RTLH

  • 19 RTLH di Rajegwesi Tegal Mendapatkan Perbaikan

    SLAWI – Sebanyak 19 perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal selesai dilaksanakan. Perbaikan itu dilakukan karena rumah tersebut dalam kondisi kurang laik huni dan dengan sistem sanitasi kurang baik.

  • DPRD Pantau Perbaikan RTLH di Wonogiri

    WONOGIRI – Sebanyak 5 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Nambangan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri menerima bantuan sosial (bansos) peningkatan kualitas dari Pemprov Jateng. Dalam hal ini, Komisi D DPRD Provinsi Jateng  pada Senin (2/10/2023) lalu melakukan monitoring pembangunan/ perbaikan RTLH tersebut agar kualitas bangunan rumah benar-benar layak dihuni oleh penerima manfaat yakni warga tidak mampu.

  • Komisi D Minta Anggaran RTLH Digunakan secara Maksimal

    SRAGEN – Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah meninjau program realisasi pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun anggaran 2021 di beberapa desa di Sragen. Fokus dari kegiatan tersebut tak lain untuk memastikan penggunaan dana bantuan yang diluncurkan melalui bankeupemdes bisa digunakan secara maksimal.

  • 11.417 RTLH Harus Tertangani Tahun Ini

    PURBALINGGA – Komisi D memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tetap mengalokasikan APBD 2022 untuk perbaikan 11.417 rumah tidak layak huni (RTLH). Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso di sela-sela memonitor pelaksanaan perbaikan RTLH di Balai Desa Karangreja , Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Senin (21/3/2022).

  • Perbaikan RTLH melalui Bankeu Desa Harus Lebih Baik

    BANJARNEGARA – Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jateng melalui Bidang Perumahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (bimtek) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rumah Sederhana Sehat (RSS) di Ruang rapat Lantai 2 Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, Rabu (16/3/2022).

  • Pengelolaan Jalan & RTLH di Gunung Kidul Dibahas

    YOGYAKARTA – Dalam diskusi antara Komisi D DPRD Provinsi DIY dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY, Senin (27/12/2021), pengelolaan infrastruktur menjadi pokok bahasan utama. Terutama, persoalan dalam pemeliharaan jalan dan proyek rumah tidak layak huni.