Salatiga Fokus Pemberdayaan UMKM, Kota Magelang Update Data Kemiskinan

1740979109053

TEMU KERJA : Jajaran Komisi B bertemu dengan Pemkot Salatiga dan Magelang guna mengetahui langkah pemerintah daerah dalam upaya penanganan kemiskinan.(foto: teguh prasetyo)

MAGELANG – Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Hartini menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Kota Magelang atas upaya penanganan dan pengentasan warga dari kemiskinan.

Di Jawa Tengah, Kota Salatiga menempati urutan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua dan Kota Magelang pada urutan ketiga. Hal tersebut disampaikannya usai melaksanakan kunjungan tematik kemiskinan di dua kota tersebut, Senin-Selasa (3-4/3/2025). 

“Kalau di Kota Salatiga berfokus ke UMKM. Sangat diperhatikan sehingga membuat peraturan dimana anggaran di Kelurahan, 40% itu hanya untuk angka kemiskinan,” ungkap anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng itu. 

Sementara itu, dia menambahkan, Pemerintah Kota Magelang memiliki pengelolaan data kemiskinan yang lengkap, baik data makro maupun data mikro. Data selalu ter-update baik sebelum dilakukan program penanganan kemiskinan maupun setelah dilaksanakan program. Dengan bagusnya data yang dimiliki, maka bantuan yang diterima akan semakin tepat sasaran.

“Ini kami bangga terhadap data yang disajikan itu benar-benar lengkap. Baik data sebelum dilakukan upaya penurunan angka kemiskinan, setelah itu disurvei kemudian semua data dimiliki dan ter-update semua,” ungkapnya.

Hartini menambahkan, dalam kegiatan yang merupakan amanat dari BPK tersebut Jadi pihaknya perlu mengunjungi semua kabupaten/kota. Baik daerah dengan kemiskinan tinggi maupun dengan kemiskinan rendah. Seperti halnya Kota Salatiga dan Kota Magelang dengan tingkat kemiskinan rendah ini, diharapkan strategi penurunan kemiskinan bisa menjadi percontohan.

“Kami mencari bagaimana efektifitas dalam pengelolaan APBD. Kita perlu tahu dari kabupaten kota yang telah berhasil di dalam berusaha menurunkan angka kemiskinan ini. Tentunya contoh yang bagus di daerah yang angka kemiskinan sudah rendah nanti kami akan kami tularkan kepada kabupaten kota yang masih tinggi angka kemiskinannya,” jelasnya. 

Namun, dia juga tidak memungkiri bahwa bahwa permasalahan yang ada di kabupaten/kota berbeda-beda. Sehingga perlu terus dilakukan diskusi dan kajian dalam rangka upaya penanganan kemiskinan ini. Sehingga diharapkan kemiskinan Jawa Tengah bisa segera menurun dan penduduknya semakin sejahtera. 

“Memang angka kemiskinan rendah biasanya ada di kota-kota. Karena salah satu faktornya adalah jumlah penduduk sedikit dan geografinya mudah terjangkau oleh pemerintah. Beda dengan kabupaten dengan penduduk yang banyak, contohnya Kabupaten Demak. Jangkauannya sangat luas sehingga tidak semudah yang di kota,” tandasnya.(teguh/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

    KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.