Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah
Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026.
Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah
Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD Jawa Tengah didominasi isu dukungan terhadap pembangunan daerah, pemberdayaan UMKM, serta dinamika politik dan pengawasan publik. Dari 1.203 artikel yang terpantau, 95% berasal dari media online, dengan 75% bernada positif. Pemberitaan positif terutama mengangkat dukungan DPRD terhadap perbaikan infrastruktur jalan, penguatan akses permodalan bagi UMKM, serta berbagai program pembangunan daerah.
Figur yang paling banyak mendapat sorotan dalam pemberitaan adalah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi (22 kali), diikuti penyebutan Luthfi (11 kali), serta Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh (10 kali). Tingginya eksposur tokoh-tokoh tersebut menunjukkan besarnya perhatian media terhadap kebijakan pemerintah daerah dan peran legislatif dalam mengawal program pembangunan.
Sementara itu, 16% pemberitaan bernada negatif, yang didominasi oleh liputan aksi demonstrasi mahasiswa di DPRD Jawa Tengah yang menuntut penurunan harga BBM, serta isu bantahan terkait dugaan keterlibatan Ketua DPRD dalam kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, isu negatif tersebut belum menggeser dominasi pemberitaan positif yang masih berfokus pada kinerja dan fungsi pengawasan DPRD.
Secara keseluruhan, narasi media selama periode pelaporan masih menempatkan DPRD Jawa Tengah sebagai lembaga yang aktif mendukung pembangunan, memperkuat ekonomi masyarakat melalui UMKM, serta menjadi ruang penyampaian aspirasi publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Analisis Tren Data 4 Minggu – DPRD Jawa Tengah
Selama empat pekan pemantauan, pemberitaan mengenai DPRD Jawa Tengah didominasi isu pengawasan, perlindungan masyarakat, dan kegiatan sosial dengan kecenderungan sentimen positif.
Puncak pemberitaan terjadi pada 8 Juni dengan 139 artikel, dipicu sorotan DPRD Jateng terhadap kasus kekerasan seksual di sebuah padepokan di Demak. Meski mengangkat isu sensitif, pemberitaan didominasi sentimen positif karena menekankan respons dan pengawasan DPRD.
Pada 12 Juni, perhatian media beralih pada bantahan Ketua DPRD Jawa Tengah terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini menghasilkan 70 artikel dengan dominasi sentimen positif, mencerminkan fokus media pada klarifikasi dan pernyataan resmi.
Tren negatif muncul pada 15 Juni, saat aksi demonstrasi mahasiswa di Semarang menuntut evaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebanyak 68 artikel didominasi sentimen negatif karena menyoroti kritik publik dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah.
Selanjutnya, pada 17 Juni, pemberitaan kembali positif melalui pembahasan regulasi perlindungan pekerja informal yang disiapkan Pemprov bersama DPRD Jawa Tengah. Isu ini menghasilkan 101 artikel dan menunjukkan perhatian DPRD terhadap perlindungan tenaga kerja.
Memasuki 23 Juni, sorotan media beralih pada ajakan Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, kepada masyarakat untuk menanam pohon melalui Gerakan Merawat Pertiwi. Sebanyak 66 artikel bernada positif memperkuat citra DPRD dalam mendukung pelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat.
Secara keseluruhan, tren menunjukkan pemberitaan DPRD Jawa Tengah lebih banyak dipengaruhi isu pembangunan, perlindungan sosial, dan lingkungan, dengan sentimen positif tetap mendominasi meski sempat diwarnai isu demonstrasi mahasiswa.
Highlight Utama – DPRD Jawa Tengah
1. Apresiasi Perbaikan Jalan (Sentimen Positif)
Isu perbaikan infrastruktur menjadi salah satu pemberitaan paling menonjol selama periode pemantauan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong percepatan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di wilayah Pantura Barat guna memperkuat konektivitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sejalan dengan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD diprioritaskan untuk percepatan penanganan jalan rusak melalui APBD Perubahan 2026. Pemberitaan ini memperkuat citra DPRD sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur.
2. Demonstrasi Mahasiswa di DPRD Jawa Tengah (Perlu Perhatian)
Isu yang memerlukan perhatian adalah rangkaian demonstrasi mahasiswa di Semarang sepanjang Juni 2026. Ratusan mahasiswa PMII Jawa Tengah menggelar aksi di depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Jawa Tengah dengan tuntutan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan penyempitan ruang sipil, serta kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Selain itu, beberapa aksi longmarch dan audiensi juga mengangkat isu kenaikan harga BBM, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Isu ini menjadi kontributor utama sentimen negatif terhadap DPRD Jawa Tengah selama periode pelaporan.
3. Akses Permodalan UMKM (Sentimen Positif)
Dukungan DPRD Jawa Tengah terhadap penguatan sektor UMKM juga menjadi sorotan positif media. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mendorong kemudahan akses permodalan bagi lebih dari empat juta pelaku UMKM di Jawa Tengah untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ekonomi daerah. Ia juga meminta pemerintah daerah bersama lembaga perbankan memperkuat sinergi dalam menyediakan skema pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah, sehingga pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan berkelanjutan. Pemberitaan ini memperkuat citra DPRD sebagai pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.
Profil Pemberitaan – Ketua DPRD Jawa Tengah
Selama periode pelaporan, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menjadi salah satu tokoh yang paling banyak disorot media dengan total 133 artikel. Pemberitaan didominasi media online sebanyak 123 artikel, sementara 10 artikel berasal dari media cetak dan tidak terdapat pemberitaan dari media siaran. Dari sisi sentimen, 58% bernada positif, 1% netral, dan 41% negatif, menunjukkan eksposur yang tinggi disertai perhatian terhadap sejumlah isu strategis.
Pemberitaan positif didominasi oleh peran Sumanto dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai kegiatan di Kabupaten Karanganyar, ia mengajak masyarakat memanfaatkan potensi pertanian, pariwisata, dan ekonomi desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, Sumanto aktif mengampanyekan gerakan penghijauan melalui program Merawat Pertiwi, termasuk penanaman pohon sebagai upaya konservasi sumber air dan pengembangan kawasan wisata berbasis lingkungan.
Di bidang legislasi, Sumanto juga mendapat sorotan atas dukungannya terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tenaga Kerja, dengan menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja informal sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memperkuat perekonomian Jawa Tengah.
Sementara itu, sentimen negatif terutama dipicu oleh pemberitaan terkait dugaan keterlibatan Ketua DPRD Jawa Tengah dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam berbagai pemberitaan, Sumanto secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak memiliki hubungan maupun mengenal mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya.
Meski isu tersebut cukup memengaruhi komposisi sentimen negatif, pemberitaan mengenai aktivitas kelembagaan, pembangunan ekonomi, lingkungan, dan fungsi legislasi tetap mendominasi citra positif Ketua DPRD Jawa Tengah.
Profil Pemberitaan – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah
Selama periode pelaporan, nama Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah muncul dalam 429 artikel, terdiri atas 411 artikel media online dan 9 artikel media cetak, tanpa pemberitaan dari media siaran. Seluruh pemberitaan terhadap para Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah didominasi sentimen positif (100%), mencerminkan eksposur media yang berfokus pada kegiatan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
Sorotan terbesar tertuju pada Mohammad Saleh, yang aktif dalam berbagai isu strategis. Ia mendorong percepatan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan Pantura Barat sebagai jalur strategis nasional guna memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Mohammad Saleh juga mendampingi Menteri ESDM dalam peresmian program listrik desa di Kabupaten Purworejo sebagai upaya memperluas akses energi bagi masyarakat.
Di bidang pendidikan, Mohammad Saleh meminta pemerintah memprioritaskan penyelesaian status 1.814 guru honorer di Jawa Tengah agar kebutuhan tenaga pendidik di sekolah tetap terpenuhi. Selain itu, ia juga mendapat perhatian media saat menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Sari Yuliati sebagai Ketua Umum Kosgoro 1957 pada Musyawarah Besar V di Jakarta.
Sementara itu, Sarif Abdillah turut menjadi sorotan melalui dukungannya terhadap percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Pantura Barat.
Setya Arinugroho memperoleh eksposur positif atas dukungannya terhadap pengembangan pariwisata berbasis kolaborasi antar desa, termasuk kegiatan Gebyar Wikabalung 2026 di Banyumas yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat.
Adapun Heri Pudyatmoko juga memperoleh pemberitaan dengan sentimen positif melalui berbagai aktivitas kedewanan.
Secara keseluruhan, profil pemberitaan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah menunjukkan citra yang sangat positif. Fokus media lebih banyak mengangkat peran para pimpinan DPRD dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pengembangan ekonomi daerah, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat tanpa adanya isu negatif yang signifikan selama periode pemantauan.
Ringkasan Pemantauan – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Eksekutif Daerah)
Selama periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai 5.569 artikel, didominasi oleh media online sebanyak 5.281 artikel, sementara 287 artikel berasal dari media cetak. Dari sisi sentimen, 77% bernada positif, 14% netral, dan 9% negatif, menunjukkan citra pemberitaan yang secara umum masih sangat positif dengan fokus pada implementasi program pembangunan dan pelayanan publik.
Tema utama pemberitaan adalah realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong investasi, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Kebijakan tersebut menjadi perhatian utama media karena dinilai berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan daerah.
Highlight pemberitaan diawali oleh kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang merealokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk perbaikan jalan rusak di wilayah Sragen dan Pantura Barat pada tahun 2026. Program ini difokuskan pada peningkatan konektivitas melalui Inpres Jalan Daerah, khususnya pada jalur wisata dan kawasan sentra ekonomi baru.
Isu positif lainnya adalah pemantauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Tahun Ajaran 2026/2027. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemprov Jawa Tengah mengawal proses seleksi hingga daftar ulang peserta didik baru, dengan pemantauan langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi guna memastikan pelaksanaan berjalan transparan dan akuntabel.
Selain itu, Sensus Ekonomi 2026 yang digelar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjadi sorotan media. Program ini melibatkan sekitar 36 ribu petugas untuk mendata sekitar 5 juta unit usaha di Jawa Tengah sebagai upaya memperkuat basis data ekonomi yang akan menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan dan investasi di masa mendatang.
Secara keseluruhan, pemberitaan mengenai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didominasi narasi positif yang menekankan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang terukur dan berbasis data.
Pemantauan DPRD Lain – Hot Issue Regional (Perbandingan Regional)
Pemberitaan DPRD di sejumlah daerah menunjukkan dinamika yang berbeda, baik dari sisi volume maupun sentimen. Dibandingkan daerah lain, DPRD Jawa Tengah memiliki dominasi sentimen positif yang lebih kuat, sementara beberapa wilayah masih dipengaruhi isu demonstrasi, pengawasan anggaran, dan dugaan korupsi.
DPRD Jawa Barat mencatat 2.588 artikel dengan komposisi 23% positif, 43% netral, dan 34% negatif. Pemberitaan didominasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bandung Raya yang menuntut evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penyelesaian pemadaman listrik. Selain itu, pemberian bonus Rp1 miliar oleh Gubernur Dedi Mulyadi kepada Persib Bandung usai menjuarai Liga 1 juga menjadi perhatian publik.
DPRD Jawa Timur memperoleh 1.819 artikel dengan 30% positif, 39% netral, dan 31% negatif. Isu positif berasal dari keberhasilan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya. Sementara itu, pemberitaan juga menyoroti pembahasan Nota Keuangan APBD 2025, khususnya terkait anggaran sebesar Rp2,05 triliun yang belum terserap sehingga DPRD mendesak percepatan belanja infrastruktur.
DPRD Kota dan Kabupaten Pekalongan mencatat 1.175 artikel dengan 60% positif, 31% netral, dan 9% negatif. Pemberitaan positif didominasi komitmen DPRD Kota Pekalongan mengawal aspirasi PPPK Paruh Waktu terkait kepastian status dan kesejahteraan. Di sisi lain, sentimen negatif muncul dari pemberitaan mengenai pendalaman KPK terhadap dugaan keterkaitan anak Fadia Arafiq yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dalam perkara dugaan korupsi proyek outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang menghasilkan 1.426 artikel dengan 55% positif, 30% netral, dan 15% negatif. Sorotan positif diberikan kepada DPRD Kabupaten Pemalang yang menjadi rujukan berbagi praktik pengawasan APBD bagi DPRD Kota Tangerang Selatan. Adapun DPRD Kabupaten Batang mendapat perhatian melalui dorongan pembentukan posko pendampingan SPMB 2026 guna membantu masyarakat dalam proses pendaftaran siswa baru secara daring.
Secara regional, isu pembangunan, pengawasan anggaran, pelayanan publik, dan demonstrasi masyarakat masih menjadi tema dominan pemberitaan DPRD di berbagai daerah. Namun, dibandingkan wilayah lain, DPRD Jawa Tengah menunjukkan citra media yang relatif lebih positif dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan tenaga kerja, meski tetap menghadapi sorotan dari aksi demonstrasi mahasiswa sepanjang periode pelaporan.
Evolusi Isu – Trajectory Isu Strategis DPRD Jawa Tengah
Pemantauan isu strategis selama April 2026: status, tren, dan rekomendasi aksi.
Pemantauan terhadap isu strategis menunjukkan dinamika pemberitaan DPRD Jawa Tengah yang didominasi isu pembangunan, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan ekonomi, serta respons terhadap isu publik. Sebagian besar isu mengalami penurunan intensitas pemberitaan, sementara beberapa lainnya masih memerlukan tindak lanjut komunikasi dan kebijakan.
1. DPRD Jawa Tengah Apresiasi Perbaikan Jalan (Resolving)
Isu percepatan perbaikan jalan Pantura Barat menjadi salah satu pemberitaan positif dengan puncak 48 artikel sebelum mengalami penurunan sekitar 90% pada akhir periode. Menurunnya intensitas menunjukkan perhatian media mulai bergeser setelah komitmen pemerintah dan DPRD disampaikan.
Rekomendasi: mempercepat koordinasi teknis, penganggaran, dan pelaksanaan proyek agar realisasi pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
2. Demonstrasi Mahasiswa di DPRD Jawa Tengah (Perlu Respons)
Aksi demonstrasi mahasiswa menjadi isu yang masih memerlukan perhatian, dengan puncak pemberitaan mencapai 51 artikel. Tuntutan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah mendominasi pemberitaan.
Rekomendasi: memfasilitasi dialog terbuka antara DPRD dan perwakilan mahasiswa sebagai upaya membangun komunikasi yang konstruktif dan meredam eskalasi isu.
3. Akses Permodalan UMKM DPRD Jawa Tengah (Stabil)
Pemberitaan mengenai dukungan DPRD terhadap kemudahan akses permodalan bagi UMKM menunjukkan tren yang relatif stabil dengan puncak 30 artikel. Fokus media tertuju pada perluasan akses kredit berbunga rendah dan penguatan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha.
Rekomendasi: memperluas implementasi program pembiayaan UMKM serta meningkatkan sosialisasi agar lebih banyak pelaku usaha memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
4. DPRD Jawa Tengah Bantah Terlibat Kasus MBG (Perlu Respons)
Isu dugaan keterlibatan Ketua DPRD Jawa Tengah dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu pemberitaan dengan sentimen negatif tertinggi, mencapai 98%, dengan puncak 47 artikel. Meskipun telah disampaikan bantahan, isu masih berpotensi memengaruhi persepsi publik.
Rekomendasi: memperkuat komunikasi publik melalui klarifikasi resmi yang konsisten, didukung transparansi proses hukum sesuai kewenangan aparat penegak hukum untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
5. DPRD Jawa Tengah Raih Opini WTP (Resolving)
Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi isu positif dengan puncak 46 artikel, kemudian mengalami penurunan hingga 100% pada pekan terakhir. Hal ini menunjukkan isu telah mencapai fase penyelesaian.
Rekomendasi: mempertahankan tata kelola keuangan yang transparan, memperkuat fungsi pengawasan, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan guna menjaga capaian opini WTP pada tahun-tahun berikutnya.
Ringkasan dan Perbandingan – DPRD Jawa Tengah
Periode pemantauan menunjukkan DPRD Jawa Tengah memperoleh 1.203 artikel, dengan 1.146 artikel berasal dari media online. Komposisi sentimen terdiri atas 75% positif, 9% netral, dan 16% negatif. Capaian ini menempatkan DPRD Jawa Tengah sebagai salah satu lembaga legislatif daerah dengan citra media paling positif dibandingkan DPRD provinsi lain yang menjadi pembanding.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga dengan eksposur tertinggi, yakni 5.569 artikel (5.281 media online), dengan komposisi sentimen 77% positif, 14% netral, dan 9% negatif. Dominasi pemberitaan didorong oleh berbagai kebijakan pembangunan, investasi, pendidikan, dan infrastruktur.
Di tingkat regional, DPRD Jawa Barat mencatat 2.588 artikel dengan komposisi 23% positif, 43% netral, dan 34% negatif, sedangkan DPRD Jawa Timur memperoleh 1.819 artikel dengan 30% positif, 39% netral, dan 31% negatif. Dibandingkan kedua provinsi tersebut, DPRD Jawa Tengah memiliki proporsi sentimen positif yang jauh lebih tinggi dan tingkat sentimen negatif yang lebih rendah.
Poin Kunci
DPRD Jawa Tengah mencatat 1.146 pemberitaan media online dengan 75% sentimen positif, menjadi lembaga legislatif dengan citra media yang sangat baik dibandingkan DPRD provinsi lain.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendominasi eksposur media dengan 5.569 artikel dan 77% sentimen positif, didukung pemberitaan mengenai pembangunan dan pelayanan publik.
DPRD Jawa Barat menghadapi tantangan reputasi terbesar dengan 34% sentimen negatif, yang dipengaruhi aksi demonstrasi mahasiswa dan isu pelaksanaan SPMB.
Area Risiko yang Perlu Diantisipasi
1. Demonstrasi Mahasiswa di DPRD Jawa Tengah
Aksi mahasiswa terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta kebijakan pemerintah menjadi salah satu sumber utama sentimen negatif.
DPRD perlu memperkuat komunikasi publik melalui forum dialog dan penyerapan aspirasi agar isu tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan.
2. Pemberitaan Dugaan Keterlibatan dalam Kasus MBG
Pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan Ketua DPRD Jawa Tengah dalam kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memengaruhi reputasi lembaga.
Diperlukan komunikasi yang transparan, penyampaian klarifikasi secara konsisten, serta penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan untuk menjaga kepercayaan publik.
3. Aspirasi Terkait Harga BBM dan Daya Beli Masyarakat
Aksi mahasiswa yang menyoroti dampak kenaikan harga BBM menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap kondisi ekonomi.
DPRD dapat mengoptimalkan fungsi representasi dengan memfasilitasi komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait guna mencari solusi atas berbagai aspirasi yang berkembang.
Rekomendasi Strategis – DPRD Jawa Tengah
DPRD Jawa Tengah (Umum)
Memperkuat komunikasi publik dengan memfasilitasi dialog terbuka antara DPRD Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan perwakilan mahasiswa untuk membahas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam merespons isu dugaan korupsi Program MBG melalui penyampaian klarifikasi yang konsisten, dukungan terhadap proses hukum yang berlaku, serta penyampaian informasi kepada publik sesuai kewenangan lembaga.
Mengoptimalkan fungsi representasi DPRD dengan menginisiasi forum diskusi bersama pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas dampak kenaikan harga BBM serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Ketua DPRD Jawa Tengah – Sumanto
Memperkuat strategi komunikasi publik melalui penyampaian informasi secara berkala mengenai isu yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk klarifikasi atas berbagai pemberitaan, guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga.
Mengembangkan Program Merawat Pertiwi dengan memperluas kolaborasi bersama pemerintah daerah, komunitas lingkungan, lembaga pendidikan, dan media untuk mendorong gerakan penghijauan serta pengembangan wisata berbasis konservasi.
Mendorong percepatan pembahasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja dengan melibatkan organisasi pekerja, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat agar regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif, inklusif, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah
Mohammad Saleh: Mengawal penyelesaian status guru honorer melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebutuhan tenaga pendidik di Jawa Tengah tetap terpenuhi.
Sarif Abdillah: Mendorong percepatan perbaikan jalan Pantura Barat melalui koordinasi intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target.
Setya Arinugroho: Mengembangkan program kolaborasi antar desa dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis potensi lokal untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya tarik pariwisata di Banyumas dan wilayah sekitarnya.
