SEMARANG — Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Endro Dwi Cahyono menekankan pentingnya investasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat UMKM, dan memperluas lapangan kerja. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Semarang Business Forum (Sembiz) Ke-19 Tahun 2026 di The Suri Ballroom, Queen City Mall, Kota Semarang, Rabu (21/10/2026)
DEMAK – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menghadiri undangan pelaksanaan demonstration plotting (demplot) perlindungan Pantai Utara Jawa dengan nature-based solutions. Setelah satu dekade berjuang melawan ancaman abrasi dan banjir rob, Warga Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak kini mendapatkan angin segar
GUBERNURAN – Gubernur Ahmad Luthfi melantik Mahanni Yulindha Pratiwi atau yang akrab disapa Linda Benny sebagai Wakil Bupati Klaten sisa masa jabatan 2025–2030, Senin (12/10/2026). Pelantikan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Heri Pudyatmoko bersama sejumlah Anggota DPRD Provinsi Jateng
SUKOHARJO – Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Yudi Indras Wiendarto menghadiri acara pelepasan atlet National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jateng untuk memperkuat kontingen Indonesia pada multievent ‘The 5th Asian Para Games Nagoya 2026.’ Acara pelepasan atlet dari Jateng itu dilakukan pada Sabtu (10/10/2026), di Gubug Makan Mang Engking, Kartasura Kabupaten Sukoharjo
GUBERNURAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Muhammad Saleh mendorong penguatan sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota dengan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP). Kolaborasi itu dinilai penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran hingga evaluasi penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah tantangan fiskal yang menuntut kreativitas dan inovasi pemerintah
GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng secara resmi menyetujui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Berlian DPRD, Rabu (30/9/2026). Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Sumanto dan dihadiri oleh Gubernur Ahmad Luthfi
GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng kembali menggelar rapat paripurna secara maraton. Setelah kemarin (28/9/2026) dilakukan penantanganan perubahan KUA & PPAS Perubahan APBD 2026, kini (29/9/2026) Gubernur Ahmad Luthfi memberikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD 2026
SUKOHARJO –Â DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)
SEMARANG — Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto, yang hadir didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Jateng Agung Hariyadi menghadiri acara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026 secara live streaming di Gedung Gradhika Bhakti Praja Lantai 2, Kompleks Gubernuran, Kota Semarang, Senin (17/8/2026). Acara yang terhubung langsung dengan rangkaian peringatan nasional di Istana Negara itu berlangsung dengan khidmat, dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB
BANJARNEGARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setya Ari Nugroho mendukung Program Revolusi Lahan atau ‘Revola Jateng Optimis,’ yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia program yang bertujuan menghidupkan sejumlah lahan tidur yang sudah bertahun-tahun menjadi kembali produktif merupakan langkah tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat
GEDUNG BERLIAN –Â Dalam rapat paripurna, Rabu (8/7/2026), DPRD Provinsi Jateng mengagendakan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sumanto mempersilahkan Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
GEDUNG BERLIAN –Â Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.Â
