Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah
Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.
PERIODE DATA
13 Juli 2026 – 19 Juli 2026
Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan
Tujuan Laporan
Laporan ini disusun untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan aktivitas komunikasi DPRD Jawa Tengah di media sosial maupun media mainstream selama periode pemantauan. Hasil pengukuran diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi komunikasi publik yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan responsif terhadap dinamika opini masyarakat.
Pengukuran dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:
Memberikan gambaran mengenai topik-topik percakapan utama yang berkembang di masyarakat terkait DPRD Jawa Tengah, termasuk cakupan kanal media sosial dan jenis media tempat percakapan tersebut terjadi.
Menganalisis sentimen pemberitaan dan percakapan publik terhadap DPRD Jawa Tengah serta entitas lain yang termasuk dalam ruang lingkup pemantauan, guna mengidentifikasi persepsi publik, potensi krisis komunikasi, maupun informasi strategis yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Mengidentifikasi akun, tokoh, penulis (authors), dan media yang aktif membicarakan DPRD Jawa Tengah di media sosial maupun media mainstream, termasuk kecenderungan sentimen dari setiap pembicaraan untuk memetakan pengaruh dan arah opini publik.
Dengan pendekatan tersebut, laporan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi DPRD Jawa Tengah dalam lanskap komunikasi publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan komunikasi kelembagaan.
Ringkasan Eksekutif Media Sosial – DPRD Jawa Tengah
Selama periode pemantauan, percakapan terkait DPRD Jawa Tengah tercatat sebanyak 53 postingan dengan total 8.275 interaksi. Secara umum, percakapan di media sosial menunjukkan respons publik yang cenderung positif dan mendukung terhadap aktivitas serta kinerja DPRD Jawa Tengah.
Dari sisi sentimen, percakapan didominasi oleh sentimen positif sebesar 96,23%, sementara sentimen negatif tercatat dalam proporsi yang sangat kecil. Kondisi ini mengindikasikan persepsi publik yang relatif kondusif dan minim tekanan isu negatif pada periode pemantauan.
Instagram menjadi platform paling dominan dalam menghasilkan interaksi publik. Platform ini menyumbang 4.960 interaksi dari total 8.275 interaksi, yang berasal dari 53 postingan atau sekitar 28,30% dari total postingan yang terpantau.
Konten dengan interaksi tertinggi didorong oleh akun @tribunjateng melalui pemberitaan terkait Polemik Razia Pajak oleh DPRD Jawa Tengah dengan capaian 4.277 interaksi. Posisi berikutnya ditempati oleh akun Tribun Jateng dengan 2.760 interaksi, serta akun @sarifabdillah dengan 448 interaksi.
Tingginya interaksi pada isu polemik pajak menunjukkan bahwa topik yang bersifat kontroversial atau menyangkut kebijakan publik memiliki daya tarik tinggi di media sosial. Meski demikian, dominasi sentimen positif mengindikasikan bahwa narasi yang berkembang masih lebih banyak bernuansa informatif dan konstruktif dibandingkan kritik yang bersifat negatif.
Peta Percakapan Media Sosial – DPRD Jawa Tengah
Distribusi berdasarkan jumlah post menunjukkan bahwa Instagram menjadi kanal dengan porsi tertinggi sebesar 28,30%. Selanjutnya diikuti oleh Facebook 20,80%, TikTok 18,90%, YouTube 17,00%, dan Twitter/X 15,10%. Komposisi ini menegaskan bahwa Instagram merupakan platform utama dalam distribusi konten terkait DPRD Jawa Tengah selama periode pemantauan.
Distribusi berdasarkan interaksi memperlihatkan dominasi yang lebih kuat dari Instagram dengan kontribusi sebesar 59,94% dari total interaksi. Posisi kedua ditempati TikTok dengan 39,76%, menunjukkan bahwa kedua platform tersebut menjadi penggerak utama perhatian publik. Sementara itu, Facebook hanya menyumbang sekitar 0,10%, YouTube 0,21%, dan Twitter/X tidak memberikan kontribusi interaksi yang signifikan.
Distribusi berdasarkan sentimen menunjukkan bahwa percakapan publik masih didominasi oleh sentimen positif sebesar 49,06%. Sentimen netral berada pada angka 33,96%, sedangkan sentimen negatif tercatat 16,98%. Pola ini mengindikasikan bahwa persepsi publik terhadap DPRD Jawa Tengah cenderung lebih positif dibandingkan negatif, meskipun masih terdapat ruang perhatian terhadap isu-isu yang memunculkan kritik atau respons kurang mendukung.
Secara keseluruhan, peta percakapan media sosial memperlihatkan bahwa Instagram tidak hanya menjadi kanal dengan volume post tertinggi, tetapi juga menjadi sumber engagement terbesar, sehingga platform ini memiliki peran paling strategis dalam pembentukan opini publik terkait DPRD Jawa Tengah. Dominasi sentimen positif turut mencerminkan kondisi komunikasi publik yang relatif kondusif pada periode pemantauan.
Tren Percakapan Mingguan – DPRD Jawa Tengah
Puncak percakapan terjadi pada 14 Juli 2026 dengan 10 postingan dan total 6.278 interaksi. Lonjakan ini terutama dipicu oleh isu polemik razia pajak yang menjadi perhatian publik dan memunculkan diskusi luas di berbagai platform media sosial.
Setelah mencapai puncak tersebut, tren percakapan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada 15 Juli 2026, volume percakapan turun menjadi 5 post dengan hanya 96 interaksi.
Penurunan ini menunjukkan bergesernya perhatian publik dari isu yang bersifat kontroversial menuju kegiatan yang lebih lokal dan spesifik, seperti rembuk petani dan aktivitas Sahabat Rimba, yang memiliki daya tarik interaksi lebih terbatas.
Pola mingguan memperlihatkan bahwa isu kebijakan publik dan kontroversi menjadi faktor utama yang mampu mendorong lonjakan interaksi dalam waktu singkat.
Sebaliknya, topik yang bersifat kegiatan sosial, edukatif, maupun giveaway cenderung menghasilkan interaksi yang relatif rendah dan tidak menciptakan percakapan publik yang luas.
Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa dinamika percakapan terkait DPRD Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh isu-isu yang memiliki nilai konflik, kontroversi, atau dampak langsung terhadap masyarakat, sehingga memerlukan strategi komunikasi yang cepat, terukur, dan proaktif untuk mengelola perhatian publik pada momen-momen dengan intensitas percakapan tinggi.
Topik Utama dan Narasi Publik – DPRD Jawa Tengah
Topik Teratas berdasarkan Postingan
Distribusi topik berdasarkan jumlah postingan cenderung merata. Isu pendidikan, Pilkades serentak, pertanian, BUMD/industri garam, serta PLTS pondok pesantren masing-masing mencatat dua post dan didominasi sentimen positif.
Kondisi ini menunjukkan percakapan publik tidak terpusat pada satu isu tunggal, melainkan tersebar pada agenda pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Topik Teratas berdasarkan Interaksi
Isu “Pajak kendaraan, PAD, dan respons publik” menjadi topik paling dominan dengan 6.151 interaksi dari dua postingan, jauh melampaui isu kebocoran data bansos dan keamanan siber Pemprov yang mencatat 886 interaksi.
Tingginya interaksi menandakan isu pajak kendaraan memiliki daya tarik dan sensitivitas publik paling kuat pada periode pemantauan.
Narasi Publik
Secara umum, narasi publik terhadap DPRD Jawa Tengah masih didominasi sentimen positif, terutama pada isu pembangunan, pendidikan, pertanian, dan energi terbarukan.
Namun, konsentrasi interaksi tertinggi justru muncul pada isu kebijakan fiskal dan keamanan data, bukan pada topik rutin yang bernuansa positif.
Hal ini mengindikasikan bahwa audiens media sosial lebih responsif terhadap isu yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pajak kendaraan, PAD, bantuan sosial, dan perlindungan data pribadi.
Dengan demikian, isu pelayanan publik yang menyentuh aspek ekonomi rumah tangga dan keamanan informasi berpotensi menjadi pemicu utama percakapan publik dan memerlukan strategi komunikasi yang lebih proaktif dari DPRD Jawa Tengah.
Pemantauan Ketua DPRD Jawa Tengah
Terdapat 3 postingan yang menyebut Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto dengan total 5 interaksi, menunjukkan eksposur percakapan yang masih terbatas namun bersifat spesifik terhadap figur pimpinan DPRD.
Komposisi sentimen tercatat 100% positif, tanpa ditemukan percakapan bernada negatif maupun netral pada periode pemantauan.
Topik utama yang mendominasi pembahasan adalah ajakan Sumanto kepada petani untuk memanfaatkan potensi desa, dengan total 5 interaksi.
Narasi yang muncul menempatkan Sumanto sebagai figur yang mendorong pemberdayaan sektor pertanian dan penguatan potensi desa sebagai basis ekonomi masyarakat.
Meski volume interaksi masih rendah, arah percakapan menunjukkan citra yang kondusif dan konsisten dengan agenda pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Tengah.
Pemantauan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah
Topik Utama
Sarif Abdillah Gelar Giveaway Tebak Skor, Heri Pudyatmoko Dorong Penguatan Koperasi, dan Setya Arinugroho Dorong Ketahanan Pangan Rumah Tangga
Topik Teratas
Sarif Abdillah, tercatat dalam 3 postingan dengan 448 interaksi. Percakapan didominasi sentimen positif, terutama terkait harapan terhadap penguatan tata kelola air dan dukungan terhadap sektor pertanian.
Heri Pudyatmoko tercatat dalam 1 postingan dengan 59 interaksi. Sentimen yang muncul cenderung positif dan menyoroti apresiasi terhadap investasi di Jawa Tengah. Meskipun eksposurnya masih terbatas, isu ini memiliki nilai strategis dalam konteks dukungan pembangunan daerah.
Mohammad Saleh dan Setya Arinugroho, tidak mencatat percakapan pada periode 13–19 Juli 2026 sehingga belum membentuk eksposur media sosial yang signifikan.
Kesimpulan
Eksposur media sosial Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah pada periode 13–19 Juli 2026 tergolong rendah dengan volume percakapan yang terbatas dan engagement yang belum signifikan.
Sentimen publik yang muncul cenderung positif, terutama pada isu tata kelola air, investasi daerah, penguatan koperasi, dan ketahanan pangan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan ruang yang masih terbuka untuk meningkatkan intensitas komunikasi publik dan distribusi konten strategis di platform media sosial.
Pemantauan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Akun dan ekosistem media sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghasilkan 240 postingan dengan total 72.743 interaksi. Analisis sentimen menunjukkan dominasi sentimen positif sebesar 61,67%, diikuti sentimen netral 28,33% dan sentimen negatif 10,00%.
Komposisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas respons publik cenderung mendukung kinerja dan komunikasi Pemprov, meskipun masih terdapat ruang kritik dari sebagian pengguna media sosial.
Topik dengan volume postingan tertinggi adalah “Eko Sapto Jadi Plt Bupati Sukoharjo” dengan 26 postingan. Tingginya volume menunjukkan isu tersebut menjadi fokus utama distribusi informasi Pemprov selama periode pelaporan. Namun, secara keseluruhan sentimen terhadap Pemprov tetap didominasi sentimen positif sebesar 61,67%.
Sementara itu, topik dengan interaksi tertinggi adalah “Taj Yasin Maimoen Tanggapi Kritik MBG” yang mencatat 44.576 engagement. Angka ini menunjukkan isu tersebut berhasil menarik perhatian publik secara luas dan menjadi percakapan paling menonjol selama periode pemantauan.
Meskipun memicu diskusi yang tinggi, respons publik terhadap topik tersebut secara umum tetap berada dalam kecenderungan positif, sejalan dengan dominasi sentimen keseluruhan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Secara umum, performa media sosial Pemprov Jawa Tengah pada periode ini menunjukkan tingkat eksposur dan keterlibatan publik yang kuat, dengan isu-isu terkait kepemimpinan daerah dan respons terhadap kritik publik menjadi pendorong utama percakapan digital.
Pemantauan DPRD Kabupaten/Kota Terkait — Pekalongan, Pemalang, dan Batang
Percakapan media sosial yang berkaitan dengan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang menunjukkan dominasi isu kelembagaan dan kegiatan masyarakat.
Topik utama berdasarkan jumlah postingan didominasi oleh Rapat Kerja DPRD Kabupaten Pemalang dengan 18 postingan yang seluruhnya bernada netral. Selanjutnya, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Batang mencatat 5 postingan yang terdiri atas 1 sentimen positif dan 4 sentimen netral.
Adapun Pembukaan TMMD Sengkuyung oleh Sukirman di Kabupaten Pekalongan tercatat dalam 3 postingan dengan komposisi 1 positif dan 2 netral.
Dari sisi interaksi publik, topik dengan interaksi tertinggi adalah Pengukuhan Polres Batang Menjadi Polresta yang meraih 2.284 interaksi dengan sentimen dominan netral. Posisi berikutnya ditempati Peringatan Haul Syekh Armia di Tegal yang berkaitan dengan Pemalang dengan 2.193 interaksi dan sentimen dominan positif.
Sementara itu, Fadia Arafiq Hadapi Sidang Korupsi di Pekalongan mencatat 943 interaksi dengan sentimen dominan negatif.
Secara umum, percakapan media sosial di wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang menunjukkan kecenderungan positif dan kondusif, terutama pada isu kegiatan keagamaan dan penguatan institusi pemerintahan maupun kepolisian.
Namun, isu hukum terkait dugaan korupsi di Pekalongan tetap menjadi sumber sentimen negatif yang paling menonjol dan berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap tokoh politik di wilayah tersebut.
Perbandingan Percakapan DPRD Provinsi Lain — Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Banten
Pemantauan percakapan media sosial pada enam provinsi menunjukkan variasi yang cukup signifikan baik dari sisi volume posting, tingkat interaksi, maupun sentimen publik. Isu yang berkembang di masing-masing wilayah memperlihatkan karakter percakapan yang berbeda sesuai konteks kebijakan dan perhatian masyarakat setempat.
Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan eksposur tertinggi melalui topik Usulan SPP oleh DPRD Jawa Barat. Isu ini mencatat 335 postingan dengan 20.709 interaksi dan didominasi sentimen negatif. Tingginya volume percakapan menunjukkan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan biaya pendidikan memiliki sensitivitas tinggi dan mampu memicu diskusi luas di ruang digital.
Di Bali, topik Wakil Gubernur Bali Prediksi Juara Piala mencatat 64 postingan dengan 10.465 interaksi dan sentimen dominan netral. Meskipun jumlah posting relatif lebih kecil, engagement yang tinggi menunjukkan bahwa isu olahraga memiliki daya tarik kuat dan efektif dalam meningkatkan keterlibatan publik.
Sementara itu, DI Yogyakarta mencatat 98 postingan dan 4.300 interaksi pada topik Progres Pembangunan Gedung Baru DPRD DIY dengan sentimen dominan positif. Pola serupa terlihat di DKI Jakarta melalui topik Kevin Wu Tinjau Progres SMPN 130 yang menghasilkan 220 postingan dan 1.614 interaksi dengan sentimen positif. Kedua wilayah ini menunjukkan bahwa isu pembangunan dan pendidikan cenderung memperoleh penerimaan publik yang baik.
Di Jawa Timur, kegiatan DPRD Jatim Gelar Nobar Semifinal Piala menghasilkan 160 postingan dan 3.104 interaksi dengan sentimen positif, sedangkan Banten mencatat eksposur paling rendah melalui topik Rapat Paripurna DPRD Banten APBD dengan 44 postingan dan 97 interaksi, namun tetap didominasi sentimen positif.
Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa isu pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, dan kegiatan yang dekat dengan masyarakat cenderung menghasilkan sentimen positif, sedangkan isu yang berkaitan dengan beban ekonomi masyarakat berpotensi memicu eksposur tinggi dengan risiko sentimen negatif yang lebih besar.
Temuan ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan strategi komunikasi digital DPRD Jawa Tengah agar lebih menekankan narasi manfaat publik, pembangunan konkret, dan kedekatan dengan kebutuhan masyarakat.
Ringkasan Strategis Media Sosial
Kesimpulan Keseluruhan
Percakapan media sosial terkait DPRD Jawa Tengah pada periode 13–19 Juli 2026 mencatat 53 postingan dengan total 8.275 interaksi. Sentimen publik didominasi positif sebesar 96,23%, menunjukkan persepsi masyarakat yang umumnya mendukung terhadap aktivitas dan komunikasi DPRD Jawa Tengah.
Dari sisi kanal, Instagram menjadi platform paling dominan dengan kontribusi 28,3% dari total posting dan 59,94% dari total engagement, sehingga menjadi kanal paling efektif dalam menjangkau publik dan membangun citra positif lembaga. TikTok juga memberikan kontribusi signifikan terhadap engagement sebesar 39,76%, sementara Facebook, YouTube, dan Twitter/X memiliki kontribusi yang relatif kecil.
Sorotan Strategis
Puncak percakapan terjadi pada 14 Juli 2026 dengan 10 postingan dan 6.278 interaksi. Lonjakan tersebut dipicu oleh topik Polemik Razia Pajak oleh DPRD Jawa Tengah yang mencatat 2 postingan dengan 6.151 engagement dan memunculkan sentimen negatif yang kuat. Isu ini menjadi pusat perhatian publik dan mendorong diskusi yang sangat luas di media sosial.
Dari sisi figur, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menjadi tokoh yang paling menonjol dalam percakapan DPRD dengan narasi positif terkait pemberdayaan petani dan ketahanan pangan.
Di luar DPRD, eksposur terbesar datang dari Pemprov Jawa Tengah yang menghasilkan 240 postingan dan 72.743 engagement, terutama pada topik Taj Yasin Maimoen Tanggapi Kritik MBG yang memperoleh 44.576 interaksi.
Isu yang Perlu Dipantau
Isu dengan tingkat risiko tertinggi adalah Polemik Razia Pajak karena memicu sentimen negatif dan kontroversi publik yang signifikan. Langkah komunikasi yang direkomendasikan adalah klarifikasi terbuka, penyampaian dasar kebijakan secara transparan, serta edukasi publik mengenai tujuan dan mekanisme kebijakan pajak guna meredam ketegangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, perlu dicermati penurunan tajam aktivitas dan engagement setelah 14 Juli, dari 6.278 interaksi menjadi hanya 96 interaksi pada 15 Juli. Kondisi ini menunjukkan pergeseran perhatian publik ke isu-isu lokal dengan daya tarik yang lebih rendah.
Rekomendasi Strategis
Untuk menjaga konsistensi interaksi publik, DPRD Jawa Tengah perlu:
Memperkuat produksi konten yang relevan dan mudah dibagikan di Instagram dan TikTok.
Meningkatkan eksposur pimpinan DPRD, khususnya Ketua DPRD Sumanto, melalui kampanye digital yang lebih terstruktur.
Menonjolkan program-program yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, terutama pemberdayaan petani, ketahanan pangan, UMKM, dan kesejahteraan masyarakat.
Memanfaatkan momentum isu positif dengan format visual dan narasi yang lebih kuat agar engagement tidak hanya tinggi pada saat terjadi kontroversi, tetapi juga pada agenda-agenda pembangunan dan pelayanan publik.
Appendix: Percakapan DPRD Jawa Tengah — Isu Utama
ISU 01 — DPRD Jateng Soroti Wacana Penertiban Pajak Kendaraan
Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah Dwi Yasmanto menjelaskan bahwa pengetatan pajak kendaraan masih sebatas usulan dan belum menjadi kebijakan resmi. DPRD tetap mendorong masyarakat untuk tertib membayar pajak, namun proses penertiban harus dilakukan secara persuasif, humanis, dan tidak mempermalukan wajib pajak di ruang publik.
ISU 02 — DPRD Soroti Peretasan Situs Dinsos Jateng
Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo menyoroti peretasan situs Dinas Sosial Jawa Tengah yang menyebabkan kebocoran sekitar 1,2 juta data NIK warga. Ia menilai kasus tersebut menjadi peringatan serius mengenai pentingnya penguatan keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta peningkatan standar keamanan pada seluruh sistem aplikasi instansi pemerintah daerah.
ISU 03 — DPRD Jateng Dukung Program Agroforestry Berkelanjutan
Anggota DPRD Jawa Tengah Mifta Reza mengawal pelaksanaan Program Nature-Based Solution Agroforestry di Kabupaten Kendal. Program kolaboratif lintas sektor ini menggabungkan pemulihan lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah memperkuat produktivitas lahan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani secara jangka panjang.
ISU 04 — DPRD Jateng Bantu Korban Kebakaran di Buayan
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dr. Reza turut mendampingi penyaluran bantuan bagi korban kebakaran di Desa Adiwarno, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Bantuan tidak hanya berupa dukungan kebutuhan dasar bagi keluarga korban, tetapi juga mencakup komitmen jaminan pendidikan bagi anak korban hingga jenjang perguruan tinggi.
ISU 05 — DPRD Perkuat Sinergi Sektor Peternakan
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Muhaimin menghadiri Muswil III PERKKANAS DPW Jawa Tengah di Wonosobo yang menetapkan Tolkah Mahsun sebagai ketua periode 2026–2029. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara organisasi peternak, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mendukung pengembangan sektor peternakan dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha peternakan di Jawa Tengah.
ISU 06 — FGD Pelayanan Informasi Rawan Bencana
FGD Pelayanan Informasi Rawan Bencana merupakan forum diskusi yang bertujuan meningkatkan koordinasi dan efektivitas penyebaran informasi terkait potensi bencana kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, berbagai pemangku kepentingan berbagi data, strategi, serta tantangan dalam menghadirkan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses guna mengurangi risiko dan dampak bencana di daerah rawan.
