MAGELANG – Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Hartini menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Kota Magelang atas upaya penanganan dan pengentasan warga dari kemiskinan.
KEBUMEN – Kabupaten Kebumen perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan kemiskinan. Komisi C DPRD Jateng pun berupaya turut mencoba mendorong BUMD supaya memaksimalkan CSR atau dana pertanggungjawaban sosial untuk bisa membantu pemerintah daerah mengurangi angka kemiskinan.
TEGAL – Komisi E DPRD Jateng pada Senin (17/2/2025) berkunjung ke Kantor Pemkot Tegal guna mengetahui program penanganan kemiskinan. Sebagai daerah pesisir Pantura, Kota Tegal masih memiliki sejumah catatan terutama mengenai kemiskinan. Pertemuan itu langsung diterima oleh Pj Wali Kota Agus Dwi Sulistyantono di ruang kerjanya.
SRAGEN – Komisi B berharap investasi mampu menjadi salah satu pemicu penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B Sri Hartini yang berharap dengan pemenuhan target investasi di masing masing kabupaten / kota bisa menbantu penanggulangan kemiskinan.
PURBALINGGA – Komisi D DPRD Jateng melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Purbalingga guna mengetahui upaya pemerintah guna pengentasan warga dari kemiskinan, Senin (17/2/2025). Turut hadir juga dalam diskusi tersebut para perwakilan dari beberapa OPD di antaranya Dispermasdes, Disperkim, Dinas PU, Diskominfo, Disperindag, Dinsos, Biro Perekonomian, dan Biro Akbang, adapun dari Provinsi Jateng hadir Disperkim dan ESDM.
PURWOREJO – Kabupaten Purworejo dan Magelang menjadi daerah tujuan kunjungan kerja Komisi E DPRD Jateng guna rangkaian upaya pengawasan percepatan penanggulangan kemiskinan, Selasa (4/2/2025).
REMBANG – Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Komisi B DPRD Jateng sepakat perlu adanya penajaman pada upaya penanggulangan kemiskinan. Bupati mengakui masih adanya penduduk miskin di wilayahnya. Merilis data BPS pada 2024 persentase jumlahnya tercatat 14,02 persen.
KLATEN – Kabupaten Klaten masih terdapat 505.826 keluarga tergolong miskin. Butuh penanganan khusus kepada mereka supaya bisa terentaskan dari kemiskinan. Hal itu diketahui dari pertemuan Komisi A DPRD Jateng dengan OPD Pemkab Klaten, Senin (3/2/2025), terkait terkait kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
BREBES – Pentingnya intervensi semua pihak untuk penanganan masalah kemiskinan supaya permasalahan tersebut bisa teratasi. Data yang akurat, anggaran, serta komitmen menjadi modal kuat penanganan masalah kemiskinan
DEMAK – Komisi B DPRD Jateng selama dua hari (15-16/1/2025), mengunjungi Kabupaten Demak dan Kudus. Kunjungan tersebut terkait upaya daerah setempat dalam penanggulangan kemiskinan, terutama untuk penguatan perekonomian lokal.
KARANGANYAR – Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota perlu bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui program-program pemberdayaan serta anggaran penguatan bisa mempercepat penurunan angka kemiskinan.
SLAWI – Dalam rangka penyusunan Raperda Pengentasan Warga dari Kemiskinan di Jawa Tengah, Komisi E DPRD Jateng berkunjung ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Selasa (7/1/2025). Kunjungan dilaksanakan dalam rangka mencari masukan dari kabupaten kota guna mendapatkan data muatan lokal dalam penyusunan raperda.
