SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung program pemerintah yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri menyarankan agar di setiap kampung dapat mendirikan posko untuk memantau/ mengawasi kasus Covid-19.
BATANG – Kebijakan pemerintah pusat mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro telah dilaksanakan selama 14 hari yakni pada 9 sampai 22 Pebruari 2021. Melihat hal iti, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman mengatakan bahwa sosialisasi tetap terus dilakukan oleh semua elemen, salah satunya organisasi masyarakat (ormas).
UNGARAN – Strategi pemulihan dan pencegahan Covid-19 melalui vaksinasi terus diupayakan melalui pemerintah pusat diteruskan di seluruh daerah termasuk Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi perbincangan hangat dalam dialog radio yang disiarkan langsung di LPPL Rasika USA 105.6 FM, Kabupaten Semarang, Jumat (19/2/2021) dipandu host Harris WB. Dalam acara itu bertindak sebagai narasumber Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto, anggota Komisi B dokter Sholeha Kurniawati dan Dyah Kartika Permatasari, dan anggota Komisi E Ida Nurul Farida.
BANJARNEGARA – Semua elemen masyarakat harus mendapatkan vaksinasi. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono saat menjadi narasumber dalam dialog radio yang disiarkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kabupaten Banjarnegara, Jumat (19/2/2021). Dalam acara itu turut menjadi narasumber lain anggota DPRD Saeful Hadi, Tri Mulyantoro, dan Moch Ichwan.
PEMALANG – Kondisi pandemi Covid-19 ini telah berdampak pada sektor perekonomian sehingga kasus kemiskinan pun menjadi bertambah. Melihat kemiskinan di tengah masyarakat itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman mendukung upaya pemerintah yang terus memberikan bantuan untuk mengurangi kemiskinan.
KEBUMEN – Sebagai wakil sekaligus penyambung aspirasi rakyat, DPRD wajib menyambangi masyarakat untuk mendengarkan serta menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Sekarang ini waktu yang tepat dalam menjaring aspirasi mengingat sejumlah daerah mulai menggelar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dilakukan bertahap dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota.
GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Jateng akan menindaklanjuti aspirasi dari buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah terkait dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Komisi E Abdul Hamid menyatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD agar agar aspirasi KSPI bisa dikirim kepada DPR serta Presiden RI.
UNGARAN – Pandemi Covid-19 membawa dampak yang luas bagi sektor perekonomian, pendidikan, sosial, pembangunan, sampai pariwisata. Guna meringankan beban masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng melakukan beberapa langkah untuk memulihkan semua sektor yang terdampak. DPRD pun turut andil mendukung berbagai keputusan dan kebijakan penanganan Covid-19 baik dari pemerintah pusat sampai tingkat daerah.
KAJEN – Selama kondisi pandemi Covid-19 ini, tidak sedikit warga di daerah yang mengeluhkan soal mahalnya biaya internet untuk menunjang pembelajaran ataupun pemasaran secara daring. Untuk itu, DPRD Provinsi Jateng menyerap aspirasi warga tersebut dengan menyediakan fasilitas internet gratis atau free hotspot di beberapa titik di daerah.
GEDUNG BERLIAN – Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng menerima kunjungan DPRD Kabupaten Rembang dan DPRD Kabupaten Pemalang yang membidangi infrastruktur, Rabu (17/2/2021), di Ruang Banggar Lantai 4 Gedung Berlian.
GEDUNG BERLIAN – Untuk mengefektifkan penanganan Covid-19, perlu adanya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto menilai program itu melibatkan RT dan RW untuk benar-benar membatasi semua kegiatan masyarakat di sejumlah kampung.
GEDUNG BERLIAN – Hingga kini, sengketa tanah antara Warga Cebolok dan pengembang perumahan di Jalan Gajah Raya Kota Semarang belum kunjung usai. Resah dengan kondisi tersebut, sejumlah perwakilan warga mengadu ke DPRD Provinsi Jateng agar persoalan sengketa bisa segera diselesaikan.
