SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Meski kebijakan pemprov dinilai sudah berada di jalur yang tepat, BPK memberikan sejumlah catatan krusial yang harus segera ditindaklanjuti.
WONOGIRI –Â Menindaklanjuti hasil temuan BPK terkait usaha mandiri di sejumlah SMA/ SMK milik Pemprov Jateng selama 2 tahun berturut-turut, Komisi E DPRD Provinsi Jateng merekomendasi untuk menghentikan sementara kegiatan itu sambil menunggu tata kelola baru yang diatur Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.
JAKARTA –Â Pemprov Jateng mampu meraih 11 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. Untuk itu, pemprov perlu menyiapkan kembali secara serius agar opini WTP tersebut dapat terus diraih.
