di tingkat regional, DPRD Jawa Barat mencatat kondisi paling berisiko dengan 47% sentimen negatif, dipicu dominasi isu demonstrasi dan kritik publik. Adapun DPRD Jawa Timur memiliki persepsi yang relatif lebih stabil, didominasi 50% sentimen netral, disertai 33% positif dan 17% negatif.
Dari sisi platform, Instagram dan TikTok menjadi kanal dengan tingkat interaksi tertinggi, sedangkan Twitter/X memberikan kontribusi engagement yang sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan strategi komunikasi digital sebaiknya difokuskan pada konten visual di Instagram dan TikTok.
Area Risiko yang Perlu Diantisipasi
Demonstrasi mahasiswa di DPRD Jawa Tengah berpotensi memicu gangguan keamanan dan lalu lintas apabila tidak direspons melalui komunikasi dan dialog yang efektif.
Isu dugaan korupsi MBG/BGN yang menyeret nama Ketua DPRD Jateng berpotensi memengaruhi reputasi kelembagaan apabila klarifikasi resmi tidak segera disampaikan.
Aksi mahasiswa Undip yang sempat memanas menunjukkan perlunya langkah komunikasi yang lebih proaktif untuk meredam eskalasi isu dan menjaga kepercayaan publik.
Kesimpulan: Dibandingkan Pemprov Jawa Tengah, citra DPRD Jawa Tengah masih menghadapi tantangan yang lebih besar akibat dominasi isu demonstrasi dan dugaan korupsi. Penguatan komunikasi krisis, percepatan penyampaian klarifikasi, serta publikasi capaian kinerja melalui Instagram dan TikTok menjadi langkah strategis untuk menekan sentimen negatif dan memperkuat persepsi positif masyarakat.
Evolusi Isu Strategis — DPRD Jawa Tengah
Pemantauan menunjukkan lima isu utama yang membentuk percakapan publik mengenai DPRD Jawa Tengah. Tiga isu berada pada status perlu respons karena berpotensi memengaruhi reputasi lembaga, sementara dua isu lainnya mulai memasuki fase resolving dengan dominasi sentimen positif.
1. Demo Mahasiswa di DPRD Jawa Tengah (Perlu Respons)
Aksi demonstrasi mahasiswa menjadi isu dengan intensitas tertinggi, ditandai aksi pembakaran spanduk dan pemblokiran jalan yang memicu ketegangan. Isu ini berpotensi kembali menguat apabila tidak diikuti komunikasi yang terbuka antara DPRD dan kelompok mahasiswa. Rekomendasi: membuka ruang dialog dan menyampaikan tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa untuk meredam eskalasi.
2. Ketua DPRD Jateng Terkait Dugaan Korupsi (Perlu Respons)
Pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan Ketua DPRD Jateng dalam kasus MBG/BGN mencapai puncak pada pekan kedua sebelum mulai mereda. Meski belum ada perkembangan baru, isu masih berpotensi memunculkan spekulasi. Rekomendasi: menyampaikan klarifikasi resmi dan informasi yang transparan guna menjaga kredibilitas lembaga.
3. Demonstrasi Mahasiswa Undip di DPRD Jateng (Perlu Respons)
Aksi mahasiswa Undip yang sempat memanas hingga terjadi upaya memanjat gerbang DPRD menjadi perhatian publik. Rekomendasi: memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan dan perguruan tinggi serta mengedepankan pendekatan dialogis dalam menghadapi aksi lanjutan.
4. DPRD Jawa Tengah Raih Opini WTP (Resolving)
Keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 berturut-turut menjadi isu positif yang memperkuat citra akuntabilitas DPRD. Rekomendasi: mengoptimalkan publikasi capaian tersebut melalui berbagai kanal komunikasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5. Regulasi Perlindungan Pekerja Informal (Resolving)
Pembahasan Raperda Perlindungan Pekerja Informal berkembang dengan sentimen positif tanpa penolakan berarti. Rekomendasi: mempercepat pembahasan hingga pengesahan serta memperluas sosialisasi agar manfaat regulasi dapat dipahami masyarakat dan para pekerja informal.
Kesimpulan: Fokus utama DPRD Jawa Tengah saat ini adalah mengelola isu demonstrasi dan dugaan korupsi melalui komunikasi yang cepat, transparan, dan dialogis, sembari terus memperkuat narasi positif mengenai capaian tata kelola dan produk legislasi yang berpihak kepada masyarakat.
Rekomendasi Strategis — DPRD Jawa Tengah
Berdasarkan hasil pemantauan media sosial, strategi komunikasi DPRD Jawa Tengah perlu difokuskan pada penguatan narasi positif, percepatan respons terhadap isu sensitif, serta optimalisasi platform dengan tingkat interaksi tertinggi.
Strategi Komunikasi Digital
Prioritaskan Instagram sebagai kanal utama komunikasi karena memiliki rata-rata engagement 1.145,9 per unggahan, dengan memperbanyak konten visual, infografik, dan video singkat mengenai kinerja DPRD.
Optimalkan TikTok untuk menjangkau audiens muda melalui video pendek yang menjelaskan fungsi DPRD, capaian legislasi, dan kegiatan pengawasan secara sederhana dan menarik.
Kurangi ketergantungan pada Twitter/X sebagai kanal utama karena tingkat interaksinya sangat rendah, sehingga lebih tepat digunakan sebagai media pelengkap untuk penyebaran informasi resmi.
Mitigasi Risiko Reputasi
Terapkan komunikasi krisis yang cepat dan transparan terhadap isu demonstrasi mahasiswa maupun dugaan korupsi agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang memperburuk sentimen negatif.
Perbanyak publikasi mengenai capaian DPRD, seperti opini WTP, pembahasan regulasi perlindungan pekerja informal, dan fungsi pengawasan terhadap pembangunan daerah untuk memperkuat persepsi positif.
Rekomendasi bagi Pimpinan DPRD
Ketua DPRD Sumanto perlu meningkatkan komunikasi publik melalui konferensi pers, wawancara, dan kanal digital untuk memberikan klarifikasi terhadap isu yang berkembang sekaligus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang baik.
Wakil Ketua Sarif Abdillah dapat memperluas sosialisasi program ekonomi syariah dan pemberdayaan UMKM melalui pendekatan digital dan kegiatan masyarakat.
Wakil Ketua Setya Arinugroho disarankan meningkatkan eksposur kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pemberdayaan komunitas guna memperluas jangkauan publik.
Wakil Ketua Heri Pudyatmoko perlu meningkatkan visibilitas melalui komunikasi mengenai isu keamanan, ketertiban, serta pengawasan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Prioritas Utama
Fokus utama DPRD Jawa Tengah adalah memperkuat komunikasi berbasis visual di Instagram dan TikTok, mempercepat klarifikasi terhadap isu strategis, serta secara konsisten mempublikasikan kinerja dan hasil pengawasan agar sentimen positif meningkat dan risiko reputasi dapat diminimalkan.
