Pekerja Informal Perlu Dapatkan Perlindungan Sosial
PEKALONGAN – Sektor informal adalah urat nadi perekonomian Jateng. Namun, polis perlindungan bagi para pelakunya masih minim
Komisi E Diskusi Penanganan Pengangguran di DIY
YOGYAKARTA – Tingkat pengangguran di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menjadi sorotan dalam forum pembahasan ketenagakerjaan bersama Disnakertrans DI. Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). Meski angka pengangguran disebut hanya sekitar 0,3%, sejumlah anggota dewan menilai masih terdapat paradoks sosial dan ekonomi di DIY, terutama tingginya angka kemiskinan, dominasi pengangguran lulusan sarjana, hingga rendahnya upah minimum regional (UMR).
RAPAT KERJA: Bahas Rencana Kerja dengan Biro Perekonomian, BUMD, & Disnakertrans
GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat RKPD 2026, Jumat (20/6/2025), Komisi C DPRD Provinsi Jateng mengundang beberapa OPD dan sejumlah BUMD. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto mempersilahkan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng untuk memaparkan rencana kerjanya.
Ketenagakerjaan di Kendal Disorot
KENDAL – Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah pencetak banyak tenaga kerja. Untuk itu, Komisi E DPRD Provinsi Jateng tertarik membahas ketenagakerjaan di kabupaten tetangga Kota Semarang tersebut.
Raperda Ketenagakerjaan Beri Kewenangan Besar Pemerintah Bela Buruh
MAGELANG – Terbitnya UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja memiliki implikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi jawa tengah.
