Komisi D Pantau Pengelolaan Limbah B3 di Adiwerna
SLAWI – Komisi D DPRD Jateng mengunjungi lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Pesaren dan Desa Kebasen, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Senin (12/10/2020).

SLAWI – Komisi D DPRD Jateng mengunjungi lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Pesaren dan Desa Kebasen, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Senin (12/10/2020).

GELAR PERTEMUAN : Jajaran Komisi E menggelar pertemuan dengan BPBD Kabupaten Tegal.(foto: evi rahmawatie) SLAWI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal butuh perhatian. Secara sumber daya manusia (SDM), anggaran maupun sarana-prasarana kontor sangat tidak mendukung. Di sisi lain…

SALATIGA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng melaksanakan monitoring kinerja Kebun Pembenihan Ngawen Kota Salatiga, Jumat (9/10/2020). Disana, rombongan dewan bersama Kepala Balai Benih Tanaman Perkebunan Distanbun Jateng Indri Nurseptiorini membahas kinerja pada 2020 ini. Performa Kebun Pembenihan Ngawen Kota Salatiga di masa New Normal (adaptasi kebiasaan baru) memang kurang menggembirakan.

KEBUMEN – Bawaslu Kabupaten Kebumen saat ini terus mensosialisasikan pencegahan pelanggaran dalam pilkada. Salah satu upayanya yang patut diacungi jempol yakni ada 4 desa yang sepakat untuk menolak praktik politik uang (money politics).

SEMARANG – Komisi E DPRD Provinsi Jateng meminta semua pihak penyelenggara pendidikan untuk bisa saling bersinergi mendidik siswa guna mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter religius, nasionalisme, integritas, mandiri, dan gotong royong. Demikian disampaikan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Yudi Indras Wiendarto, saat rapat koordinasi dan pembinaan terkait aksi unjuk rasa pada 7 Oktober 2020, di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Jumat (9/10/2020).

UNGARAN – Kinerja pendapatan Kebun Benih Hortikultura (KBH) Bandungan Kabupaten Semarang mendapat apresiasi dari Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Saat berdialog dengan pengelola Kebun Benih, Kamis (8/10/2020), Komisi C menilai kinerja yang dihasilkan pada tahun ini bisa mencapai 200% dari target.

WONOGIRI – Waduk Gajah Mungkur dan beberapa kawasan objek wisata di Wonogiri turut berdampak penurunan jumlah pengunjung yang sangat drastis. Hal tersebut mengemuka dalam tinjauan Komisi B DPRD Jawa Tengah ke Taman Rekreasi Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur, Rabu (7/10/2020).

PEMALANG – Komisi E DPRD Jateng memberikan apresiasi dari kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemalang. Sebagai lembaga yang bersifat koordinatif, BPBD mampu menggerakkan semua lini yang dimilikinya termasuk membentuk desa tangguh bencana

GEDUNG BERLIAN โ Sejumlah buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) melakukan Audeinsi di Kantor DPRD Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Rabu (7/10/2020). Saat diterima Komisi E DPRD Provinsi Jateng di Ruang Rapim Lantai 1, Ketua DPD SPN Sutarjo dan perwakilan SPN lainnya mengikuti audiensi yang dilakukan secara virtual dengan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid.

SUKOHARJO – Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah yang akan menggelar perhelatan pemilihan bupati/ wakil bupati (pilbup) pada tahun ini. Dari hasil pantauan Komisi A DPRD Provinsi Jateng ke KPU Kabupaten Sukoharjo, Rabu (7/10/2020), pihak penyelenggara pilbup sudah melakukan persiapan secara matang, termasuk penerapan protokol kesehatan di tiap tempat pemungutan suara (TPS).

KLATEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau pelaksanaan pembangunan Ruas Tol Solo-Jogja di Kabupaten Klaten, Rabu (7/10/2020). Dalam pantauan itu, Komisi D menilai perlu adanya perpanjangan ruas jalan tol hingga melewati Bandara Internasional Yogyakarta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di 2 provinsi yakni Jateng dan DIY.

GEDUNG BERLIAN โ Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gerbang Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Rabu (7/10/2020) pukul 12.10 WIB. Dalam aksinya, mereka membawa spanduk dan Poster yang bertuliskan ‘Batalkan Omnibus Law’, ‘Semua Klaster Bukan Hanya Ketenagakerjaan’, ‘Tolak PHK Massal’, ‘Buruh Bukan Tumbal Krisis’, dan FSPIP Tolak Omnibus Law Ciker’.