setwan

  • Pekerja Informal Perlu Dapatkan Perlindungan Kerja

    PEKALONGAN – Perlindungan terhadap tenaga kerja harus menyeluruh, termasuk pekerja di aektor informal. Hal itulah yang menjadi sorotan Komisi E DPRD Provinsi Jateng, saat berdiskusi dengan Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan, Rabu (17/12/2025).

  • Perlunya Drainase dalam Proyek Jalan Wiradesa-Kajen

    ​KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng meninjau langsung proyek preservasi ruas Jalan Wiradesa-Kajen, Selasa (16/12/2025). Dalam pantauannya, para legislator menekankan kekuatan jalan beton tidak akan bertahan lama jika tidak dibarengi dengan sistem drainase yang mumpuni.

  • Didodok, Raperda Penyelamatan Lahan Kritis

    SURAKARTA – Kesadaran akan vitalnya fungsi ekosistem di tengah ancaman bencana alam yang kian nyata mendorong Komisi B DPRD Provinsi Jateng mempercepat langkah legislasi. Salah satunya dengan menyambangi Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah X di Kota Surakarta, Selasa (16/12/2025), terkait penyusunan menyusun Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah.

  • Setwan Jateng Raih KIP Award 5 Kali Berturut-turut

    SEMARANG – Dalam perhelatan bergengsi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2025, Selasa malam (16/12/2025), Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng kembali mengukuhkan posisinya sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel dengan meraih predikat ‘Informatif.’ Pencapaian itu menjadi catatan sejarah istimewa karena Setwan Provinsi Jateng berhasil mempertahankan prestasi tersebut selama 5 tahun berturut-turut.

  • LPPL Tetap Bertahan di Era Digital

    BATANG – Komisi A DPRD Provinsi Jateng memantau perkembangan 2 Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal, Selasa-Rabu (16-17/12/2025). Kunjungan itu bertujuan untuk memetakan kendala yang dihadapi radio milik pemerintah daerah agar tetap eksis di tengah gempuran era digitalisasi.

  • Perlu Digenjot, Kinerja BUMD di Jateng

    DENPASAR – Guna mengoptimalkan peran BUMD, Komisi C DPRD Provinsi Jateng terus berupaya mendorongnya. Salah satunya mencari data dan informasi ke Pemerintah Provinsi Bali, yang mampu mengoptimalkan pengelolaan BUMD nya.