Verifikasi Harus Teliti Guna Hindari Kecurangan Pemasangan Listrik Murah

WhatsApp Image 2022 06 07 at 07.44.45

TINJAU WARGA : Komisi D bersama Pemerintah Desa Lebak meninjau warga penerima bansos pemasangan listrik murah.(foto: priyanto)

KARANGANYAR – Komisi D DPRD Jateng mendorong pemerintah supaya program pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu untuk terus dilaksanakan. Diperlukan pembaruan data supaya nama-nama keluarga yang menjadi usulan dari desa bisa terealisasi.

Sebagaimana kunjungan pada Senin (6/6/2022), di Desa Lebak, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar, Wakil Ketua Komisi D mengapresiasi ada 17 rumah sudah terpasang instalasi listrik 450 VA. Namun demikian, masih menyisakan 30 rumah belum terpasang instalasi listrik.

Baginya, masalah ini perlu segera dicarikan solusi mengingat masih banyak rumah warga tidak mampu belum teraliri listrik. Permasalahan di lapangan, kerap nama-nama yang semestinya dapat bantuan ternyata tidak lolos. Sebaliknya warga yang hanya menumpang rumah milik orang tua atau meminjam KTP justru lolos verifikasi. 

Hadi meminta kepada PLN atau pihak ketiga supaya benar-benar dalam proses verifikasi harus betul-betul teliti. Bahkan ada tujuh rumah yang mendapat bantuan pemasangan listrik murah ternyata meminjam KTP.

β€œSaya meminta PLN atau pihak ketiga jangan sampai membuka peluang kecurangan. Verifikasi harus benar-benar teliti. Warga yang semestinya dapat program pemerintah harus tersisihkan oleh kecurangan,” ucapnya. Temuan yang ada di Lebak ini, lanjut dia, sebenarnya juga terjadi di daerah lain. Di Klaten, bantuan pemasangan listrik murah juga hanya teralisasi 35 persen.Β  Pemprov Jateng diminta untuk update data.(priyanto/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak β€” mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan